Kampus tak boleh menjarah hak mahasiswa miskin. Dugaan penyimpangan KIP Kuliah menguji integritas pendidikan dan keadilan bagi generasi penerus bangsa.
Tabooo.id – Pendidikan selalu hadir sebagai janji paling sederhana: siapa pun yang belajar dengan sungguh-sungguh berhak memiliki masa depan yang lebih baik. Karena itulah negara menghadirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar kemiskinan tidak memutus langkah anak muda menuju bangku perguruan tinggi. Namun, janji itu kehilangan makna ketika oknum diduga memotong atau mengalihkan bantuan yang seharusnya diterima mahasiswa miskin.
Di titik itu, persoalannya tidak lagi berhenti pada administrasi kampus. Persoalan ini berubah menjadi krisis moral.
Bagi mahasiswa dari keluarga miskin, beasiswa bukan sekadar bantuan tambahan. Beasiswa menjadi penyangga utama agar mereka tetap bisa membayar biaya hidup, membeli buku, menyewa tempat tinggal, hingga menyelesaikan pendidikan. Ketika seseorang mengurangi atau mengambil hak tersebut tanpa dasar yang sah, ia bukan sekadar mengurangi saldo rekening mahasiswa. Ia juga mengikis harapan, kepercayaan, dan kesempatan mengubah nasib.
Kampus Kehilangan Kompas Moral
Universitas lahir untuk melahirkan ilmu pengetahuan sekaligus menjaga nilai kejujuran. Masyarakat mempercayakan anak-anaknya kepada kampus karena mereka yakin pendidikan berdiri di atas integritas.
Namun, kepercayaan itu runtuh ketika kampus atau oknum di dalamnya diduga memanipulasi dana bantuan pendidikan demi menutup kebutuhan operasional. Alasan apa pun tidak dapat mengubah hak mahasiswa menjadi hak institusi.
Kampus boleh menghadapi tekanan keuangan. Namun, tekanan itu tidak pernah membenarkan pengambilan hak mahasiswa miskin.
Hak tetaplah hak.
Karena itu, setiap rupiah bantuan pendidikan harus sampai kepada penerimanya secara utuh sesuai ketentuan. Kampus harus mencari solusi atas persoalan keuangannya tanpa membebankan mahasiswa yang justru membutuhkan perlindungan.
Kemiskinan Tidak Boleh Dihukum Dua Kali
Mahasiswa dari keluarga miskin sudah lebih dulu menghadapi kenyataan yang berat. Banyak di antara mereka bekerja sambil kuliah, menghemat biaya makan, menunda membeli buku, bahkan mengorbankan kebutuhan pribadi agar tetap bertahan di bangku pendidikan.
Negara kemudian mencoba membuka jalan melalui KIP Kuliah. Program itu hadir agar kondisi ekonomi tidak mengubur mimpi anak-anak berprestasi.
Namun, ketika oknum justru mengurangi bantuan tersebut, mahasiswa miskin menerima hukuman kedua.
Kemiskinan menghukum mereka lebih dulu.
Lalu sistem yang seharusnya melindungi justru ikut mempersempit ruang hidup mereka.
Akibatnya tidak hanya berhenti pada angka di laporan keuangan. Sebagian mahasiswa kehilangan kemampuan membayar biaya kuliah atau kebutuhan hidup. Sebagian lainnya bahkan menghadapi ancaman putus kuliah.
Di titik itu, pendidikan gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai alat mobilitas sosial.
Yang Dipertaruhkan Bukan Sekadar Dana
Kasus dugaan penyimpangan KIP Kuliah tidak hanya berbicara tentang uang.
Kasus ini menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional.
Negara mengalokasikan anggaran agar mahasiswa miskin memperoleh kesempatan yang sama.
Orang tua menitipkan masa depan anaknya kepada perguruan tinggi.
Mahasiswa mempercayai kampus untuk menjaga hak mereka.
Ketika salah satu mata rantai itu putus, seluruh fondasi kepercayaan ikut melemah.
Karena itu, aparat penegak hukum perlu mengusut setiap dugaan penyimpangan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Jika penyelidikan membuktikan adanya pelanggaran, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum. Sebaliknya, kampus yang mengelola program dengan benar juga berhak memperoleh kepastian agar publik tidak memberikan stigma secara serampangan.
Pendidikan Harus Berpihak kepada yang Lemah
Hampir semua ajaran agama mengajarkan hal yang sama: mengambil hak orang lemah merupakan kezaliman.
Nilai itu juga menjadi fondasi pendidikan.
Universitas tidak hanya mencetak lulusan. Universitas juga membentuk watak bangsa. Karena itu, kampus harus berdiri di pihak mahasiswa yang paling membutuhkan, bukan membiarkan mereka menanggung beban baru.
Ketika institusi pendidikan mulai memandang mahasiswa miskin sebagai sumber pemasukan, yang runtuh bukan hanya tata kelola keuangan.
Yang runtuh ialah martabat pendidikan itu sendiri.
Pendidikan kehilangan makna ketika orang yang paling membutuhkan perlindungan justru menjadi pihak yang paling rentan kehilangan haknya.
Pada akhirnya, persoalan ini tidak hanya menguji tata kelola kampus. Persoalan ini menguji keberanian bangsa menjaga keadilan.
Sebab, ketika seseorang merampas hak mahasiswa miskin, yang hilang bukan hanya dana beasiswa.
Yang ikut hilang adalah kesempatan seseorang mengubah masa depan melalui pendidikan. @dimas
