Tabooo.id: Nasional – Pemerintah belum mau gegabah soal kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih menginjak rem, sambil menghitung ulang kondisi keuangan negara sebelum membuka dompet lebih lebar.
Keputusan itu ia sampaikan setelah membahas usulan kenaikan gaji ASN bersama Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan Senin (31/12/2025). Namun, pembahasan belum berujung lampu hijau.
“Saya perlu melihat kondisi keuangan satu triwulan ke depan. Setelah masuk triwulan kedua, baru bisa membahas kenaikan belanja pemerintah, termasuk gaji,” ujar Purbaya saat media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (2/1/2026).
Negara Hitung Ulang Sebelum Tambah Beban
Purbaya menegaskan, negara harus memastikan ruang fiskal tetap aman. Ia tak ingin kebijakan populis justru menekan APBN di tengah berbagai kebutuhan belanja lain.
Menurutnya, pemerintah masih menghadapi banyak kewajiban besar. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pembiayaan sosial, hingga stabilitas ekonomi nasional. Semua itu menuntut perhitungan ketat, bukan sekadar janji.
Sikap ini menunjukkan kehati-hatian Kemenkeu dalam menjaga keseimbangan kas negara, terutama di awal tahun anggaran.
ASN Menunggu, APBN Menentukan
Di sisi lain, jutaan ASN masih menunggu kepastian. Kenaikan gaji memang sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Aturan itu bahkan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.
Namun, aturan belum otomatis berubah menjadi realisasi. Keputusan akhir tetap berada di tangan bendahara negara, alias Menteri Keuangan.
Artinya, meski regulasi membuka peluang, realisasi kenaikan gaji tetap bergantung pada kemampuan fiskal dan prioritas belanja pemerintah.
Siapa Diuntungkan, Siapa Menahan Napas?
Jika kenaikan gaji terealisasi, ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara jelas menjadi pihak yang diuntungkan. Daya beli mereka berpotensi naik di tengah tekanan harga kebutuhan hidup.
Sebaliknya, penundaan membuat ASN harus kembali bersabar. Di saat yang sama, negara mendapatkan ruang bernapas untuk mengatur ulang anggaran dan mencegah defisit melebar.
Publik juga ikut berkepentingan. Keputusan ini akan menentukan apakah APBN lebih fokus pada kesejahteraan aparatur atau tetap mengutamakan belanja publik yang lebih luas.
Antara Realisme dan Harapan
Pemerintah kini berdiri di persimpangan. Di satu sisi, ASN berharap apresiasi atas kerja mereka. Di sisi lain, negara harus tetap realistis dengan isi kas yang terbatas.
Pada akhirnya, angka di APBN yang akan berbicara. Karena dalam urusan gaji, niat baik saja tidak cukup saldo negara tetap jadi penentu terakhir. @teguh
