Lampu kantor pemerintahan mungkin tetap menyala. Dashboard absensi mungkin tetap hijau. Tapi publik mulai bertanya: siapa yang benar-benar hadir untuk bekerja?
Tabooo.id – Kasus dugaan manipulasi absensi oleh sekitar 3.000 ASN di Brebes membuka ironi baru birokrasi Indonesia. Negara semakin percaya aplikasi. Sementara realitas pelayanan publik justru memunculkan banyak lubang.
Negara Percaya Dashboard, Publik Menunggu Pelayanan
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan dugaan manipulasi absensi ASN di Brebes sebagai pelanggaran serius aturan kepegawaian.
“Wah, itu jelas-jelas melanggar aturan kepegawaian ya. Tentu bisa kena sanksi, mulai dari teguran sampai pemberhentian,” kata Bima kepada wartawan di kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (07/05/2026).
Bima memastikan Inspektorat Kemendagri segera turun ke Brebes untuk memeriksa dugaan pelanggaran tersebut.
“Karena mereka digaji oleh uang rakyat. Kalau kemudian mereka nggak masuk, itu masuk kategori pelanggaran berat,” ujarnya.
Pernyataan itu terdengar tegas. Tapi kasus ini membuka pertanyaan yang lebih besar apakah birokrasi Indonesia mulai terlalu percaya pada angka digital?
Selama dashboard terlihat rapi, sistem dianggap berjalan normal. Padahal pelayanan di lapangan belum tentu benar-benar hidup.
Aplikasi Tetap Berjalan, Kantor Belum Tentu Terisi
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, mengungkap sekitar 3.000 ASN memakai aplikasi ilegal untuk melakukan absensi jarak jauh.
Temuan itu muncul setelah pemerintah daerah mematikan aplikasi resmi selama dua hari. Namun sistem tetap mencatat absensi masuk.
“Hasil temuan sementara ada 3.000 ASN pengguna. Ada nakes dan juga beberapa pejabat. Paling banyak guru dan nakes,” ujar Paramitha.
“Kami matikan aplikasi resmi, dan ternyata masih ada absensi masuk,” lanjutnya.
Situasi itu memperlihatkan ironi birokrasi digital.
Mesin absensi terus bekerja. Data kehadiran terus muncul. Tapi negara belum tentu benar-benar melihat kondisi nyata di lapangan.
Digitalisasi Tidak Otomatis Membuat Sistem Bersih
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Rudi Hartono, menilai pemerintah terlalu cepat menganggap digitalisasi sebagai solusi utama reformasi birokrasi.
“Negara kita sering jatuh pada fetish digitalisasi. Seolah kalau sudah ada aplikasi, semua masalah selesai. Padahal budaya manipulasi juga bisa ikut pindah ke sistem digital,” katanya kepada Tabooo.id.
Menurutnya, banyak instansi kini lebih sibuk mengejar laporan administratif daripada kualitas pelayanan nyata.
“Banyak lembaga akhirnya fokus menjaga tampilan dashboard, bukan memastikan masyarakat benar-benar mendapat pelayanan,” ujarnya.
Kehadiran Virtual, Pelayanan Bisa Kosong
Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Nurhadi Prasetyo, melihat kasus Brebes sebagai gejala budaya birokrasi yang terlalu menekankan simbol kehadiran.
“Kita masuk ke era kehadiran virtual. Sistem menganggap orang bekerja karena absensinya muncul. Padahal masyarakat belum tentu merasakan kehadiran mereka,” katanya.
Ironisnya, dugaan manipulasi paling banyak muncul di sektor pendidikan dan kesehatan.
Kalau guru tidak hadir, murid kehilangan proses belajar.
Kalau tenaga kesehatan tidak hadir, masyarakat kehilangan akses layanan yang menyangkut keselamatan hidup.
Ini Bukan Sekadar Titip Absen
Kasus Brebes bukan cuma soal ASN yang memalsukan kehadiran.
Kasus ini menunjukkan pola yang lebih besar birokrasi modern semakin bergantung pada data digital, tetapi sering melupakan pengawasan manusia.
Pemerintah membangun aplikasi dengan cepat. Namun banyak instansi belum membangun budaya kerja dan integritas dengan kecepatan yang sama.
Akibatnya, sistem terlihat modern dari luar, tetapi rapuh di dalam.
Budayawan Sujiwo Tejo pernah mengatakan, “Teknologi tanpa kesadaran cuma melahirkan manusia yang lebih cepat membohongi dirinya sendiri.”
Dan hari ini, kalimat itu terasa semakin dekat dengan realitas birokrasi Indonesia.
Yang Hilang Bukan Absensi. Tapi Kepercayaan.
Digitalisasi seharusnya membantu negara melihat kenyataan lebih jelas.
Namun ketika negara mulai lebih percaya dashboard daripada kondisi nyata, aplikasi bisa berubah menjadi ilusi administratif.
Lalu pertanyaannya sekarang sederhana Kalau absensi saja bisa dimanipulasi secara massal, siapa sebenarnya yang sedang mengawasi negara?. @teguh
