Pada 17/08/2026, Merah Putih berkibar dari kota hingga pulau terluar Indonesia. Negara hadir di pulau terluar seperti di pulau Serasan, Natuna, Windri tetap menjalankan tugasnya sebagai guru Kimia.
Selama sekitar satu dekade, pria 35 tahun itu mengajar di wilayah kepulauan yang berbatasan dengan kawasan luar Indonesia. Profesi tersebut bukan sekadar pekerjaan bagi Windri. Menjadi guru merupakan cita-citanya sejak kecil. Fenomena ini membuktikan bahwa negara hadir di pulau terluar.
Kini, Windri berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Ia mengajar di SMA Negeri 1 Serasan, Kabupaten Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.
Namun ada persoalan yang membuat pengabdiannya tidak sesederhana cerita tentang guru yang bertahan di daerah terpencil. Untuk terus berkembang sebagai pendidik, Windri masih harus berhadapan dengan jarak.
Laut Menjadi Bagian dari Perjalanan Mengajar
Perjalanan Windri sebagai guru sudah dimulai sejak 2017.
“Tahun 2017 saya di SMA Timur, setelah itu PPPK-nya di SMA Serasan. Antara Serasan ke Subi itu ada pulau lagi, yaitu kecamatan baru, (namanya) Pulau Panjang,” kata Windri kepada Kompas.com, Senin, 17 Agustus 2026.
Pulau Panjang merupakan daerah asalnya. Lokasinya berada di antara Pulau Serasan dan Pulau Subi.
Bagi Windri, kondisi geografis tersebut bukan alasan untuk meninggalkan profesi yang dicintainya. Semangat mengajar tetap ada, meski mobilitas antarpulau menjadi bagian dari realitas sehari-hari.
Persoalan berbeda muncul ketika kesempatan peningkatan kompetensi datang dari luar pulau.
Ketika Belajar Membutuhkan Ongkos Menyeberang
“Untuk mengikuti pelatihan itu kami harus menyeberang pulau. Kalau biaya terbatas, kami tidak bisa ikut,” ujar Windri.
Kalimat tersebut memperlihatkan masalah yang lebih besar daripada sekadar persoalan transportasi.
Pelatihan guru memang bisa berlangsung secara daring. Teknologi telah membuka akses yang sebelumnya sulit dijangkau wilayah kepulauan.
Namun pengalaman Windri menunjukkan bahwa koneksi internet belum otomatis menciptakan kesempatan yang setara.
“Selama ini lewat Zoom, tapi ada keterbatasan ilmu yang didapatkan, tidak seefektif tatap muka langsung. Untuk pelatihan pendidikan, kami masih merasa kurang. Itu tantangannya,” ungkapnya.
Menurut Windri, pelatihan langsung tetap dibutuhkan. Ia berharap pemerintah lebih sering turun ke lapangan dan memberikan pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan guru.
Salah satu kebutuhannya berkaitan dengan public speaking. Kemampuan tersebut penting untuk membantu guru berkomunikasi dan mengelola suasana kelas.
Negara Sudah Hadir, Tetapi Apakah Sudah Cukup Dekat?
Berbagai kebijakan pemerintah sebenarnya menunjukkan perhatian terhadap guru di wilayah 3T.
Pada 18/02/2026, Kemendikdasmen menaikkan target penerima tunjangan khusus bagi guru di wilayah 3T dan daerah terdampak bencana. Penerima ditargetkan meningkat dari 57.683 menjadi 65.871 guru. (kemendikdasmen.go.id)
Anggaran Tunjangan Khusus Guru juga mencapai sekitar Rp706 miliar pada 2026. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara memahami adanya beban tambahan bagi guru yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis tinggi. (kemendikdasmen.go.id)
Dukungan finansial tentu penting. Tetapi kisah Windri memperlihatkan kebutuhan lain yang tidak kalah mendasar. Guru juga membutuhkan akses untuk bertumbuh.
Jangan Sampai Digitalisasi Menjadi Jawaban untuk Semua Masalah
Pemerintah juga mendorong digitalisasi pendidikan di wilayah 3T. Pada April 2026, pemerintah melepas 150 alumni LPDP sebagai “Pejuang Digital” untuk mendampingi guru di sejumlah wilayah 3T. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. (menpan.go.id)
Langkah tersebut penting namun perangkat digital tidak otomatis menggantikan mentor. Zoom juga tidak selalu bisa menggantikan diskusi langsung.
Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Arif Jamali bahkan menegaskan pada Mei 2026 bahwa transformasi guru menjadi bagian penting dalam keberhasilan digitalisasi pembelajaran. (gtkdikmendiksus.kemendikdasmen.go.id)
Artinya, teknologi seharusnya menjadi alat pemerataan. Bukan alasan untuk menganggap kebutuhan tatap muka sudah selesai.
HUT ke-81 RI: Perhatian Negara Harus Terasa sampai Kelas Terluar
Di tengah perayaan kemerdekaan, kisah Windri menghadirkan pertanyaan yang tidak terlalu nyaman.
Apakah perhatian negara kepada wilayah terluar cukup diukur dari sekolah yang dibangun?
Ataukah negara juga harus memastikan guru yang bekerja di dalamnya memperoleh kesempatan berkembang?
Pendidikan tidak hanya bergantung pada gedung. Kualitas pembelajaran juga tidak ditentukan oleh perangkat digital semata.
Pada akhirnya, manusia di depan kelas tetap memegang peran penting.
Karena itu, perhatian pemerintah kepada guru di pulau terluar seharusnya mencakup pelatihan yang lebih dekat, biaya mobilitas, pendampingan profesional, konektivitas, serta kesempatan bertemu dengan tenaga ahli.
Guru tidak seharusnya membayar sendiri harga geografis tempat mereka bertugas.
Jangan Jadikan Pengorbanan Guru sebagai Sistem
Windri memang menyeberang pulau namun persoalan sebenarnya bukan tentang seberapa kuat seorang guru menghadapi laut.
Masalahnya adalah apakah sistem pendidikan sudah cukup kuat untuk mendekat kepada guru.
Selama guru di kota bisa mengakses pelatihan dengan relatif mudah, sementara guru di kepulauan harus menghitung ongkos perjalanan, kesenjangan kesempatan masih nyata.
Kondisi tersebut penting karena kualitas guru ikut menentukan pengalaman belajar siswa. Anak-anak di Natuna tidak memilih lahir jauh dari pusat pemerintahan.
Mereka juga tidak boleh menerima kualitas pendidikan yang lebih rendah hanya karena sekolahnya berdiri di pulau terluar.
Guru yang Berkembang, Anak yang Mendapat Lebih Banyak Kesempatan
Windri punya harapan sederhana Ia ingin anak-anak daerah perbatasan mampu bersaing dengan anak-anak di perkotaan. Harapan tersebut membutuhkan guru yang terus belajar.
Pelatihan yang dekat dapat membantu guru memperbarui metode mengajar. Pendampingan juga dapat memperkuat kemampuan menghadapi karakter siswa yang terus berubah.
Kemendikdasmen sendiri menyebut peningkatan kompetensi guru sebagai bagian dari dukungan pendidikan 3T. Pemerintah juga terus mendorong penguatan fasilitas dan teknologi di wilayah tersebut. (kemendikdasmen.go.id)
Tantangannya kini adalah memastikan program tersebut benar-benar terasa di lapangan. Bukan hanya tercatat dalam laporan, Bukan sekadar hadir dalam angka melainkan dirasakan oleh guru seperti Windri.
Kemerdekaan Tidak Boleh Berhenti di Garis Pantai
Windri tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Ia hanya ingin kesempatan untuk menjadi guru yang lebih baik.
Keinginan tersebut seharusnya tidak menjadi permintaan yang terlalu mahal bagi negara.
Pada HUT ke-81 RI, perhatian kepada guru di pulau terluar perlu bergerak dari seremoni menuju kebijakan yang benar-benar dekat.
Pelatihan harus datang lebih sering, Biaya mobilitas perlu diperhitungkan, Pendampingan profesional harus diperluas.
Teknologi perlu digunakan tanpa menghapus kebutuhan interaksi manusia. Sebab guru seperti Windri bukan hanya mengajar mata pelajaran.
Ia ikut menjaga agar anak-anak di ujung Indonesia tetap merasa memiliki masa depan yang sama.
Kemerdekaan akan terasa utuh ketika kesempatan untuk belajar dan berkembang tidak lagi ditentukan oleh seberapa jauh seseorang tinggal dari pusat negara.
Dan pada akhirnya, pertanyaan HUT ke-81 RI bukan hanya:
“Sudah sejauh apa Indonesia membangun pulau terluar? Tetapi “Sudah sedekat apa negara hadir untuk guru yang menjaga masa depan anak-anak di sana?”
Jangan terus meminta guru di pulau terluar menjadi pahlawan. Negara juga harus memastikan mereka tidak berjuang sendirian. @teguh
