Sebanyak 136 siswa SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, menjalani perawatan di tiga rumah sakit pada Kamis, 03/09/2026 setelah mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tabooo.id: Tana Toraja – Dinas Kesehatan Tana Toraja mencatat 25 siswa di RS Fatima, 41 siswa di RS Sinar Kasih, dan 70 siswa di RSUD Lakipadada. Data tersebut merupakan catatan sementara pada Kamis, 03/09/2026 pukul 13.30 WITA. Para siswa menerima paket MBG pada Rabu, 02/09/2026. Keluhan kesehatan kemudian muncul mulai malam hari hingga Kamis pagi.
Dua Sekolah Menerima Menu dari Satu SPPG
SMPN 1 Makale dan SMPN 2 Makale menerima makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batupapan 1.
Menu MBG hari itu terdiri atas nasi, ayam masak kuning, tempe goreng tepung, tumis sayur yang berisi labu siam, wortel dan jagung, serta buah melon.
Sejumlah siswa mengeluhkan mual, muntah, diare, pusing, lemas, sakit kepala, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan tersebut.
Kepala SMPN 1 Makale, Yohanis Pakading, mengatakan pihak sekolah mulai menerima laporan keluhan siswa sejak pagi.
“Pagi-pagi sudah ada yang mengeluh. Nah, karena sudah terjadi massal, sudah antre di WC, maka kami ambil tindakan secepatnya.”
Pihak sekolah kemudian mengambil langkah penanganan ketika jumlah siswa yang mengalami keluhan terus bertambah.
Pemerintah Daerah Periksa Kondisi Siswa
Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeg mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi para siswa.
Zadrak meminta seluruh rumah sakit memberikan penanganan secara cepat sesuai prosedur medis.
“Saya sudah sampaikan kepada semua pimpinan rumah sakit bahwa ini harus segera ditangani sesegera dan seoptimal mungkin sesuai dengan SOP yang ada di rumah sakit.”
Dinas Kesehatan Tana Toraja juga masih melakukan pemeriksaan untuk mencari penyebab gangguan kesehatan tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Tana Toraja, Yosefina, menegaskan bahwa pemerintah belum dapat menyimpulkan penyebab kejadian tersebut.
“Untuk penyebab maupun gejala keracunan pada kedua sekolah tersebut belum bisa dipastikan, sementara menunggu untuk pemeriksaan lanjut.”
Karena itu, laporan ini masih menggunakan istilah “diduga” dan tidak menyebut makanan MBG sebagai penyebab pasti sebelum hasil pemeriksaan keluar.
Keamanan Pangan Jadi Pertanyaan Berikutnya
Kasus Makale menempatkan keamanan pangan sebagai salah satu pertanyaan utama dalam pelaksanaan MBG.
Badan Gizi Nasional sebenarnya sudah menerbitkan Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. BGN menetapkan aturan tersebut pada 03/03/2026 dan mulai memberlakukannya pada 08/04/2026.
Regulasi tersebut mengatur pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi keamanan serta mutu pangan dalam pelaksanaan program.
Artinya, pemerintah tidak hanya perlu mencari sumber gangguan kesehatan dalam kasus Makale. Pemerintah juga perlu memeriksa setiap tahap penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi hingga makanan sampai ke siswa.
Akademisi Sudah Mengingatkan Risiko Pengawasan
Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM, Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc., sebelumnya menyoroti persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Pada 29/08/2025, Sri Raharjo mengatakan kasus keracunan MBG sebelumnya menunjukkan persoalan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan distribusi makanan.
“Saya kira kasus ini memperlihatkan adanya kegagalan sistemik dalam proses penyiapan, pengolahan, maupun distribusi makanan.”
Sri Raharjo juga meminta pengelola memperhatikan waktu konsumsi makanan, kualitas air, kapasitas sumber daya manusia, serta pemahaman penjamah makanan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.
Pada 26/09/2025, ia kembali menyoroti pentingnya pengawasan ketika jumlah penerima manfaat dan SPPG terus bertambah.
“Jika siswa yang ditargetkan semakin banyak, jumlah SPPG semakin hari juga semakin banyak, tetapi pengawasannya tetap lemah, hal ini relevan dengan kasus keracunan yang meningkat.”
Pernyataan tersebut tidak membuktikan penyebab kasus Makale. Namun, peringatan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keamanan pangan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG.
Pemerintah Harus Memastikan Makanan Aman
Kementerian Kesehatan pada 10/10/2025 menegaskan keamanan pangan sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan MBG.
Kemenko PMK kemudian kembali menekankan monitoring dan evaluasi pada 07/04/2026 untuk memastikan program memenuhi standar gizi, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran.
BGN juga memperkuat kerja sama dengan Kemendikdasmen pada 12/10/2026 untuk meningkatkan literasi gizi dan keamanan pangan bagi guru serta tenaga kependidikan.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sudah menempatkan keamanan pangan sebagai bagian dari pelaksanaan MBG.
Kini, kasus Makale kembali menguji bagaimana standar tersebut bekerja di lapangan.
Anak Bukan Tempat Menguji Sistem
Anak sekolah tidak seharusnya menjadi tempat pertama untuk menguji apakah sistem keamanan pangan bekerja.
Kasus Makale belum memberikan jawaban mengenai penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami siswa. Pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan.
Namun, 136 siswa yang masuk dalam data sementara pada Kamis, 03/10/2026 sudah cukup menjadi alasan untuk memeriksa kembali rantai penyediaan makanan.
Pemeriksaan itu perlu mencakup bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, distribusi, waktu konsumsi, hingga kondisi makanan ketika sampai di sekolah.
MBG bukan sekadar persoalan membagikan makanan. Program ini membawa tanggung jawab untuk memastikan setiap makanan yang masuk ke tangan siswa memenuhi standar keamanan.
Pertanyaan publik akhirnya bukan hanya soal siapa yang memasak, tetapi juga siapa yang memastikan makanan itu aman sebelum anak-anak menyantapnya. @teguh
