Ribuan kendaraan listrik dalam pengadaan motor MBG untuk Badan Gizi Nasional menghadapi persoalan baterai, pelat nomor, dan pencatatan aset. Kerugian negara hampir Rp864 miliar membuka pertanyaan besar tentang pengawasan belanja publik.
Tabooo.id – Program pengadaan motor MBG membawa masalah besar. Program MBG ini sejatinya memperbaiki gizi masyarakat dan memperkuat kualitas generasi mendatang. Namun, persoalan pengadaan motor listrik untuk mendukung program tersebut justru memunculkan pertanyaan tentang cara negara mengelola uang publik.
Pengadaan Motor MBG: Anggaran Besar, Manfaat yang Dipertanyakan
Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi pengadaan motor listrik pada Badan Gizi Nasional (BGN) dengan kerugian negara mencapai Rp863.846.166.953 atau sekitar Rp863,85 miliar. Angka itu merujuk pada hasil audit yang tertuang dalam laporan Nomor PE.03.03/SR/S-791/D6/03/2026 tertanggal 05/10/2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan nilai kerugian tersebut pada Sabtu, 10/10/2026. Perkara ini berkaitan dengan pengadaan motor listrik melalui PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) untuk program BGN pada periode 2025–2026.
Masalahnya bukan sekadar nilai anggaran yang besar. Sejumlah kendaraan justru menghadapi persoalan mendasar yang menghambat penggunaannya. Kondisi itu memunculkan pertanyaan bagaimana pengadaan bernilai besar bisa menghasilkan aset yang belum siap menjalankan fungsinya?
Ribuan Motor, Persoalan yang Tidak Kecil
Data pengadaan mencatat total 19.269 unit motor listrik. Jumlah tersebut terdiri atas 13.155 motor trail dan 6.114 motor skuter atau moped.
Namun, pemeriksaan menemukan persoalan pada ribuan unit. Sebanyak 5.355 motor trail dan 230 motor skuter atau moped dilaporkan tidak memiliki baterai. Jika dijumlahkan, 5.585 unit motor belum dilengkapi komponen penting untuk mengoperasikan kendaraan listrik.
Persoalan lain muncul pada seluruh kendaraan yang diserahkan. Menurut keterangan dalam perkara tersebut, motor-motor itu belum memiliki pelat nomor resmi dari kepolisian. Kondisi tersebut menghambat penggunaan kendaraan sekaligus pencatatannya sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Di titik ini, persoalannya melampaui kelengkapan barang. Negara membutuhkan aset yang bisa menjalankan tugas, memenuhi ketentuan administrasi, dan tercatat secara sah. Tanpa tiga hal itu, angka pengadaan belum tentu mencerminkan manfaat nyata.
Barang Datang Belum Berarti Pekerjaan Selesai
Dalam pengadaan publik, jumlah barang sering menjadi indikator yang mudah dilaporkan. Berapa unit yang dibeli, berapa nilai kontraknya, dan berapa barang yang tiba bisa masuk ke dalam laporan administrasi.
Akan tetapi, publik membutuhkan jawaban yang lebih substantif. Apakah barang tersebut memenuhi spesifikasi? Bisakah petugas langsung menggunakannya? Apakah seluruh dokumen dan persyaratan operasional sudah lengkap? Siapa yang memeriksa kesesuaian antara kontrak, barang, dan kebutuhan program?
Pertanyaan itu penting karena pengadaan bukan sekadar proses membeli dan menyerahkan barang. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat sesuai tujuan belanja. Ketika ribuan kendaraan bermasalah, proses pemeriksaan perlu menelusuri setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga penerimaan barang.
Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya membedakan serah terima fisik dengan kesiapan operasional. Kendaraan yang sudah tiba di lokasi belum tentu siap menjalankan tugas. Begitu pula dokumen yang lengkap belum otomatis membuktikan bahwa barang memenuhi kebutuhan pengguna.
Rp863,85 Miliar: Pengadaan Motor MBG dan Pertanyaan tentang Pengawasan
Kerugian negara sebesar Rp863,85 miliar menempatkan perkara ini dalam sorotan serius. Nilai tersebut bukan sekadar angka dalam laporan audit. Publik berhak mengetahui bagaimana penyimpangan bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan mekanisme apa yang gagal mencegahnya.
Pengawasan pengadaan seharusnya bekerja pada beberapa titik. Pemeriksa perlu mencocokkan spesifikasi kontrak dengan barang yang diterima. Pejabat terkait harus memastikan kelengkapan komponen dan dokumen. Pengelola program juga perlu memeriksa kesiapan aset sebelum menggunakannya untuk mendukung kegiatan pemerintah.
