Marxisme Melawan Politik Identitas

Marxisme mengkritik politik identitas karena dianggap memecah solidaritas kelas dan mengaburkan akar ketidakadilan. Benarkah identitas telah menggantikan perjuangan melawan kapitalisme sebagai medan utama perlawanan?

Tabooo.id – Ada sebuah ironi yang semakin terlihat dalam gerakan progresif modern.

Di saat ketimpangan ekonomi mencapai tingkat yang mencemaskan, harga kebutuhan hidup terus naik, dan kekayaan dunia terkonsentrasi di tangan segelintir orang, perdebatan yang paling ramai justru berkisar pada identitas. Ruang publik dipenuhi diskusi tentang ras, gender, seksualitas, privilese, dan representasi. Sementara itu, pembicaraan mengenai kepemilikan modal, eksploitasi tenaga kerja, dan distribusi kekayaan sering kali bergeser ke pinggir.

Perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Ia lahir dari perjalanan sejarah yang panjang dan membentuk salah satu perdebatan paling tajam dalam pemikiran kiri modern: pertarungan antara Marxisme dan politik identitas.

Di balik perdebatan tersebut, tersimpan satu pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya sumber utama ketidakadilan dalam masyarakat?

Apakah akar persoalannya terletak pada kelas sosial dan sistem ekonomi? Ataukah ia berasal dari identitas yang membentuk pengalaman hidup seseorang?

Pertanyaan itu tampak sederhana. Namun dari sanalah lahir perbedaan pandangan yang terus membelah gerakan progresif hingga hari ini.

Dari Kelas ke Identitas

Selama lebih dari satu abad, Marxisme menempatkan kelas sosial sebagai pusat analisis. Karl Marx melihat masyarakat modern sebagai arena pertarungan antara mereka yang menguasai alat produksi dan mereka yang menjual tenaga kerjanya. Dalam pandangan ini, konflik utama berlangsung antara kapital dan buruh.

Namun sejarah bergerak ke arah yang tidak selalu sesuai dengan teori.

Ketika Uni Soviet runtuh dan banyak organisasi kiri kehilangan pengaruh, bahasa politik juga ikut berubah. Jika sebelumnya banyak aktivis bertanya “siapa yang menguasai ekonomi?”, kini pertanyaan yang lebih sering muncul adalah “siapa yang mengalami penindasan?”.

Perubahan tersebut melahirkan berbagai pendekatan baru. Politik identitas, interseksionalitas, teori queer, privilege, dan allyship mulai mendominasi ruang akademik serta aktivisme sosial. Fokus gerakan perlahan bergeser dari struktur ekonomi menuju pengalaman personal dan identitas sosial.

Akibatnya, banyak diskusi politik tidak lagi berpusat pada relasi produksi atau distribusi kekayaan. Sebaliknya, perhatian tertuju pada pengalaman hidup yang berbeda-beda berdasarkan ras, gender, etnis, agama, atau orientasi seksual.

Cara Marxisme Membaca Penindasan

Marxisme tidak pernah menyangkal keberadaan rasisme, seksisme, atau berbagai bentuk diskriminasi lainnya. Sebaliknya, tradisi ini mengakui bahwa penindasan tersebut nyata dan memengaruhi kehidupan jutaan orang.

Namun Marxisme menawarkan penjelasan yang berbeda.

Menurut pandangan ini, kelas penguasa memanfaatkan berbagai identitas sosial untuk memecah kelompok yang sebenarnya memiliki kepentingan bersama. Ketika pekerja saling curiga karena perbedaan ras, agama, atau gender, mereka menjadi lebih sulit membangun solidaritas. Pada saat yang sama, struktur ekonomi yang menghasilkan ketimpangan tetap berjalan tanpa gangguan berarti.

Karena itu, Marxisme memandang perjuangan melawan rasisme dan seksisme sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas melawan sistem yang menghasilkan eksploitasi.

Dengan kata lain, masalah identitas memang penting. Akan tetapi, identitas bukanlah akar persoalan. Ia lebih sering menjadi gejala dari hubungan kekuasaan yang lebih besar.

Ketika Politik Menjadi Kompetisi Penderitaan

Di titik inilah kritik Marxis terhadap politik identitas mulai mengeras.

Banyak pemikir Marxis menilai politik identitas cenderung memusatkan perhatian pada apa yang membedakan manusia, bukan pada apa yang menyatukan mereka. Akibatnya, ruang politik berubah menjadi arena untuk menentukan siapa yang paling tertindas dan siapa yang memiliki privilese paling besar.

Logika semacam ini melahirkan persoalan baru.

Alih-alih membangun solidaritas yang luas, gerakan sering kali terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang semakin kecil. Setiap kelompok berfokus pada pengalaman penindasannya sendiri. Sementara itu, perdebatan mengenai posisi sosial seseorang menjadi semakin rumit dan tidak berujung.

Seorang perempuan mungkin mengalami diskriminasi gender. Di sisi lain, ia mungkin berasal dari kelas ekonomi atas. Seorang laki-laki bisa mengalami diskriminasi rasial, tetapi memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat dibanding kelompok lain.

Karena itu, muncul berbagai upaya untuk membuat hierarki penindasan yang semakin kompleks. Menurut kritik Marxis, proses tersebut justru mengalihkan perhatian dari sumber kekuasaan yang sesungguhnya.

