Kejaksaan Agung mencatat kerugian negara dalam dugaan korupsi motor MBG untuk pengadaan 19.269 motor listrik untuk Badan Gizi Nasional. Lima tersangka kini menghadapi proses penuntutan.
Tabooo.id: Jakarta – Program yang membawa misi pemenuhan gizi masyarakat kini menghadapi persoalan serius dalam pengadaan kendaraan operasional. Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat kerugian keuangan negara sebesar Rp863.846.166.953 atau sekitar Rp863,85 miliar dalam dugaan korupsi motor MBG dalam rangka pengadaan motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan angka tersebut melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 10/10/2026.
“Perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp863.846.166.953,” kata Anang.
Sehari sebelumnya, Jumat, 09/10/2026, penyidik menyerahkan lima tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahap ini membuka jalan bagi jaksa untuk menelaah berkas perkara dan menyiapkan dakwaan.
Ribuan Motor, Persoalan Bukan Sekadar Kelengkapan
Pengadaan tersebut mencakup 19.269 motor listrik. Rinciannya terdiri atas 13.155 motor trail dan 6.114 motor skuter atau moped.
Kejagung mencatat 5.355 motor trail dan 230 motor skuter atau moped tidak memiliki baterai. Selain itu, seluruh kendaraan yang diserahkan tidak memiliki pelat nomor dinas resmi. Kondisi tersebut membuat kendaraan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya maupun dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Temuan ini menempatkan pengadaan barang publik dalam sorotan. Kendaraan operasional semestinya mendukung pekerjaan lembaga negara. Namun, persoalan kelengkapan dan administrasi justru menghambat pemanfaatannya.
Publik perlu membedakan temuan tersebut dari kesimpulan hukum akhir. Penyidik masih memproses perkara, sementara pengadilan akan menguji dakwaan dan bukti yang jaksa ajukan.
Korupsi Motor MBG: Lima Tersangka Menghadapi Proses Penuntutan
Kejagung menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas BU, mantan Wakil Sekretaris BGN bidang penyediaan sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); GB, direktur PT ASE dan PT AKI; AM, komisaris PT ASE dan PT YAT; YY, direktur PT YAT; serta AA, direktur PT ASE.
Penyidik menahan kelima tersangka selama 20 hari. Selanjutnya, jaksa akan menelaah barang bukti, menyusun surat dakwaan, dan membawa perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
Proses hukum berikutnya perlu menjawab bagaimana pengadaan berjalan, bagaimana pihak terkait memenuhi kontrak, serta siapa yang bertanggung jawab atas persoalan yang penyidik temukan. Pengadilan akan menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan bukti dan fakta persidangan.
Anggaran Harus Kembali Menjadi Manfaat
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo pernah menekankan prinsip dasar pengadaan yang berintegritas dalam pemberitaan ANTARA pada 26/08/2026.
“Pengadaan yang berintegritas bukan hanya bebas dari korupsi, namun memastikan setiap rupiah kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut membahas prinsip umum pengadaan, bukan komentar khusus tentang perkara motor listrik BGN. Meski demikian, prinsip itu relevan untuk menilai tujuan belanja publik: negara tidak cukup hanya mengeluarkan anggaran, tetapi juga harus memastikan barang yang dibeli memenuhi kebutuhan dan memberi manfaat.
Perkara ini menuntut perhatian pada seluruh rantai pengadaan, mulai dari perencanaan, penentuan spesifikasi, pembayaran, pemeriksaan barang, hingga serah terima. Pengawasan yang kuat harus mampu mendeteksi masalah sebelum negara menanggung kerugian yang lebih besar.
Di sinilah persoalan pengadaan melampaui urusan kendaraan. Dugaan korupsi ini menguji kemampuan lembaga negara menjaga anggaran, memastikan kualitas barang, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah kepada masyarakat.
Publik berhak mengikuti perkembangan penyidikan hingga persidangan. Pada saat yang sama, proses hukum harus berjalan dengan menghormati asas praduga tak bersalah.
Uang negara bukan sekadar angka dalam laporan. Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. @teguh
