Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memicu amarah mahasiswa lewat gestur seperti menyayat leher saat membahas ajudannya. Janji pemecatan belum tuntas.
Tabooo.id – Permintaan maaf seharusnya meredakan ketegangan. Namun, gestur Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud justru memantik kemarahan mahasiswa. Saat membahas nasib ajudannya yang bersenggolan dengan mahasiswa, Rudy memperagakan gerakan seperti menyayat leher. Janji pemberhentian pun belum meredakan kekecewaan massa.
Rudy menemui massa Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (21/10/2026). Demonstrasi yang berlangsung sejak pukul 15.00 Wita itu tidak hanya menyoroti persoalan ajudan. Massa juga membawa sederet tuntutan terkait masalah publik di Kalimantan Timur.
“Soal ajudan, pertama saya menyampaikan permohonan maaf. Kita akan selesaikan di sini, apa yang kalian inginkan, kita selesaikan di sini,” ujar Rudy di hadapan demonstran.
Namun, suasana berubah ketika pembicaraan beralih pada kemungkinan pemecatan ajudan. Rudy memperagakan gestur seperti menyayat leher. Aksi itu memicu kemarahan peserta demonstrasi dan memperkeruh pertemuan yang semestinya membuka ruang penyelesaian.
Rudy kemudian menyatakan kesediaannya mengembalikan ajudan tersebut jika mahasiswa menghendaki pemberhentian.
“Untuk ajudan, kalau kalian mau dipecat, saya akan kembalikan. Setuju, saya akan buatkan surat, adik-adik semuanya, karena adik-adik sudah menyampaikannya,” katanya.
Ia juga menyatakan bersedia menandatangani surat yang diajukan mahasiswa. Namun, pernyataan itu belum membuktikan bahwa pemerintah provinsi telah resmi memberhentikan ajudan tersebut. Publik masih membutuhkan kepastian tentang status ajudan dan tindak lanjut pemerintah.
Janji Pemecatan Bukan Jawaban Akhir
Persoalan ini tidak berhenti pada nasib seorang ajudan. Peristiwa di depan kantor gubernur juga memunculkan pertanyaan tentang cara pemimpin menghadapi kritik. Ketika warga menuntut pertanggungjawaban, sikap pemimpin ikut menentukan arah penyelesaian.
Rudy meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi secara persuasif agar kedua pihak dapat menemukan jalan keluar.
“Kalian menyampaikan tidak dengan cara persuasif, kita mencari solusinya,” ungkapnya.
Pernyataan itu menyoroti cara mahasiswa menyampaikan tuntutan. Namun, pemerintah juga perlu menjawab substansi tuntutan mereka. Bagaimana pemerintah memastikan personel yang mendampingi kepala daerah bertindak profesional? Bagaimana pemerintah memeriksa dan menangani dugaan persoalan di lapangan secara transparan?
Gestur Rudy yang memicu kemarahan massa menambah persoalan komunikasi politik dalam pertemuan tersebut. Permintaan maaf dan kesediaan menandatangani surat pemecatan memang menjadi pernyataan penting. Namun, publik tetap perlu melihat keputusan administratif dan tindakan konkret setelah demonstrasi berakhir.
Dalam situasi seperti ini, janji saja tidak cukup. Publik membutuhkan penjelasan tentang proses pemeriksaan, dasar pengambilan keputusan, dan pihak yang bertanggung jawab. Tanpa kejelasan itu, penyelesaian hanya berhenti pada pernyataan di hadapan massa.
Kekayaan Daerah, Keresahan Warga
Di balik ketegangan soal ajudan, Geram membawa persoalan yang lebih luas. Massa mendesak pemerintah menanggapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik, serta mengevaluasi program Gratispol.
Rangkaian tuntutan itu menunjukkan bahwa kekecewaan demonstran tidak hanya berangkat dari satu insiden. Mereka juga mempertanyakan hubungan antara kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur dan kesejahteraan masyarakat.
