Tabooo.id: Deep – Dada Lala duduk di tepi ranjang sempit dengan napas yang pendek-pendek. Dadanya terasa seperti diikat tali yang perlahan ditarik. Pada malam Senin, 2 Februari 2026, ia datang ke rumah sakit hanya untuk menjalani kontrol rutin sebelum cuci darah, sebagaimana ratusan kali sebelumnya. Namun layar komputer di meja perawat menampilkan sesuatu yang berbeda. Namanya tidak muncul. Status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan miliknya tercatat nonaktif. Di ruangan yang dingin itu, kesunyian perlahan menekan. Lala mendadak merasa sendirian.
“Katanya BPJS saya sudah tidak aktif,” ujarnya pelan.
Kalimat itu terdengar sederhana. Akan tetapi, bagi Lala, kalimat tersebut menjelma vonis. Bagi pasien gagal ginjal, hemodialisis bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Tanpa cuci darah, racun akan menumpuk dalam tubuh. Akibatnya, napas semakin berat, kepala berdenyut, dan tubuh perlahan menyerah.
Selama ini, Lala menjalani cuci darah setiap Rabu dan Sabtu. Rabu tinggal dua hari lagi. Sementara itu, kartunya sudah mati.
“Tiba-tiba per 1 Februari diputus. Besoknya jadwal HD. Sekarang saja sudah sesak napas. Kalau besok enggak ada HD, saya sudah enggak tahu lagi,” tambahnya, Rabu (4/2/2026).
Pada usia 34 tahun usia yang kerap disebut masa produktif hidup Lala justru berputar di antara antrean, jarum besar, dan suara mesin. Selama tiga tahun terakhir, BPJS PBI menjadi satu-satunya jembatan antara tubuhnya dan kesempatan bertahan hidup. Kini, jembatan itu runtuh tanpa aba-aba.
Data, Angka, dan Keputusan dari Jauh
Penonaktifan kepesertaan PBI terjadi bersamaan dengan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Pemerintah menjelaskan, pembaruan ini bertujuan merapikan data agar bantuan tepat sasaran.
Secara administratif, kebijakan tersebut terlihat rapi. Namun dalam praktik, dampaknya justru terasa kacau.
Dalam pendataan terbaru, sistem menempatkan Lala pada desil VI atau kelompok menengah ke atas, sementara PBI hanya diperuntukkan bagi desil I sampai IV.
“Saya dimasukkan ke desil VI. Katanya saya dianggap mampu, Rumah bocor di atas. Banjir di bawah.” ujar Lala sambil tertawa kecil bukan karena lucu, melainkan karena lelah.
Selain itu, sistem juga mencatat dirinya memiliki penghasilan tetap dan kendaraan pribadi. Padahal, ia hanya mempunyai motor bebek lama. Sementara pendapatannya nyaris habis untuk makan, listrik, dan kebutuhan dasar.
Tanpa BPJS, satu kali cuci darah bisa menelan biaya ratusan ribu rupiah. Ia membutuhkannya dua kali seminggu. Dengan demikian, dalam sebulan jumlahnya berubah menjadi jutaan rupiah angka yang mustahil ia tanggung.
Di titik inilah, jarak antara data dan hidup terasa paling kejam.
Dari Puskesmas ke Dinas Sosial, dari Harapan ke Lelah
Begitu mengetahui statusnya nonaktif, Lala segera mendatangi Puskesmas Jatibening. Di sana, petugas memeriksa datanya, lalu mengarahkannya ke Dinas Sosial Kota Bekasi.
Artinya jelas mengurus formulir, melengkapi fotokopi, meminta surat keterangan, kemudian menunggu verifikasi. Masalahnya, tubuh Lala tidak memiliki kemewahan untuk menunggu.
“Di puskesmas penuh orang-orang yang BPJS-nya juga mendadak tidak aktif. Bukan cuma saya. Semua pada pusing dan capek,” kata Lala.
Di ruang tunggu itu, ia melihat ibu yang menggendong anak sakit, bapak dengan batuk tak kunjung sembuh, pasien kanker, serta sesama pasien gagal ginjal berdiri dalam antrean yang sama. Mereka berada dalam barisan untuk membuktikan miskin. Sekaligus dalam barisan untuk membuktikan layak hidup.
Karena putus asa, Lala mencoba mendatangi RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid. Ia berharap rumah sakit pemerintah bisa memberi kelonggaran.
Dengan suara pelan, nyaris memohon, ia bertanya, “Bisa enggak numpang HD sampai BPJS aktif lagi?”. Jawabannya singkat tidak bisa. Aturan tetap aturan.
