Pagi itu, orang tua tidak hanya membuka formulir digital. Mereka juga menghitung peluang anak masuk SMP negeri. Sebagian menyiapkan piagam prestasi. Sebagian lain mengukur jarak rumah ke sekolah. Banyak keluarga lalu menghadapi pertanyaan yang lebih berat jika anak tidak lolos negeri, sanggupkah mereka membayar sekolah swasta?.
Tabooo.id – Pemerintah Kota Mojokerto menjamin seluruh lulusan SD/MI memperoleh tempat pada tahun ajaran 2026/2027. Angka total memang tampak aman. Namun pemisahan data memunculkan persoalan yang lebih tajam apakah setiap anak memiliki peluang setara untuk masuk sekolah yang terjangkau dan diminati?, Bahkan siswa yang memiliki piagam prestasi pun yang sudah mereka perjuangkan mati-matian selama ini masih tersingkir.
Kapasitas Total Memang Aman
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto mencatat 2.657 lulusan SD/MI negeri dan swasta pada tahun ini. SMP negeri menyediakan 2.144 kursi. SMP swasta menyiapkan 896 kursi.
Jika menjumlahkan seluruh kapasitas, Kota Mojokerto memiliki 3.040 kursi. Angka itu melampaui jumlah lulusan sebanyak 383 kursi. Pemerintah pun dapat menyimpulkan bahwa seluruh anak tetap memperoleh sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Agung Moeljono, menyebut kapasitas SMP negeri dan swasta mencukupi.
“Jumlah daya tampung SMP negeri dan swasta di Kota Mojokerto mencukupi sehingga seluruh lulusan SD/MI di Kota Mojokerto dapat tertampung,” jelasnya.
Kesimpulan itu benar bila pemerintah hanya menghitung kursi. Namun keluarga tidak memilih sekolah berdasarkan tabel statistik. Mereka mempertimbangkan uang gedung, SPP, seragam, transportasi, kualitas sekolah, serta jarak dari rumah Bahkan ada yang berharap dari Jalur Prestasi ketika anaknya memiliki piagam prestasi.
Kekurangan Kursi Negeri Membuka Jurang Pilihan
SMP negeri hanya menyediakan 2.144 kursi. Jika semua kursi terisi, sedikitnya 513 lulusan tidak akan masuk SMP negeri. Mereka tetap dapat bersekolah. Namun mereka mungkin kehilangan akses ke sekolah yang selama ini dianggap lebih ringan bagi anggaran keluarga.
Di titik ini, angka kapasitas berubah menjadi isu ketimpangan akses. Keluarga dengan penghasilan stabil mungkin dapat segera mencari sekolah swasta. Sebaliknya, keluarga rentan harus menghitung ulang seluruh pengeluaran rumah tangga.
Pendidikan tidak hanya bicara tentang bangku kosong. Pendidikan juga bicara tentang kemampuan keluarga membayar pilihan yang tersisa.
Banyak Jalur, Banyak Pertanyaan
SPMB SMP negeri di Kota Mojokerto membuka jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Pemkot juga menyediakan Golden Ticket bagi penghafal Al-Qur’an serta kelas olahraga di SMP Negeri 1 Mojokerto, SMP Negeri 2 Mojokerto, dan SMP Negeri 4 Mojokerto.
Rancangan itu tampak inklusif. Melalui jalur domisili, anak yang tinggal dekat sekolah mendapat peluang lebih besar. Afirmasi semestinya melindungi keluarga rentan. Sementara jalur prestasi memberi ruang bagi anak yang bekerja keras. Jalur mutasi melayani keluarga yang berpindah domisili.
Golden Ticket dan kelas olahraga turut membuka jalan bagi kemampuan yang tidak selalu terlihat dalam nilai akademik. Namun banyaknya jalur menuntut keterbukaan yang lebih rinci.
Piagam Prestasi Ada, Hasil Seleksi Tetap Mengecewakan
Sebagian keluarga mengeluhkan hasil seleksi jalur prestasi. Mereka menyebut anak telah mengunggah piagam prestasi atau sertifikat, tetapi tetap gagal masuk ke sekolah yang dituju.
Keluhan tersebut belum membuktikan pelanggaran. Namun keluhan itu memperlihatkan satu masalah penting publik belum mendapat penjelasan cukup tentang cara sistem menilai prestasi.
Realita Tes kompetensi untuk jalur prestasi olahraga yang berlangsung di salah satu Sekolah Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 08 – 09/06/2026. Hasilnya kemudian memicu pertanyaan dari sejumlah orang tua. Berapa bobot tes kompetensi? Seberapa besar nilai sertifikat memengaruhi hasil akhir? Berapa jumlah pendaftar pada jalur prestasi? Berapa kuota riil yang tersedia?
Publik juga perlu mengetahui mekanisme pemeringkatan ketika jumlah anak berprestasi melampaui kuota. Tanpa informasi itu, orang tua hanya melihat hasil akhir tanpa memahami proses yang menentukan nasib anak mereka.
Pertanyaan tersebut tidak bertujuan menjatuhkan sistem. Sebaliknya, pertanyaan itu menguji apakah sistem siap mempertanggungjawabkan keputusannya.
Transparansi Bukan Sekadar Sosialisasi
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meminta seluruh sekolah menjalankan SPMB dengan integritas dan transparansi.
