Pemerintah mengkaji pembatasan Pertalite bagi desil 9-10. Simak alasan, kriteria kendaraan, dan dampaknya bagi penerima subsidi.
Tabooo.id – Ada satu pemandangan yang mungkin segera berubah di SPBU.
Mobil datang, mesin mati, lalu pengemudi memilih Pertalite. Namun, beberapa bulan ke depan, sistem bisa saja lebih dulu bertanya Anda masih berhak menerima subsidi?
Pemerintah memang belum menerapkan aturan tersebut. Saat ini, pemerintah masih mengkaji pembatasan Pertalite agar subsidi lebih tepat sasaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut desil 9 dan 10 sebagai kelompok yang berpotensi keluar dari daftar penerima. Pemerintah juga mempertimbangkan jenis kendaraan sebagai indikator tambahan.
Artinya, subsidi BBM mulai memasuki babak baru.
Pertalite Tak Lagi Sekadar Urusan Bensin
Pertalite selama ini menjadi bagian dari rutinitas jutaan orang.
Banyak pengendara memilihnya karena harganya lebih terjangkau. Selisih biaya dengan BBM nonsubsidi mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang.
Namun, bagi pekerja dengan penghasilan terbatas, selisih tersebut bisa menentukan banyak hal.
Uang untuk bensin bisa berarti ongkos pulang. Bisa pula berarti tambahan uang makan atau biaya sekolah anak.
Masalah muncul ketika subsidi ikut dinikmati kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.
Purbaya menyebut pemerintah tengah mengkaji pembatasan bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Kelompok desil 9 dan 10 masuk dalam pembahasan tersebut.
Dalam sistem desil, pemerintah membagi keluarga Indonesia ke dalam 10 kelompok kesejahteraan.
Desil 1 mewakili kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sebaliknya, desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Karena itu, desil 9 dan 10 mencakup sekitar 20 persen kelompok keluarga dengan kesejahteraan tertinggi.
Pertanyaan besarnya kemudian muncul.
Jika kelompok mampu masih menikmati subsidi, siapa sebenarnya yang sedang dibantu negara?
Pemerintah Bilang Harga Tidak Naik
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite.
Menurut dia, pemerintah hanya ingin memperbaiki sasaran subsidi.
“Yang pertama diluruskan, harga nggak naik,” kata Purbaya.
Secara administratif, pernyataan itu masuk akal.
Namun, pengalaman masyarakat bisa berbeda.
Jika seseorang sebelumnya membeli Pertalite lalu harus beralih ke BBM nonsubsidi, pengeluaran transportasinya tentu berpotensi bertambah.
Jadi, harga Pertalite memang tidak naik.
Tetapi biaya hidup sebagian pengguna bisa ikut naik.
Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati.
Kebijakan subsidi bukan sekadar urusan angka dalam APBN. Kebijakan itu langsung menyentuh pengeluaran harian masyarakat.
Sekarang Mobil Juga Ikut Bicara
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan satu pertimbangan lain.
Menurut Bahlil, pemerintah tidak hanya melihat tingkat kesejahteraan. Jenis kendaraan juga dapat menjadi bagian dari mekanisme pembatasan.
Logikanya sederhana.
Jika seseorang menggunakan mobil premium, mengapa negara harus ikut membiayai bahan bakarnya?
Bahlil bahkan menyebut BMW dan Mercedes-Benz sebagai contoh kendaraan yang semestinya tidak menggunakan BBM subsidi.
Logika itu terdengar mudah.
Namun, realitas sosial jauh lebih rumit.
Mobil mahal tidak otomatis menunjukkan pendapatan pemiliknya hari ini. Kendaraan bisa berasal dari warisan, perusahaan, atau pembelian mobil bekas.
Sebaliknya, mobil sederhana juga tidak otomatis menunjukkan bahwa pemiliknya miskin.
Karena itu, pemerintah membutuhkan sistem yang jauh lebih presisi.
Jangan sampai negara hanya mengganti satu persoalan dengan persoalan baru.
Ketika Subsidi Mulai Menjadi Seleksi Sosial
Rencana pembatasan Pertalite sebenarnya membuka persoalan yang lebih besar.
Selama ini, masyarakat melihat subsidi sebagai potongan harga pada barang tertentu.
Kini pemerintah mulai menggeser logika tersebut.
Subsidi akan mengikuti orang yang dianggap berhak, bukan sekadar produk yang mereka beli.
Perubahan itu bisa menjadi langkah penting.
Namun, pemerintah harus memastikan datanya benar-benar akurat.
Data sosial ekonomi tidak selalu bergerak secepat kehidupan manusia.
Pendapatan seseorang bisa berubah. Pekerjaan bisa hilang. Beban keluarga bisa bertambah. Kondisi ekonomi juga dapat jatuh dalam waktu singkat.
Karena itu, status seseorang dalam data tidak selalu menggambarkan keadaan terbarunya.
Bayangkan seorang pekerja kehilangan pekerjaan setelah pemerintah menetapkan pembatasan.
Data lama masih menempatkannya dalam kelompok mampu. Sistem kemudian menolak akses subsidinya.
Di atas kertas, keputusan itu terlihat rapi.
Dalam kehidupan nyata, dampaknya bisa sangat berbeda.
Ini Dampaknya Buat Kamu
Pemerintah menyebut pembatasan akan berlangsung bertahap dalam beberapa bulan ke depan.
Artinya, pemerintah masih memiliki ruang untuk memperbaiki sistem.
Pertama, pemerintah perlu memastikan data desil tetap mutakhir.
Kedua, Pertamina harus menyiapkan sistem yang mampu mengenali konsumen secara akurat.
Ketiga, masyarakat membutuhkan mekanisme keberatan ketika sistem melakukan kesalahan.
Tanpa tiga hal tersebut, pembatasan bisa menimbulkan masalah baru.
Masyarakat yang mampu memang seharusnya tidak menikmati subsidi yang tidak mereka perlukan.
Namun, masyarakat yang membutuhkan juga tidak boleh kehilangan hak hanya karena data negara terlambat mengikuti perubahan hidup mereka.
Subsidi yang salah sasaran membebani negara. Subsidi yang salah dicabut juga membebani rakyat.
Bukan Sekadar Pertalite, Ini Ujian Negara Membaca Rakyat
Di sinilah letak persoalan yang sering luput dari perdebatan.
Pemerintah memang perlu mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran. Namun, negara tidak cukup hanya membuat daftar siapa yang keluar.
Negara juga harus mampu menjelaskan siapa yang masuk, mengapa mereka masuk, dan bagaimana masyarakat bisa mengajukan koreksi.
Sebab kemiskinan tidak selalu terlihat dari kendaraan.
Kemampuan ekonomi juga tidak selalu terbaca dari satu jenis aset.
Begitu pula kesejahteraan tidak berhenti pada angka dalam sebuah database.
Ini bukan sekadar soal Pertalite. Ini soal bagaimana negara membaca kehidupan rakyatnya.
Jika sistem mampu membaca dengan tepat, pembatasan bisa membuat subsidi lebih adil.
Jika sistem gagal membaca kondisi nyata, kebijakan tersebut hanya memindahkan ketidakadilan dari satu kelompok ke kelompok lain.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan sekadar siapa yang kehilangan Pertalite bersubsidi?
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah negara sudah cukup cerdas untuk memastikan subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan?
Karena subsidi memang harus tepat sasaran.
Tetapi ketepatan itu tidak boleh hanya terlihat bagus di layar komputer. Ia harus terasa adil ketika masyarakat berdiri di depan mesin pengisian BBM. @dimas
