Selasa (20/10/2026), Aliansi BEM Solo Raya mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran di Monumen Solo. Mahasiswa mengkritik prioritas MBG, menyoroti pendidikan dan kebakaran hutan, serta mempertanyakan ketidakhadiran anggota DPRD.
Tabooo.id: Solo – Aliansi BEM Solo Raya menggelar demonstrasi di Monumen Solo pada Selasa (20/10/2026). Mereka mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dan menuntut perubahan kebijakan.
Aliansi BEM Solo Raya: Mahasiswa Menagih Ketegasan Pemerintah
Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi demonstrasi di Monumen Solo pada Selasa (20/10/2026). Mereka mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dan menuntut perubahan kebijakan.
Mahasiswa dari UNS, UMS, Unisri, USB, A3 Tekstil, serta perwakilan Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, dan Klaten ikut bergabung.
Dimas, Koordinator Pusat Aliansi BEM Solo Raya dari Unisri, menilai kondisi masyarakat belum menunjukkan kemajuan yang mereka harapkan.
“2 tahun yang dirasakan oleh sebagai masyarakat bukan semakin maju malah semakin menurun, makanya dengan adanya ini kami menuntut gimana caranya Prabowo ini tegas sebagai bentuk pemimpin,” ujar Dimas.
Karena itu, mahasiswa meminta Presiden Prabowo mengevaluasi kebijakan pemerintah. Mereka menginginkan langkah konkret untuk menjawab persoalan masyarakat.
Pendidikan Menanti Prioritas yang Lebih Besar
Aliansi BEM Solo Raya mengkritik prioritas pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka meminta pemerintah memberi perhatian lebih besar pada pendidikan dan kesejahteraan guru.
“Prioritas utama menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, cuma pada akhirnya prioritas utama sekarang bukan lagi pendidikan, tetapi MBG,” kata Dimas.
Selain itu, mahasiswa menyoroti kebakaran hutan dan meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional. Mereka juga mempertanyakan efektivitas MBG dalam menekan stunting serta menyinggung laporan dugaan keracunan makanan.
Namun, masyarakat membutuhkan data untuk menguji kritik tersebut. Pemerintah perlu membuka informasi tentang anggaran, capaian program, dan hasil evaluasi di lapangan.
Dengan informasi itu, publik dapat membandingkan target kebijakan dengan hasil nyata. Pemerintah juga perlu menjelaskan langkah perbaikan ketika suatu program belum mencapai sasaran.
Ban Terbakar, Aksi Sempat Memanas
Mahasiswa membakar ban selama demonstrasi. Polisi berupaya memadamkan api, sementara sejumlah peserta dan petugas sempat terlibat aksi saling dorong.
Dimas menyebut pembakaran ban sebagai simbol kemarahan mahasiswa terhadap respons pemerintah.
“Kita menyampaikan aspirasi, membakar ban itu adalah bentuk kemarahan kita; api yang kecil kayak gitu aja dipadamkan, apa kabar api yang besar kenapa didiamkan?” ujarnya.
Pernyataan itu menjelaskan pesan yang ingin mahasiswa sampaikan. Sementara itu, redaksi perlu meminta keterangan kepolisian untuk melengkapi kronologi ketegangan di lokasi.
Mahasiswa Menyoroti Kursi DPRD yang Kosong
Aliansi BEM Solo Raya mengaku telah mengundang anggota DPRD dari wilayah Solo Raya. Namun, menurut aliansi, tidak ada anggota dewan yang hadir dalam aksi tersebut.
Mahasiswa memilih Monumen Solo karena menganggap lokasi itu strategis untuk menyampaikan aspirasi. Selanjutnya, mereka berencana mengonsolidasikan jaringan mahasiswa guna menentukan langkah berikutnya.
Absennya anggota DPRD memunculkan pertanyaan tentang komunikasi wakil rakyat dengan mahasiswa. Karena itu, redaksi perlu meminta penjelasan DPRD mengenai undangan, alasan ketidakhadiran, dan tanggapan mereka terhadap tuntutan mahasiswa.
Kritik Menggema, Jawaban Dinanti
Aksi ini menyoroti persoalan yang lebih luas daripada program pemerintah. Mahasiswa mempertanyakan prioritas kebijakan di tengah persoalan pendidikan, kesejahteraan guru, dan lingkungan.
Kritik mahasiswa membuka ruang bagi publik untuk menguji arah kebijakan pemerintah. Namun, masyarakat juga membutuhkan data untuk menilai efektivitas MBG dan dampak KDMP.
Di sisi lain, pemerintah perlu menjelaskan capaian sekaligus kekurangan setiap program. DPRD juga perlu merespons aspirasi mahasiswa secara terbuka.
Pada akhirnya, pemerintah harus menjawab kritik dengan kebijakan terukur. Masyarakat membutuhkan bukti dan hasil nyata, bukan sekadar janji.
Polisi bisa memadamkan api di jalan. Namun, pemerintah tetap harus menjawab api kekecewaan mahasiswa. @teguh