Administrasi Mengalahkan Medis
Kisah Lala ternyata bukan cerita tunggal. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia menerima banyak laporan serupa. Pasien datang dengan tubuh lemah. Namun mereka pulang dengan tangan kosong karena kartu mati.
Melihat situasi ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyebut kondisi tersebut berbahaya. Karena itu, ia mendesak BPJS Kesehatan membuka mekanisme aktivasi darurat di rumah sakit rujukan, terutama bagi pasien gagal ginjal, kanker, talasemia, dan penyakit kronis lainnya.
“Negara tidak boleh membiarkan warga sakit terancam hanya karena persoalan administrasi,” ujarnya.
Pernyataan itu terdengar tegas. Meski begitu, di kamar kecil Lala, yang terasa tetap sama: napas pendek, dada berat, dan waktu yang terus berjalan.
Penjelasan Resmi, Kekosongan Nyata
BPJS Kesehatan mengakui adanya penonaktifan peserta PBI JK. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Kementerian Sosial. BPJS, katanya, hanya menjalankan.
Pemerintah mengganti peserta lama dengan peserta baru sehingga secara jumlah total tetap sama.
Bagi sistem, angka tampak seimbang. Sebaliknya, bagi Lala, hidupnya limbung.
BPJS menyebut peserta terdampak masih bisa mengaktifkan kembali kepesertaan jika memenuhi kriteria tertentu: terdaftar sebagai peserta yang dinonaktifkan Januari 2026, terbukti miskin atau rentan miskin, serta mengidap penyakit kronis atau berada dalam kondisi darurat medis.
Untuk itu, peserta harus melapor ke Dinas Sosial dengan Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan, lalu menunggu verifikasi Kemensos.
Di atas kertas, alurnya jelas. Namun di lapangan, alurnya panjang. Sementara itu, waktu pasien sangat terbatas.
Yang Tak Tercatat di Sistem
Sistem bekerja dengan kolom nama, NIK, desil, dan aset. Akan tetapi, sistem tidak mencatat rasa takut saat dada semakin sesak. Ia juga tidak merekam kepanikan menjelang malam sebelum jadwal HD. Tangis pelan agar keluarga tidak mendengar pun luput dari data.
Lebih jauh, kelelahan mental akibat terus membuktikan kemiskinan juga tidak pernah masuk basis data.
Sistem pun tidak bertanya: berapa lama seseorang sanggup bertahan tanpa cuci darah? Berapa jam racun menumpuk sebelum tubuh kolaps?
Kebijakan sosial sering berbicara tentang efisiensi dan ketepatan sasaran. Namun jarang berbicara tentang detak jantung.
Kemiskinan yang Harus Dibuktikan Ulang
Ironi terbesar dalam kisah ini terletak pada kewajiban untuk terus membuktikan miskin. Seolah kemiskinan adalah status yang harus diverifikasi berkala. Seolah orang sakit masih memiliki energi untuk mengurusnya.
Padahal, kemiskinan bukan data statis. Ia hidup, berdenyut, dan melekat pada tubuh-tubuh lemah seperti Lala.
Dalam logika sistem, satu motor bisa menggeser seseorang ke kelas menengah. Namun dalam logika hidup, motor itu hanyalah alat menuju rumah sakit.
Tabooo Mencatat
Kasus Lala memperlihatkan kenyataan pahit negara memiliki program jaminan kesehatan, tetapi belum sepenuhnya memiliki mekanisme darurat yang berpihak pada pasien kronis.
Negara rajin memperbarui data. Namun negara lambat menyiapkan jaring pengaman ketika data salah. Akibatnya, pasien jatuh di celah.
Lala tidak meminta keistimewaan. Ia hanya ingin cuci darah. Ia hanya ingin bernapas.
Jika sistem kesehatan runtuh pada momen paling krusial, maka persoalannya bukan sekadar salah data. Pertanyaannya menjadi lebih mendasar: untuk siapa sistem ini sebenarnya dibangun?
Menunggu Rabu
Hari ini Rabu. Bagi banyak orang, Rabu hanyalah hari kerja. Namun bagi Lala, Rabu adalah garis tipis antara hidup dan mati.
Ia masih menunggu menunggu kabar, menunggu belas kasihan, menunggu sistem bergerak. Di kamar kecilnya, Lala kembali duduk di tepi ranjang. Ia menarik napas pendek. Lalu ia menghitung jam.
Di negeri yang menjanjikan jaminan kesehatan untuk semua, seorang pasien gagal ginjal masih harus bertanya pada dirinya sendiri.
Apakah hari ini negara mengizinkan saya hidup? @dimas
