Tabooo.id: Deep – Di tengah hiruk-pikuk politik anggaran, proyek infrastruktur, dan debat soal prioritas pembangunan, Pemerintah Kabupaten Badung memilih berhenti sejenak. Alih-alih terus melaju ke depan, pemerintah daerah ini menoleh ke dua arah sekaligus. Ke belakang, kepada para veteran yang pernah mempertaruhkan hidup demi republik. Sementara itu, ke samping, Badung memberi perhatian pada para lansia yang berhasil melampaui usia harapan hidup 75 tahun.
Bagi Badung, usia panjang dan jasa lama tidak berhenti sebagai angka statistik. Pemerintah daerah memaknainya sebagai cerita hidup yang pantas memperoleh nama, perhatian, dan penghargaan nyata.
Pada Jumat (19/12/2025), Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan penghargaan kepada dua kelompok tersebut di dua lokasi berbeda. Lansia menerima penghargaan di Kerobokan Kaja. Pada saat yang sama, veteran menerimanya di Desa Baha, bertepatan dengan peringatan Hari Bela Negara. Secara kasat mata, acara ini tampak sederhana bantuan uang, bingkisan, dan pengakuan publik. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan makna yang jauh lebih besar dari sekadar seremoni.
Usia Panjang sebagai Rapor Pembangunan
Program penghargaan bagi lansia yang melampaui usia harapan hidup (UHH) membawa pesan sosial yang tegas. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Badung ingin menekankan bahwa hidup panjang bukan hasil kebetulan. Faktor lingkungan yang sehat, layanan dasar yang memadai, serta pola hidup yang relatif terjaga ikut berperan besar.
Ketika Badung memberikan bantuan Rp3 juta dan kado ulang tahun kepada warga berusia di atas 75 tahun termasuk seorang warga yang mencapai usia 103 tahun pemerintah daerah sejatinya sedang merayakan keberhasilan kebijakan publiknya sendiri. Dalam konteks ini, usia panjang berubah menjadi rapor tak tertulis atas kualitas hidup daerah.
Lebih jauh lagi, langkah tersebut relevan dengan tantangan demografi nasional. Indonesia kini bergerak menuju masyarakat menua. Jumlah lansia terus meningkat, sementara banyak daerah masih tertinggal dalam menyiapkan sistem sosial dan ekonomi yang adaptif. Karena itu, Badung memilih melangkah lebih awal. Alih-alih menunggu lansia menjadi “beban”, pemerintah daerah menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan manusia.
Investasi Sosial, Bukan Beban Anggaran
Dari sisi ekonomi-politik, kebijakan ini memantik diskusi yang tak kalah menarik. Dengan estimasi penerima mencapai 18.000–19.000 orang, Badung jelas mengalokasikan anggaran yang signifikan. Meski begitu, pemerintah daerah tidak memosisikannya sebagai beban fiskal. Sebaliknya, Badung membaca kebijakan ini sebagai investasi sosial jangka panjang.
Ketika lansia merasa dihargai, mereka cenderung merasa aman, terhubung, dan diakui. Rasa aman sosial ini, pada gilirannya, menekan biaya tak kasatmata seperti stres, keterasingan, konflik keluarga, hingga persoalan kesehatan mental. Di saat banyak daerah sibuk mengejar manfaat ekonomi jangka pendek, Badung justru memilih bermain di wilayah yang lebih sunyi—kesejahteraan psikososial.
Veteran: Dari Simbol ke Subjek Kebijakan
Sementara itu, penghargaan kepada 187 veteran RI berbicara dalam bahasa sejarah dan politik identitas. Bantuan Rp1 juta per bulan selama 10 bulan memang tidak serta-merta mengubah taraf hidup. Namun kebijakan ini berhasil menggeser posisi veteran dari sekadar simbol upacara tahunan menjadi subjek kebijakan yang nyata.
Dengan payung hukum Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025, Badung mengikat penghormatan ini dalam kerangka yang lebih permanen. Pemerintah daerah tidak lagi mengandalkan gestur seremonial semata, melainkan menghadirkan pengakuan struktural yang berkelanjutan.
Di titik inilah metafora “merawat ingatan sosial” menemukan bentuknya. Banyak daerah menggantungkan memori perjuangan pada foto hitam-putih di dinding kantor. Sebaliknya, Badung memilih pendekatan berbeda. Pemerintah daerah menghidupkan ingatan tersebut lewat kebijakan nyata. Pesannya jelas: nasionalisme tidak cukup dihafalkan atau diperingati, tetapi harus dirawat dan dijamin keberlanjutannya.
Modal Sosial dan Tantangan Keberlanjutan
Meski demikian, kebijakan ini tetap membuka ruang tanya yang sehat. Siapa yang paling diuntungkan? Lansia dan veteran jelas berada di garis depan. Namun pada saat yang sama, pemerintah daerah juga memanen legitimasi politik dan modal sosial. Di mata publik, Badung tampil sebagai pemerintah yang hadir, konsisten, dan mampu menepati janji—citra yang sangat strategis di era ketika kepercayaan publik mudah bocor.
Di sisi lain, tantangan keberlanjutan tetap mengintai. Program berskala besar menuntut disiplin fiskal, data kependudukan yang akurat, serta mekanisme verifikasi yang transparan. Tanpa fondasi tersebut, niat baik berisiko berubah menjadi kecemburuan sosial atau polemik administratif. Karena itu, tantangan utamanya bukan keberanian memberi, melainkan konsistensi dan ketepatan sasaran.
Lebih dari Sekadar Bantuan Tunai
Badung juga tidak berhenti pada bantuan uang. Pemerintah daerah menyerahkan akta kelahiran dan perkawinan kepada warga. Langkah ini tampak kecil, tetapi dampaknya fundamental. Identitas hukum membuka akses terhadap layanan, perlindungan, dan martabat sebagai warga negara. Pada titik ini, kebijakan sosial bertemu administrasi negara, dan warga kembali merasa diakui secara utuh.
Penutup: Merawat yang Sering Dilupakan
Pada akhirnya, kebijakan ini mengajukan pertanyaan sederhana namun penting: bagaimana sebuah daerah memperlakukan mereka yang telah lama hidup dan lama berjasa? Badung menjawabnya tanpa jargon besar dan tanpa panggung megah. Ketika banyak daerah berlomba membangun yang terlihat, Badung justru memilih merawat yang sering terlupakan.
Mungkin di situlah sindiran halusnya. Pembangunan tidak selalu berbentuk beton, baliho, atau angka pertumbuhan. Kadang, ia cukup hadir melalui tangan yang datang, nama yang dipanggil, dan pengakuan bahwa umur panjang serta jasa lama memang pantas dihormati. (red)
