Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja kabinetnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana pada Rabu, 21/10/2026. Ia menilai pemerintah telah bekerja dengan baik, meski masih menghadapi tantangan besar dan tuntutan rakyat yang terus meningkat.
Tabooo.id – Pernyataan Prabowo di sidang kabinet Paripurna tersebut terdengar optimistis. Namun, publik berhak mengajukan pertanyaan sederhana baik menurut siapa, berhasil dalam hal apa, dan siapa yang mengukur hasilnya?
“Kita telah bekerja dengan baik tapi kita tahu tantangan masih sangat besar. Rakyat kita berharap lebih banyak,” kata Prabowo dalam sidang tersebut.
Prabowo juga membela koalisi besar yang merangkul banyak kekuatan politik. Menurut logika pemerintah, semakin luas dukungan politik, semakin besar pula peluang menjaga stabilitas dan menjalankan agenda nasional.
Masalahnya, jumlah pendukung tidak otomatis menjamin kualitas kebijakan. Koalisi yang gemuk bisa memperluas dukungan, tetapi juga berisiko memperlebar kompromi dan mengaburkan tanggung jawab ketika program gagal.
Dalam politik, banyak kursi mungkin membantu menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun, rakyat tetap membutuhkan hasil yang bisa mereka rasakan, bukan sekadar daftar panjang pihak yang duduk di pemerintahan.
Sidang kabinet Paripurna: Stabilitas Bukan Surat Bebas Kritik
Dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut Pemerintahmenempatkan stabilitas sebagai modal pembangunan. Argumen itu masuk akal selama stabilitas membantu negara mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan melindungi kepentingan masyarakat.
Akan tetapi, stabilitas kehilangan makna ketika publik kesulitan menguji kinerja pemerintah. Kritik bukan gangguan yang harus disingkirkan, melainkan alat untuk memeriksa apakah kekuasaan masih berjalan sesuai tujuan.
Karena itu, ukuran keberhasilan kabinet semestinya tidak berhenti pada kelancaran rapat atau solidnya barisan politik. Pemerintah perlu menunjukkan capaian program, efisiensi anggaran, kualitas layanan publik, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa masyarakat.
Koalisi besar juga perlu membuktikan bahwa kompromi politik tidak mengalahkan kepentingan publik. Tanpa ukuran yang jelas, istilah “efisiensi” hanya terdengar seperti slogan yang nyaman di podium.
Pasar Modal Tidak Membaca Pidato
Ujian kepercayaan juga muncul dari pasar modal. Pada 15/10/2026, MSCI mengumumkan konsultasi mengenai kemungkinan mengubah klasifikasi indeks Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
MSCI menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan pola perdagangan terkoordinasi, serta belum konsistennya bukti bahwa reformasi telah menghasilkan dampak yang berarti. MSCI menjadwalkan keputusan final paling lambat pada 30/06/2027.
Artinya, MSCI belum menetapkan perubahan klasifikasi itu sebagai keputusan final. Namun, konsultasi tersebut sudah memberi sinyal bahwa pelaku pasar membutuhkan bukti perbaikan yang lebih kuat.
Tekanan langsung terlihat pada Jumat, 16/10/2026. Reuters melaporkan IHSG sempat merosot hingga 11,4 persen setelah pengumuman MSCI, sekaligus mencatat penurunan harian terdalam sejak Januari 1998.
Angka itu menunjukkan betapa cepat sentimen pasar berubah ketika investor mempertanyakan kualitas informasi dan mekanisme pengawasan. Pasar tidak cukup diyakinkan oleh pernyataan bahwa ekonomi Indonesia kuat. Investor juga membutuhkan aturan yang jelas, data yang dapat diuji, serta penegakan yang konsisten.
Di sinilah ironi muncul. Pemerintah membicarakan kekuatan politik dan kesiapan menghadapi tantangan, sementara pasar menuntut pembenahan pada hal yang lebih teknis: siapa pemilik saham sebenarnya, bagaimana perdagangan berlangsung, dan apakah regulator bertindak tegas.
Dua persoalan itu memang berbeda. Namun, keduanya bertemu pada satu kata yang sama kepercayaan.
Reformasi Tak Cukup Berhenti di Mikrofon
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menyampaikan pada 20/10/2026 bahwa pemerintah perlu melanjutkan reformasi pasar modal dan memperkuat penegakan oleh regulator.
Sehari kemudian, Ketua OJK Frederica Widyasari Dewi menegaskan, “Pokoknya reformasi pasar modal jalan terus.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan regulator mengakui pentingnya reformasi. Meski begitu, pasar akan menilai langkah nyata, bukan hanya kesungguhan yang terdengar dalam konferensi pers.
OJK dan otoritas terkait perlu menjelaskan perkembangan reformasi secara terukur. Mereka juga harus memperkuat keterbukaan kepemilikan saham, meningkatkan pengawasan transaksi, serta menindak pelanggaran berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku.
Pemerintah pun perlu menyampaikan perkembangan tersebut secara terbuka. Dengan begitu, publik dapat membedakan reformasi yang benar-benar berjalan dari janji yang sekadar mengisi ruang pemberitaan.
Ketika Slogan Bertemu Angka
Pemerintah bisa mengukur kekuatan koalisi melalui dukungan politik, tetapi masyarakat tetap mengukur keberhasilan melalui hasil. Pasar modal bahkan menggunakan ukuran yang lebih dingin: transparansi, kredibilitas, dan konsistensi penegakan aturan.
Kritik terhadap MSCI tentu boleh muncul. Pemerintah juga berhak menjelaskan posisi Indonesia dan menempuh dialog. Namun, menolak kekhawatiran tanpa memperlihatkan perbaikan hanya akan memperpanjang jarak antara narasi resmi dan penilaian investor.
Pada saat yang sama, gejolak pasar tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh kebijakan pemerintah gagal. Data tersebut justru menuntut evaluasi yang cermat, penjelasan yang terbuka, dan tindakan yang dapat diverifikasi.
Publik membutuhkan pemerintahan yang kuat sekaligus akuntabel. Investor membutuhkan pasar yang berkembang sekaligus transparan. Keduanya tidak harus saling bertentangan jika pemerintah menjadikan keterbukaan sebagai prinsip, bukan sekadar jawaban ketika kritik datang.
Di panggung politik, percaya diri memang modal. Di pasar modal, transparansi yang menjadi tiket. Dan bagi masyarakat, ukuran akhirnya tetap sama apakah kekuasaan menghasilkan perubahan nyata atau hanya pandai menjelaskan dirinya sendiri?. @teguh