Humas aksi Geram, Candra, menyampaikan kekecewaannya terhadap kepemimpinan daerah. Menurut dia, kekayaan alam Kaltim belum sebanding dengan kondisi masyarakat.
“Hari ini kita marah dan hari ini kita kecewa sekali dengan pemimpin daerah kita,” kata Candra.
Pernyataan Candra menyoroti jarak antara potensi ekonomi daerah dan kesejahteraan yang dirasakan warga. Kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menjamin masyarakat menikmati hasil pembangunan. Pemerintah perlu menunjukkan hasil nyata melalui layanan publik, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Karhutla, pasokan BBM, dan pemadaman listrik bukan sekadar urusan administratif. Ketiganya menyentuh keselamatan, aktivitas ekonomi, dan kehidupan sehari-hari warga. Karena itu, pemerintah perlu menjawab tuntutan mahasiswa melalui kebijakan dan langkah terukur, bukan sekadar meredakan ketegangan di lokasi demonstrasi.
Kritik Dua Tahun Prabowo-Gibran Bergema di Daerah
Aksi Geram juga menjadi bagian dari kritik terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di Samarinda, kritik terhadap kepemimpinan nasional bertemu dengan persoalan yang warga hadapi di tingkat daerah. Pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, dan kesejahteraan menjadi bagian dari tuntutan yang kini menunggu jawaban pemerintah.
Setelah menemui demonstran, Rudy menandatangani petisi yang disodorkan massa. Ia juga berjanji membawa aspirasi masyarakat Kalimantan Timur ke Jakarta.
Namun, tanda tangan pada petisi belum menyelesaikan tuntutan. Publik masih perlu mengetahui langkah lanjutan, pihak yang bertanggung jawab, dan tenggat waktu pemerintah untuk memberikan jawaban.
Di sinilah ujian sebenarnya bermula. Pertemuan memang membuka ruang dialog, tetapi publik tidak bisa menilai keberhasilannya hanya dari pernyataan pejabat. Pemerintah perlu menunjukkan hasil yang bisa diperiksa masyarakat.
Yang Diuji Bukan Sekadar Ajudan
Insiden ini memperlihatkan bahwa publik menilai pejabat bukan hanya dari ucapan, tetapi juga dari gestur dan konteksnya. Dalam demonstrasi yang tegang, gerakan tubuh dapat memperburuk suasana, terutama ketika massa sedang menuntut pertanggungjawaban.
Meski demikian, penilaian terhadap peristiwa ini harus tetap berpijak pada fakta. Gestur Rudy memicu kemarahan peserta aksi. Namun, publik tidak bisa memastikan maksud di balik gestur tersebut hanya dari deskripsi kejadian.
Pemerintah daerah kini menghadapi pekerjaan yang lebih besar daripada meredakan ketegangan. Persoalan ajudan membutuhkan kepastian tindak lanjut. Sementara itu, tuntutan mengenai karhutla, BBM, listrik, dan Gratispol membutuhkan jawaban konkret.
Bagi Tabooo.id, peristiwa ini bukan sekadar soal seorang ajudan yang terancam kehilangan jabatan. Ini juga menguji cara kekuasaan merespons kritik ketika warga datang membawa persoalan yang belum selesai.
Pada akhirnya, kepemimpinan tidak cukup mengandalkan janji di hadapan demonstran. Publik menilai pemimpin dari keputusan yang mereka ambil, persoalan yang mereka selesaikan, dan kepercayaan yang berhasil mereka pulihkan.
Rudy telah menyampaikan permintaan maaf dan menandatangani petisi. Namun, status ajudan masih membutuhkan kejelasan, sedangkan tuntutan mahasiswa menunggu tindak lanjut terukur. Selama pemerintah belum menunjukkan hasilnya, pertanyaan yang dibawa Geram dari jalanan akan tetap menggantung. @dimas
