Tabooo.id: Global – Pemerintah Indonesia mengutus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan rincian akhir kesepakatan dagang bilateral yang diumumkan pada Juli lalu. Langkah ini menandai fase paling menentukan dalam hubungan ekonomi Jakarta-Washington, terutama ketika dinamika negosiasi terus memancing sorotan publik dan pelaku pasar.
Kesepakatan tersebut mencakup penurunan tarif impor produk Indonesia oleh Amerika Serikat dari 32 persen menjadi 19 persen. Pemerintah menilai penurunan tarif ini krusial karena menyangkut daya saing ekspor nasional, keberlanjutan industri padat karya, serta stabilitas hubungan dagang di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Airlangga Turun Langsung ke Meja Perundingan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan Airlangga memimpin langsung perundingan lanjutan dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). Pemerintah memilih pendekatan ini untuk mempercepat pengambilan keputusan pada isu-isu teknis yang belum tuntas.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa keberangkatan Airlangga menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menutup proses negosiasi.
“Airlangga saat ini sedang menuju Amerika Serikat untuk memfinalisasi kesepakatan,” ujar Haryo.
Pemerintah berharap kehadiran pejabat setingkat menteri mampu membuka ruang kompromi yang lebih luas, sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia.
Sawit Menjadi Titik Tekan Negosiasi
Dalam perundingan kali ini, Indonesia memusatkan perhatian pada minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Airlangga menilai Amerika Serikat belum memberikan perlakuan setara terhadap CPO, meskipun AS telah mengecualikan sejumlah komoditas pertanian lain dari tarif impor.
“Perintah eksekutif itu sudah mencakup kopi, kakao, dan komoditas lainnya. Saat ini, pembahasan tinggal menyisakan CPO dan produk turunannya,” ujar Airlangga.
Bagi Indonesia, CPO tidak hanya berfungsi sebagai komoditas ekspor unggulan. Industri sawit menopang ekonomi jutaan petani dan pekerja, sehingga kebijakan tarif AS akan langsung memengaruhi harga, pendapatan, dan stabilitas daerah penghasil.
Komitmen Impor dan Isu Kepercayaan
Dalam kerangka kesepakatan Juli, Indonesia menyatakan kesiapan meningkatkan impor energi, produk pertanian, dan pesawat terbang dari Amerika Serikat dengan nilai miliaran dolar AS. Pemerintah memasukkan komitmen ini sebagai upaya menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.
Namun, proses negosiasi memunculkan ketegangan baru. Sejumlah pejabat AS menilai Indonesia mengubah sebagian komitmen awal. Seorang pejabat AS bahkan menyebut Jakarta menarik kembali kesepakatan yang telah dibahas. Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga menyampaikan keraguan dengan menyebut Indonesia mulai menunjukkan sikap enggan.
Pemerintah Indonesia langsung membantah tudingan tersebut. Haryo Limanseto menegaskan bahwa perundingan masih berjalan dan perbedaan pandangan merupakan bagian wajar dari diplomasi dagang.
“Proses negosiasi selalu dinamis. Pemerintah berharap kedua pihak segera mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan,” tegasnya.
Taruhan Ekonomi di Balik Kesepakatan
Dalam kesepakatan yang diumumkan pada Juli lalu, Indonesia menyetujui penghapusan tarif atas lebih dari 99 persen produk asal Amerika Serikat dan membuka seluruh hambatan nontarif bagi perusahaan AS. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat menurunkan tarif impor produk Indonesia menjadi 19 persen.
Presiden AS Donald Trump saat itu menyebut kesepakatan ini sebagai kemenangan besar bagi industri, pekerja, petani, dan pelaku manufaktur Amerika. Di sisi lain, pemerintah Indonesia berharap perjanjian ini mampu memperkuat kinerja ekspor nasional sekaligus menarik investasi asing.
Data USTR mencatat defisit perdagangan barang Amerika Serikat dengan Indonesia mencapai 17,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 299 triliun pada 2024. Angka tersebut naik 5,4 persen dibanding tahun sebelumnya dan menjadi latar kuat bagi tekanan Washington untuk menuntaskan kesepakatan.
Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penandatanganan resmi perjanjian ini oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada tahun depan.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, negosiasi dagang kini bukan lagi sekadar soal tarif. Proses ini menjadi ujian konsistensi, daya tawar, dan kemampuan negara menjaga kepentingan nasional tanpa kehilangan arah sebelum mencapai garis akhir. @dimas
