Sekolah sepi bukan berarti hak pendidikan boleh ikut sepi. Di Mentarang Hulu, Kalimantan Utara, sebuah sekolah dasar hanya memiliki tiga murid dan tiga guru. Kondisi itu terlihat sederhana, tetapi menyimpan pertanyaan besar tentang cara negara menghitung pemerataan pendidikan.
Tabooo.id – Bayangkan jika sebuah sekolah sepi, Sebuah upacara bendera dengan hanya dua anak berdiri di halaman sekolah. Satu murid lain tidak hadir hari itu. Di belakang mereka, tiga guru tetap menjalankan tugas seperti biasa.
Pemandangan tersebut muncul dalam unggahan akun Instagram @duniapunyacerita yang menyebut sebuah sekolah dasar negeri di Mentarang Hulu hanya memiliki tiga siswa. Dua siswa duduk di kelas berbeda, sementara para guru tetap mengajar meski jumlah murid sangat sedikit.
Kalimat “sedikit murid bukan berarti sedikit harapan” menjadi gambaran paling sederhana dari situasi tersebut. Namun, persoalannya tidak berhenti pada angka tiga.
Sekolah Sepi: Tiga Anak, Tiga Masa Depan
Sekolah dengan tiga siswa mungkin terlihat tidak efisien jika hanya memakai logika angka. Negara memang harus menghitung biaya. Pemerintah juga perlu memastikan anggaran pendidikan menghasilkan manfaat sebesar mungkin.
Akan tetapi, pendidikan dasar tidak bisa sepenuhnya tunduk pada kalkulator populasi. Sebab, tiga anak tetap memiliki hak yang sama untuk belajar.
Mereka tidak memilih lahir di wilayah terpencil. Mereka juga tidak menentukan jarak rumah dengan pusat pemerintahan, kondisi jalan, ketersediaan transportasi, atau jumlah penduduk di kampungnya.
Karena itu, jumlah murid tidak otomatis menentukan nilai sebuah sekolah. Tiga anak berarti tiga masa depan.
Mentarang Hulu Bukan Ruang Kosong
Mentarang Hulu berada di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Data administrasi kependudukan pemerintah daerah menunjukkan wilayah ini memiliki populasi yang relatif kecil dibanding luas wilayahnya.
Kondisi geografis tersebut membuat pelayanan publik menghadapi persoalan yang berbeda dibandingkan kota.
Jarak menjadi faktor penting. Distribusi guru menjadi tantangan lain. Infrastruktur pendidikan pun tidak bisa disamakan dengan sekolah yang berdiri di kawasan padat penduduk.
Bahkan, pemerintah sendiri mengakui bahwa wilayah 3T menghadapi persoalan geografis, infrastruktur, serta distribusi sumber daya manusia.
Pada 18/09/2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan target penerima tunjangan khusus bagi guru di wilayah 3T dan daerah terdampak bencana meningkat dari 57.683 menjadi 65.871 guru.
Pemerintah menyebut langkah tersebut sebagai bentuk komitmen untuk memperluas perlindungan dan dukungan bagi guru yang mengabdi di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis.
Artinya, negara sebenarnya memahami bahwa mengajar di sekolah sepi di wilayah terpencil membutuhkan pendekatan berbeda.
Negara Harus Menghitung, Tapi Jangan Hanya Menghitung
Di sinilah persoalan sekolah sepi dengan tiga murid menjadi menarik. Jika pemerintah memakai rasio murid-guru sebagai ukuran utama, sekolah kecil akan selalu terlihat tidak efisien. Padahal, kebutuhan pendidikan di wilayah terpencil tidak berhenti pada jumlah siswa.
Transportasi, jarak tempuh, kondisi geografis, fasilitas, hingga biaya distribusi ikut menentukan mahal atau murahnya sebuah layanan publik. Komisi X DPR RI juga menyoroti persoalan tersebut.
Pada 10/07/2026, anggota Panja RUU Sisdiknas Muhamad Nur Purnamasidi mengatakan pemerataan layanan pendidikan belum menunjukkan progres yang cukup baik. Menurutnya, negara memiliki mandat untuk memberikan pelayanan pendidikan yang adil bagi seluruh warga negara.
Ia juga menekankan bahwa daerah dengan akses sulit membutuhkan kebijakan anggaran yang memperhitungkan kondisi geografis, kesejahteraan guru, fasilitas, serta biaya distribusi.
Dengan kata lain, BOS yang sama tidak selalu berarti pelayanan yang sama.
Sekolah di kota mungkin membutuhkan biaya untuk laboratorium, teknologi, atau kegiatan ekstrakurikuler. Sebaliknya, sekolah di pelosok bisa menghadapi persoalan yang lebih mendasar: bagaimana guru tiba di sekolah dan bagaimana fasilitas sampai ke lokasi.
Guru di Pelosok Bukan Sekadar Angka Rasio
Tiga guru untuk tiga murid memang menghasilkan rasio yang terlihat janggal jika kita melihatnya dari tabel statistik. Namun, guru tidak bekerja untuk memenuhi angka statistik.
Mereka mengajar anak yang membutuhkan pendampingan. Mereka menjaga keberlangsungan sekolah. Bahkan ketika jumlah murid hanya tiga, guru tetap memikul tanggung jawab yang sama memastikan anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan.
Pemerintah pun menempatkan sekolah 3T sebagai salah satu prioritas revitalisasi pendidikan 2026.
Pada 22/02/2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut sekolah di daerah 3T sebagai salah satu dari tiga prioritas revitalisasi sekolah tahun 2026, bersama sekolah rusak berat dan sekolah terdampak bencana.