Jika pemeriksaan hanya menekankan jumlah barang dan penyelesaian administrasi, risiko masalah baru bisa muncul setelah proses pengadaan berakhir. Sebaliknya, pengawasan yang kuat harus mampu mendeteksi ketidaksesuaian sejak awal, sebelum negara menanggung kerugian yang lebih besar.
Meski demikian, publik tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa seluruh tahapan pengawasan gagal hanya berdasarkan temuan yang telah diumumkan. Penyidik dan jaksa masih perlu menguraikan peran setiap pihak, bukti yang mendukung perkara, serta hubungan antara dugaan penyimpangan dan nilai kerugian negara.
Lima Tersangka Memasuki Tahap Penuntutan
Pada Jumat, 09/10/2026, penyidik menyerahkan lima tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kejaksaan mengumumkan perkembangan tersebut pada Sabtu, 10/10/2026.
Kelima tersangka memiliki inisial BU, GB, AM, YY, dan AA. BU merupakan mantan wakil sekretaris BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK). GB menjabat sebagai direktur PT ASE dan PT AKI. AM merupakan komisaris PT ASE dan PT YAT. Sementara itu, YY menjabat sebagai direktur PT YAT dan AA sebagai direktur PT ASE.
Kejaksaan menyatakan para tersangka menjalani penahanan selama 20 hari. Setelah menerima pelimpahan tahap II, jaksa akan meneliti berkas dan barang bukti, menyusun surat dakwaan, lalu menyiapkan perkara untuk diajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi.
Proses hukum ini menjadi tahap penting untuk menguji dugaan penyimpangan melalui pembuktian di persidangan. Status tersangka tidak sama dengan putusan bersalah. Pengadilan nantinya akan menilai alat bukti dan menentukan pertanggungjawaban pidana setiap terdakwa.
Publik juga perlu mengikuti perkembangan perkara hingga persidangan. Proses tersebut penting untuk menjelaskan bagaimana kerugian negara muncul, siapa yang mengambil keputusan, dan apakah sistem pengadaan memberi ruang bagi penyimpangan.
Yang Dipertaruhkan Bukan Hanya Uang Negara
Program MBG membawa misi publik yang berkaitan dengan pemenuhan gizi. Karena itu, pengelolaan anggaran pendukungnya membutuhkan standar akuntabilitas yang tinggi. Setiap pengadaan semestinya membantu program bekerja, bukan justru menambah persoalan administratif dan hukum.
Kerugian negara hampir Rp864 miliar juga mengingatkan publik bahwa belanja pemerintah selalu memiliki biaya kesempatan. Uang yang hilang akibat penyimpangan tidak lagi tersedia untuk kebutuhan publik lain. Namun, kita tidak boleh menganggap nilai kerugian tersebut otomatis setara dengan jumlah layanan tertentu tanpa data anggaran dan perhitungan yang dapat diverifikasi.
Dampaknya tidak berhenti pada neraca keuangan negara. Kasus seperti ini bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, terutama ketika publik belum memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai kebutuhan pengadaan, proses pemilihan penyedia, hasil pemeriksaan, dan penggunaan aset.
Karena itu, penanganan perkara harus berjalan beriringan dengan evaluasi tata kelola. Penegak hukum bertugas membuktikan dugaan tindak pidana. Pemerintah juga perlu menjelaskan langkah perbaikan agar pengadaan berikutnya tidak mengulang persoalan serupa.
Ketika Barang Tercatat, tetapi Manfaatnya Belum Terjawab
Kasus motor listrik MBG mengajukan pertanyaan mendasar tentang ukuran keberhasilan belanja negara. Apakah pemerintah cukup menghitung jumlah barang yang dibeli, atau harus memastikan setiap aset benar-benar siap menjalankan fungsi publiknya?
Angka 19.269 unit mungkin menunjukkan skala pengadaan. Namun, temuan mengenai ribuan motor tanpa baterai dan persoalan pelat nomor memperlihatkan bahwa jumlah tidak selalu menggambarkan kesiapan. Sementara itu, kerugian negara Rp863,85 miliar menuntut penjelasan yang terang melalui proses hukum dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah akuntabilitas harus melampaui laporan penyerapan anggaran. Pemerintah perlu memastikan perencanaan masuk akal, kontrak sesuai kebutuhan, penyedia memenuhi kewajiban, dan pemeriksa bekerja secara efektif. Publik juga berhak mengetahui hasil evaluasi serta tindak lanjutnya.
Negara tidak cukup hanya membeli barang. Negara harus memastikan uang publik menghasilkan manfaat. Jika proses pengadaan lebih mudah menghitung unit daripada mengukur kegunaan, masalah serupa berisiko kembali muncul dengan nama program yang berbeda.
Bagi Tabooo, pertanyaan akhirnya sederhana: ketika negara mengeluarkan anggaran besar atas nama kepentingan masyarakat, siapa yang memastikan kepentingan itu benar-benar terpenuhi?. @teguh
