Tabooo.id: Talk – Pernah nggak sih kamu ngerasa negara ini hobi banget bilang “datanya sudah diperbaiki”, tapi ketika dicek, penerimanya justru tetangga yang punya rumah dua lantai? Sementara ibu penjual gorengan yang jelas-jelas butuh malah bertanya lirih, “Nama saya kok belum muncul lagi, ya?”
Fenomena ini sebenarnya tidak asing. Di tengah hiruk-pikuk itu, pemerintah lewat APBN 2024 mengumumkan angka jumbo Rp493,5 triliun untuk perlindungan sosial. Kedengarannya luar biasa, kan? Sayangnya, antara niat baik dan realitas di lapangan ada jarak yang tidak selalu mudah dijembatani.
Perubahan Berjalan, Tapi Data Masih Suka Tersandung
Kalau ngomongin komitmen, pemerintah sudah bergerak cukup progresif. Coba lihat sederet langkah berikut:
Pertama, 18,7 juta keluarga penerima manfaat telah diverifikasi ulang. Kedua, 16,8 juta dari mereka sudah lolos verifikasi final. Ketiga, integrasi NIK sebagai identitas tunggal mulai memudahkan proses validasi. Selain itu, digitalisasi penyaluran bansos semakin diperluas. Dukcapil bahkan mencatat lebih dari 200 juta penduduk sudah merekam data biometrik KTP-el.
Semua pembaruan itu menunjukkan lompatan penting. Namun, masalah krusialnya tetap sama, data belum rapi.
Alih-alih menyelesaikan masalah, inclusion error dan exclusion error masih berkeliaran. Ada warga mampu yang tercatat menerima bantuan, sementara masyarakat miskin justru tercecer di luar daftar. Ketimpangan seperti ini bukan sekadar salah angka ini menyangkut kehidupan orang.
“Tapi Sistemnya Sudah Modern, Lho!” Suara dari Kubu Optimis
Tentu, kita juga perlu mendengar perspektif yang lebih positif. Kubu optimis biasanya berkata, “Ini proses besar, wajar kalau nggak sempurna.” Dan benar, tidak ada negara yang punya sistem bansos seratus persen mulus.
Mereka mengingatkan bahwa:
- Teknologi sudah diperbarui,
- Verifikasi biometrik berjalan,
- Data Dukcapil makin presisi,
- Pemutakhiran bansos dilakukan serentak nasional,
- Dan pandemi memaksa sistem bergerak cepat.
Bahkan, menurut SMERU Research Institute, penerima program Sembako meningkat drastis dari 15,2 juta menjadi 20 juta keluarga. Jadi, kalau sekadar menilai upaya, pemerintah memang sudah bekerja keras.
Namun, semua itu tetap terasa kurang ketika pintu transparansi masih setengah terbuka. Warga tidak tahu alasan namanya masuk atau tidak masuk daftar. Dan itu membuat modernisasi sistem terasa seperti renovasi kotak hitam rapi dari luar, gelap di dalam.
Masalah Sebenarnya: Transparansi yang Tidak Serius
Inilah titik paling sensitif. Sistem boleh canggih, aplikasi boleh kinclong, server boleh besar. Tapi kalau masyarakat tidak bisa mengawasi prosesnya, maka keraguan tetap tumbuh.
Di banyak daerah, operator desa belum terbiasa dengan aplikasi digital. Di perkotaan, warga bingung harus melapor ke mana. Ombudsman RI juga menerima sederet keluhan soal salah sasaran, verifikasi yang lambat, dan mekanisme koreksi yang tidak jelas.
Dalam laporan Jaga Bansos agar Tidak Gembos (KPK, 2020), tiga masalah inti selalu muncul: akurasi, integrasi, dan keterbukaan. Bahkan beberapa kajian independen menyoroti risiko politisasi data bansos di sejumlah daerah sesuatu yang makin rawan menjelang pemilu.
Transparansi yang setengah hati ini akhirnya menciptakan situasi tidak sehat: warga menunggu, operator bingung, dan pemerintah disalahpahami. Semua pihak rugi.
Jika Mau Serius: Data Harus Dibuka, Warga Harus Dilibatkan
Reformasi bansos seharusnya tidak berhenti di teknologi. Sistem yang sehat butuh keberanian politik. Banyak negara sudah membuktikan bahwa keterbukaan data mampu menurunkan penyimpangan secara signifikan.
Contohnya:
- Brasil dengan Cadastro Único yang transparan,
- Meksiko yang menerapkan mekanisme koreksi cepat,
- India dengan verifikasi biometrik masif dan data terbuka publik.
Ketiganya menunjukkan satu hal: ketika warga ikut mengawasi, tingkat ketepatan meningkat drastis.
Indonesia bisa melakukan hal serupa. Caranya?
Pertama, membuka portal data bansos yang menampilkan daftar penerima dan status verifikasi (dengan data yang dimasking).
Kedua, memberikan nomor tiket dan batas waktu penyelesaian untuk setiap pengajuan koreksi.
Ketiga, melibatkan auditor independen dari kampus dan lembaga riset secara rutin.
Keempat, menghubungkan sistem bansos dengan data kelahiran, kematian, dan perpindahan domisili agar perbaruan tidak lagi bergantung pada proses manual.
Terakhir, memanfaatkan AI untuk mendeteksi anomali dan memprediksi kebutuhan kerentanan.
Semua langkah itu memungkinkan asal pemerintah benar-benar siap membuka ruang pengawasan publik.
Pada Akhirnya, Ini Soal Kepercayaan
Reformasi data bukan hanya perkara teknis. Ini tentang apakah rakyat percaya negara hadir secara adil. Masyarakat miskin sebenarnya tidak meminta banyak. Mereka hanya ingin sistem yang:
- Tidak salah sasaran.
- Tidak berbelit-belit.
Kalau dua hal sederhana ini tidak terpenuhi, berapa pun besar anggaran bantalan sosial akan terasa sia-sia.
Dan di titik ini, Tabooo punya sikap:
Bansos yang adil lahir dari data yang terbuka, sistem yang jujur, dan keberanian politik untuk diawasi.
Sekarang tinggal satu hal yang perlu dipertanyakan:
Lalu, kamu di kubu mana?
Kubu “udah lumayan kok sistemnya”… atau kubu “buka datanya biar kita awasi bareng-bareng”? @dimas