Jadi, sekolah kecil bukan berarti sekolah yang boleh dilupakan. Justru sebaliknya, ukuran kecil bisa menunjukkan bahwa negara membutuhkan pendekatan yang lebih presisi.
Pendidikan Tidak Bisa Dipukul Rata
Persoalan berikutnya jauh lebih besar mengapa sebuah sekolah hanya memiliki tiga murid? Jawabannya tidak boleh langsung kita simpulkan sebagai urbanisasi, migrasi, atau rendahnya angka kelahiran.
Data yang tersedia belum cukup untuk memastikan penyebab spesifik pada sekolah tersebut. Namun, secara struktural, wilayah dengan populasi kecil memang menghadapi tantangan berbeda.
Mobilitas penduduk, kondisi geografis, persebaran permukiman, serta perubahan demografi dapat memengaruhi jumlah anak usia sekolah. Karena itu, pemerintah perlu membaca persoalan dari dua sisi sekaligus.
Pertama, negara harus memastikan anak yang tinggal di daerah terpencil tetap mendapatkan pendidikan bermutu.
Kedua, pemerintah perlu memahami perubahan demografi agar kebijakan sekolah tidak berjalan tanpa membaca kondisi masyarakat.
Sekolah bukan sekadar bangunan. Sekolah merupakan bagian dari ekosistem sosial sebuah wilayah.
Mengapa Anak-Anak Itu Sedikit dan Sekolah Sepi
Pertanyaan paling menarik justru berada di balik angka tiga. Mengapa hanya tiga anak?
Apakah keluarga muda meninggalkan wilayah tersebut?, Penduduk usia produktif berpindah ke pusat ekonomi? Apakah akses transportasi membuat keluarga memilih sekolah di tempat lain? Atau memang jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut sangat kecil?
Pertanyaan itu membutuhkan data lapangan. Karena itu, realita tidak akan mengubah dugaan menjadi fakta.
Pemerintah daerah, sekolah, keluarga murid, serta perangkat desa perlu membuka data kependudukan dan pendidikan secara lebih rinci. Dari sana, publik bisa melihat apakah sekolah tersebut menghadapi persoalan sementara atau justru mencerminkan perubahan demografi jangka panjang.
Sekolah Sepi, Hak Pendidikan Jangan Ikut Sepi
Persoalannya bukan sekadar sekolah yang hanya punya tiga murid. Persoalannya adalah bagaimana negara mendefinisikan pemerataan.
Kalau pemerataan hanya berarti membangun sekolah di wilayah dengan jumlah murid besar, maka daerah terpencil akan selalu berada di posisi terakhir.
Sebaliknya, jika negara melihat pendidikan sebagai hak dasar, jumlah murid tidak boleh menjadi satu-satunya alasan untuk menentukan apakah sebuah layanan publik layak dipertahankan.
Negara tentu membutuhkan efisiensi. Namun, efisiensi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk meninggalkan kelompok yang paling sulit dijangkau.
Tiga Anak Tidak Pernah Memilih Tinggal di Tempat yang Sulit
Ada satu hal yang sering hilang ketika pemerintah membahas pendidikan lewat tabel yaitu, Anak.
Di balik angka tiga terdapat tiga kehidupan. Ada cita-cita, keluarga, perjalanan menuju sekolah, guru yang mengajar, dan masa depan yang belum terbentuk.
Mereka mungkin tidak memiliki fasilitas seperti sekolah di kota. Mereka mungkin harus menempuh jarak yang jauh. Bahkan, mereka bisa tumbuh tanpa merasakan riuhnya halaman sekolah dengan ratusan siswa.
Namun, hak mereka tetap sama. Mereka tidak mendapatkan hak pendidikan yang lebih kecil hanya karena jumlah mereka lebih sedikit.
Negara Jangan Hanya Hadir di Tempat yang Mudah Dihitung
Cerita sekolah sepi dengan tiga murid memperlihatkan dilema klasik pelayanan publik. Di satu sisi, negara membutuhkan efisiensi anggaran.
Di sisi lain, negara memiliki kewajiban memastikan hak dasar tetap menjangkau wilayah yang sulit. Solusinya bukan sekadar mempertahankan semua sekolah tanpa evaluasi.
Pemerintah justru perlu membangun model pelayanan yang lebih fleksibel. Sekolah kecil bisa membutuhkan skema guru khusus, dukungan transportasi, fasilitas digital yang realistis, atau model pembelajaran yang menyesuaikan kondisi geografis.
Pada 22/05/2026, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan harus hadir di tengah masyarakat dan mampu memberikan solusi atas persoalan yang mereka hadapi.
Prinsip itu menjadi penting ketika kita berbicara tentang daerah terpencil. Sebab, pemerataan bukan berarti semua daerah menerima bentuk layanan yang persis sama.
Pemerataan berarti setiap anak memperoleh kesempatan yang adil, meski cara negara menjangkaunya bisa berbeda.
Dan mungkin, di situlah makna sebenarnya dari tiga murid di sebuah sekolah kecil. Bukan tentang sekolah yang terlalu sepi.
Melainkan tentang negara yang sedang diuji seberapa jauh ia mau berjalan ketika warganya tinggal jauh dari pusat perhatian.
Tiga murid. Tiga masa depan. Satu pertanyaan besar: ketika angka terlalu kecil untuk dianggap efisien, apakah negara masih menganggapnya cukup penting untuk diperjuangkan?. @teguh