“Seluruh kepala sekolah harus memiliki kesamaan persepsi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Harapannya saat pelaksanaan nanti semua aturan bisa dipahami dan dijalankan dengan baik,” tuturnya.
Ning Ita juga meminta jajaran pendidikan tetap memberi pelayanan terbaik tanpa meninggalkan regulasi.
“Kita ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi tetap harus sesuai regulasi agar seluruh proses berjalan tertib, transparan, dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Pernyataan itu kini menjadi ukuran publik. Transparansi tidak cukup berhenti pada sosialisasi jadwal dan syarat pendaftaran. Dinas Pendidikan perlu membuka alasan di balik kelulusan dan kegagalan peserta secara mudah dipahami.
Warga perlu melihat kuota setiap jalur, jumlah pendaftar, jumlah peserta yang lolos, serta dasar pemeringkatan. Informasi itu tidak mengganggu perlindungan data anak. Sebaliknya, informasi itu memperkuat kepercayaan publik.
Golden Ticket Perlu Standar Terbuka
Golden Ticket bagi hafiz Al-Qur’an dan kelas olahraga dapat menjadi kebijakan afirmatif yang positif. Kebijakan itu mengakui kemampuan anak di luar jalur akademik.
Namun kebijakan khusus memerlukan standar yang lebih tegas. Pemkot perlu menjelaskan jumlah kuota, indikator seleksi, tim penilai, metode verifikasi, serta mekanisme pengumuman hasil.
Tanpa standar terbuka, publik akan mudah meragukan proses seleksi. Rumor tentang siswa “titipan” dengan “nominal” tertentu bahkan ada istilah jalur tidak resmi pun mulai beredar di masyarakat. Redaksi belum menemukan bukti yang membenarkan kabar tersebut. Namun rumor selalu tumbuh ketika prosedur terasa gelap.
Dinas Pendidikan perlu menjawab isu itu secara terbuka. Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto juga perlu memastikan pendampingan tidak berhenti sebagai simbol. Pengawasan harus bekerja sebelum kecurigaan berubah menjadi krisis kepercayaan.
DPRD Kota Mojokerto pun perlu menjalankan fungsi pengawasannya. Pendidikan menyangkut anggaran publik, hak warga, dan masa depan anak. Karena itu, DPRD perlu meminta data, memeriksa prosedur, serta membuka ruang aduan bagi masyarakat.
Sekolah Swasta Bukan Jawaban Tanpa Biaya
Pemerintah perlu menjawab pertanyaan paling dasar apakah keluarga yang gagal masuk SMP negeri mampu membiayai sekolah swasta?
Jawabannya tidak boleh bergantung pada asumsi. Pemkot perlu memetakan biaya masuk, SPP, seragam, buku, transportasi, serta program keringanan biaya di setiap sekolah swasta. Data itu penting karena SMP swasta menjadi penyangga utama ketika kursi negeri tidak mencukupi.
Jika pemerintah mengandalkan sekolah swasta sebagai solusi, pemerintah juga harus memastikan keluarga dapat menjangkaunya. Negara tidak cukup berkata bahwa kursi tersedia. Negara harus memastikan kursi itu benar-benar bisa diakses.
Jalur afirmasi memegang peran penting dalam situasi ini. Anak dari keluarga rentan tidak boleh kalah karena alamat rumah, dokumen, atau kemampuan digital keluarga mereka lebih lemah. Sekolah favorit tidak boleh berubah menjadi ruang yang hanya terbuka bagi keluarga dengan informasi, biaya, dan jaringan lebih kuat.
Kepercayaan Publik Menunggu Jawaban
SPMB 2026/2027 berlangsung secara daring. Jalur non-domisili dibuka pada 2 hingga 4 Juni 2026. Jalur domisili berlangsung pada 22 hingga 24 Juni 2026. Tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli 2026.
Jadwal itu berjalan cepat. Namun pemerintah tidak dapat membangun kepercayaan publik hanya melalui jadwal yang rapi. Pemkot perlu menerjemahkan komitmen integritas menjadi dashboard informasi terbuka.
Dashboard itu perlu memuat kuota per jalur, jumlah pendaftar, jumlah peserta lolos, bobot penilaian, hasil verifikasi, serta kanal pengaduan yang responsif. Warga berhak memahami cara sistem bekerja, bukan hanya menerima hasilnya.
Ini bukan sekadar soal pendaftaran sekolah. Ini soal siapa yang memiliki pilihan ketika kursi negeri tidak cukup untuk semua.
Di Balik Pengumuman Lolos, Ada Anak yang Kehilangan Pilihan
SPMB Mojokerto 2026 bukan hanya soal apakah seluruh anak mendapat sekolah. Pertanyaan yang lebih penting ialah sekolah seperti apa yang dapat mereka akses, berapa biaya yang harus mereka tanggung, dan seberapa terbuka sistem menentukan hasilnya.
Kursi mungkin cukup ketika pemerintah menghitung seluruh sekolah. Namun rasa adil tidak lahir dari penjumlahan kursi. Rasa adil hadir ketika setiap anak, terutama anak dari keluarga rentan, memiliki peluang yang setara untuk menentukan masa depannya. Kalau sistem meminta publik percaya, sistem juga wajib berani membuka cara kerjanya. @teguh
