Statistik kemiskinan membaik, tetapi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan kota-desa justru melebar di balik angka pertumbuhan.
Tabooo.id – Di atas kertas, Indonesia tampak bergerak ke arah yang benar. Angka kemiskinan turun. Jumlah warga miskin berkurang. Pemerintah pun memiliki alasan untuk menunjukkan capaian ekonomi.
Namun, di balik statistik itu, ada cerita lain yang tidak langsung terlihat.
Cerita tentang desa yang semakin tertinggal. Tentang keluarga yang menguras tabungan demi bertahan hidup. Tentang segelintir orang yang menikmati pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar daripada jutaan warga lainnya.
Karena persoalannya kini bukan sekadar berapa banyak orang keluar dari kemiskinan. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang benar-benar menikmati hasil pertumbuhan ekonomi.
Angka Kemiskinan Memang Turun
Dalam periode yang sama, tingkat kemiskinan juga turun dari 8,25 persen menjadi 8,07 persen.
BPS menetapkan Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Nilai itu naik 4,33 persen dibandingkan September 2025. Dengan asumsi satu rumah tangga terdiri atas 4,62 anggota, sebuah keluarga membutuhkan sedikitnya Rp3,091 juta per bulan agar tidak masuk kategori miskin.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa garis kemiskinan menjadi batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin.
Sebagian besar kebutuhan keluarga miskin masih terserap untuk membeli makanan. Komoditas pangan bahkan mengambil porsi 74,7 persen dari total pengeluaran mereka.
Data itu menunjukkan tren positif. Namun, tren tersebut belum menggambarkan kondisi seluruh wilayah Indonesia.
Kota Melaju, Desa Berjalan Lebih Lambat
Di balik penurunan angka nasional, kesenjangan antara kota dan desa justru semakin lebar.
Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di perkotaan turun menjadi 6,34 persen. Sementara itu, wilayah perdesaan masih mencatat angka 10,67 persen.
Artinya, peluang seseorang hidup dalam kemiskinan tetap jauh lebih besar ketika ia tinggal di desa.
Yang lebih mengkhawatirkan, selisih keduanya terus melebar.
Enam bulan lalu, jarak tingkat kemiskinan kota dan desa mencapai 4,12 poin. Kini selisih itu meningkat menjadi 4,33 poin.
Kota menikmati pertumbuhan lebih cepat.
Sebaliknya, desa bergerak jauh lebih lambat.
Akibatnya, pembangunan kehilangan keseimbangannya.
Padahal, desa menjadi tulang punggung produksi pangan nasional. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi belum mengalir merata hingga ke wilayah yang menopang kebutuhan dasar masyarakat.
Ketika Pertumbuhan Tidak Mengurangi Ketimpangan
Fenomena serupa muncul dalam distribusi pengeluaran masyarakat.
Semakin tinggi rasio Gini, semakin besar pula jarak antara kelompok kaya dan kelompok miskin.
Perkotaan mencatat rasio Gini sebesar 0,387. Sementara perdesaan berada di angka 0,296.
Data tersebut menunjukkan satu ironi.
Pertumbuhan ekonomi memang terjadi.
Namun, hasil pertumbuhan itu tidak terbagi secara merata.
Kue ekonomi membesar, tetapi irisan yang diterima setiap orang semakin berbeda.
Rekening Orang Kaya Membengkak, Tabungan Rakyat Menyusut
Ketimpangan juga tampak jelas dalam data simpanan perbankan.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat saldo rekening bernilai lebih dari Rp1 miliar bertambah Rp236 triliun hanya dalam satu bulan, yakni Mei 2026.
Pada periode yang sama, saldo rekening di bawah Rp100 juta justru menyusut Rp15 triliun.
Data itu menggambarkan arah aliran uang di Indonesia.
Kelompok berpenghasilan tinggi terus menambah kekayaannya.
Sebaliknya, jutaan keluarga memakai tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kontras itu semakin terasa ketika melihat komposisi rekening nasional.
Sebanyak 98,9 persen rekening perbankan berasal dari kelompok saldo di bawah Rp100 juta. Namun, seluruh rekening tersebut hanya menguasai 11,06 persen total simpanan nasional.
Di sisi lain, kelompok rekening dengan saldo di atas Rp1 miliar hanya berjumlah 0,12 persen. Meski sangat kecil, kelompok itu menguasai 70,85 persen total dana simpanan nasional.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan aset belum menyentuh mayoritas masyarakat.
Pertumbuhan Belum Sama dengan Kesejahteraan
Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, menilai pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan sebesar 13,4 persen secara tahunan belum mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara luas.
Menurutnya, pertumbuhan simpanan nasional lebih banyak berasal dari kelompok berpenghasilan tinggi.
Sebaliknya, sebagian besar masyarakat belum memiliki ruang untuk menabung karena pendapatan belum naik secepat kebutuhan hidup.
Lapangan kerja yang belum cukup kuat serta daya beli yang masih rapuh membuat banyak keluarga hanya mampu bertahan, bukan berkembang.
Dengan kata lain, uang memang bertambah.
Namun, pertambahan itu terkonsentrasi pada kelompok yang sejak awal sudah memiliki modal besar.
Ketika Statistik Tidak Selalu Menggambarkan Kenyataan
Penurunan angka kemiskinan tentu layak diapresiasi.
Namun, angka nasional tidak boleh membuat kita berhenti membaca kenyataan yang lebih besar.
Indonesia memang berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin.
Akan tetapi, Indonesia juga menghadapi jurang yang semakin lebar antara desa dan kota, antara pemilik modal dan pekerja, antara mereka yang mampu menabung dan mereka yang menghabiskan tabungan demi bertahan hidup.
Inilah paradoks pembangunan hari ini.
Ekonomi tumbuh.
Kemiskinan menurun.
Namun, ketimpangan justru melebar.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada berapa banyak orang yang berhasil melewati garis kemiskinan. Keberhasilan itu juga bergantung pada apakah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik.
Karena ketika pertumbuhan hanya mengangkat mereka yang sudah berada di atas, statistik memang bisa terlihat indah. Tetapi rasa keadilan belum tentu ikut tumbuh. @dimas