Akibatnya, energi politik sering habis untuk memperdebatkan posisi identitas, bukan untuk menghadapi struktur yang menciptakan ketimpangan.

Ketika Bahasa Menggantikan Perubahan

Perubahan lain yang menarik terjadi dalam cara gerakan sosial bekerja.

Marxisme lahir dari keyakinan bahwa perubahan membutuhkan organisasi, aksi kolektif, dan perjuangan politik yang nyata. Sebaliknya, sebagian gerakan identitas modern menempatkan bahasa sebagai medan tempur utama.

Karena itu, perdebatan tentang istilah, representasi, dan penggunaan kata-kata tertentu sering kali menjadi sangat dominan. Banyak aktivis percaya bahwa bahasa membentuk realitas sosial sehingga perubahan bahasa dapat mendorong perubahan masyarakat.

Tentu saja bahasa memiliki pengaruh. Namun kritik Marxis mempertanyakan apakah perubahan kosakata benar-benar mampu mengubah struktur ekonomi yang menghasilkan ketimpangan.

Sementara sebagian orang sibuk memperdebatkan istilah yang dianggap tepat, perusahaan besar tetap mencatat keuntungan besar, upah buruh tetap tertekan, dan akses terhadap perumahan serta layanan publik semakin sulit.

Karena itu, kritik tersebut menilai bahwa banyak perdebatan identitas akhirnya berhenti pada simbol, bukan transformasi.

Kapitalisme yang Cepat Beradaptasi

Di sinilah muncul ironi berikutnya.

Kapitalisme ternyata sangat mudah beradaptasi dengan bahasa identitas.

Perusahaan multinasional dapat mengampanyekan keberagaman. Korporasi besar bisa memasang simbol pelangi saat bulan Pride. Banyak perusahaan juga mempromosikan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Semua itu tampak progresif di permukaan.

Namun pada saat yang sama, praktik eksploitasi tenaga kerja sering tetap berlangsung. Kontrak kerja yang tidak pasti, upah rendah, dan pemutusan hubungan kerja massal tetap menjadi bagian dari sistem yang sama.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan yang semakin sering diajukan para pengkritik politik identitas.

Jika perusahaan dapat mengadopsi bahasa keberagaman tanpa mengubah model bisnisnya, apakah politik identitas benar-benar mengancam struktur kekuasaan yang ada?

Atau justru sistem mampu menyerapnya dengan sangat mudah?

Pertanyaan itu semakin relevan ketika banyak perusahaan mempromosikan citra progresif sambil mempertahankan pola akumulasi keuntungan yang sama.

Pertarungan yang Belum Berakhir

Meski demikian, perdebatan ini tidak sesederhana hitam dan putih.

Pendukung politik identitas mengingatkan bahwa pengalaman hidup setiap kelompok memang berbeda. Mereka berargumen bahwa diskriminasi rasial, kekerasan terhadap perempuan, atau marginalisasi kelompok minoritas tidak dapat dijelaskan hanya melalui analisis kelas.

Sebaliknya, Marxisme mengingatkan bahwa identitas saja tidak cukup untuk memahami cara kerja kekuasaan. Tanpa melihat hubungan ekonomi yang mendasarinya, gerakan sosial berisiko kehilangan target utama.

Di sinilah letak inti pertarungannya.

Satu pihak berangkat dari pengalaman penindasan yang konkret. Pihak lain berangkat dari analisis terhadap struktur yang menghasilkan penindasan tersebut.

Keduanya sama-sama berbicara tentang keadilan. Namun keduanya sering menawarkan jalan yang berbeda.

Ini Bukan Sekadar Perdebatan Akademik

Banyak orang menganggap perdebatan antara Marxisme dan politik identitas hanya terjadi di ruang kuliah atau forum diskusi. Padahal dampaknya jauh lebih luas.

Perdebatan ini menentukan bagaimana gerakan sosial memilih prioritasnya. Ia memengaruhi cara aktivis membangun solidaritas. Bahkan, ia menentukan siapa yang dianggap sebagai sekutu dan siapa yang dianggap sebagai lawan.

Karena itu, konflik tersebut sebenarnya berbicara tentang masa depan perlawanan itu sendiri.

Jika gerakan terlalu fokus pada identitas, ia berisiko terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang sulit bersatu. Namun jika gerakan hanya berbicara tentang kelas, ia juga berisiko mengabaikan pengalaman diskriminasi yang nyata.

Ketegangan itu masih berlangsung hingga sekarang.

Sementara kedua kubu terus berdebat, satu fakta tetap tidak berubah. Segelintir orang masih menguasai sebagian besar kekayaan dunia. Ketimpangan terus melebar. Biaya hidup meningkat. Dan jutaan orang menghadapi ketidakpastian ekonomi yang semakin besar.

Karena itulah pertanyaan ini tetap relevan.

Ketika kelompok-kelompok yang sama-sama tertindas sibuk memperdebatkan identitas mereka masing-masing, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan?

Mungkin di situlah inti persoalan yang sesungguhnya.

Sebab selama perhatian publik tersita oleh pertarungan identitas yang tidak berujung, mereka mungkin lupa melihat siapa yang masih memegang kendali atas kekayaan, kekuasaan, dan arah masyarakat.

Dan bagi Marxisme, di sanalah musuh utamanya selalu berada. @dimas