Fragmentasi gerakan mahasiswa kian terlihat di tengah krisis ekonomi dan tekanan demokrasi. Mampukah perlawanan yang terpecah melahirkan Reformasi Jilid II?
Tabooo.id – Malam itu, suara toa bersahutan di berbagai kota. Jaket-jaket almamater memenuhi jalanan. Spanduk kritik membentang di depan gedung-gedung kekuasaan. Di tengah tekanan ekonomi yang terus dirasakan masyarakat, mahasiswa kembali mengambil ruang yang selama ini identik dengan perlawanan: jalan raya.
Sekilas, pemandangan ini mengingatkan publik pada babak-babak penting sejarah Indonesia. Namun jika diperhatikan lebih dekat, gerakan mahasiswa hari ini menyimpan persoalan yang lebih rumit dibanding sekadar aksi demonstrasi. Mereka turun ke jalan dengan kegelisahan yang sama, tetapi tidak bergerak dengan arah yang sepenuhnya serupa.
Yang muncul bukan hanya gelombang kritik terhadap pemerintah. Yang terlihat justru retakan di dalam tubuh gerakan itu sendiri.
Dua Wajah Perlawanan Mahasiswa
Dalam beberapa pekan terakhir, aksi mahasiswa berkembang di berbagai daerah dengan karakter yang berbeda.
Di Jakarta, BEM UI mengusung tuntutan yang berfokus pada evaluasi kebijakan pemerintah. Mereka menyoroti pemborosan APBN, kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM, program Makan Bergizi Gratis, proyek Koperasi Desa Merah Putih, hingga isu militerisme di ruang sipil. Fokus utama mereka adalah mendorong perubahan kebijakan yang dianggap bermasalah.
Pendekatan ini menunjukkan satu hal penting. BEM UI masih menempatkan negara sebagai institusi yang dapat diperbaiki melalui kritik dan koreksi kebijakan. Mereka memilih jalur reformasi administratif daripada konfrontasi total terhadap legitimasi kekuasaan.
Namun situasinya berbeda di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Di dua wilayah itu, sebagian kelompok mahasiswa tidak lagi berhenti pada kritik teknokratis. Mereka mulai membangun narasi yang jauh lebih keras. Pelemahan demokrasi, dominasi oligarki, tekanan ekonomi, hingga bayang-bayang otoritarianisme menjadi tema utama yang terus mereka gaungkan. Bahkan ancaman Reformasi Jilid II mulai muncul sebagai simbol perlawanan.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa mahasiswa saat ini tidak sedang membaca krisis dengan kacamata yang sama.
Dari Kritik Kebijakan Menuju Kritik Sistem
Perbedaan orientasi tersebut bukan sekadar variasi strategi lapangan.
Sebagian mahasiswa memandang persoalan hari ini sebagai akumulasi kebijakan yang salah. Karena itu, mereka menuntut perbaikan program, revisi anggaran, dan evaluasi pemerintahan.
Sebaliknya, kelompok lain melihat masalah yang jauh lebih mendasar. Mereka memandang kenaikan harga, pelemahan demokrasi, dan menguatnya militerisme sebagai gejala dari kerusakan sistemik. Dalam pandangan ini, persoalannya bukan lagi kebijakan tertentu, melainkan arah kekuasaan itu sendiri.
Di sinilah garis pemisah mulai terlihat.
Satu kelompok masih berbicara tentang reformasi kebijakan. Kelompok lain mulai berbicara tentang reformasi politik.
Mengapa Gerakan Mahasiswa Sulit Bersatu?
Pertanyaan besar kemudian muncul. Mengapa mahasiswa yang menghadapi masalah yang sama justru bergerak dalam irama yang berbeda?
Jawabannya tidak sederhana.
Pasca-Reformasi 1998, hubungan antara gerakan mahasiswa dan kekuasaan mengalami perubahan besar. Pada masa lalu, mahasiswa memiliki lawan politik yang relatif jelas dan memiliki tujuan perjuangan yang relatif seragam.
Hari ini situasinya jauh lebih kompleks.
Negara tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk menghadapi kritik. Negara menggunakan instrumen yang lebih halus: pengelolaan opini publik, kontrol narasi, pendekatan administratif, hingga integrasi tokoh-tokoh kritis ke dalam lingkar kekuasaan.
Akibatnya, gerakan mahasiswa kehilangan banyak jangkar politik yang dahulu menjadi sumber konsolidasi.
Sejumlah tokoh aktivis yang pernah menjadi simbol perlawanan kini berada dalam struktur pemerintahan. Mereka menempati posisi strategis sebagai pejabat, penasihat, atau bagian dari lingkar kekuasaan. Kondisi ini menciptakan kekosongan kepemimpinan moral bagi generasi mahasiswa saat ini.
Mahasiswa tetap memiliki idealisme. Namun mereka tidak lagi memiliki pusat koordinasi nasional yang kuat.
Negara yang Semakin Canggih Mengelola Protes
Perubahan juga terjadi pada cara negara menghadapi demonstrasi.
Jika pada masa lalu benturan fisik sering menjadi pemicu solidaritas publik, kini pendekatan yang digunakan jauh lebih terukur. Aparat lebih sering menggunakan mekanisme administratif, pengaturan lokasi aksi, hingga pembatasan ruang gerak demonstrasi tanpa harus memunculkan kekerasan yang berlebihan.
Strategi ini menghasilkan efek yang menarik.
Mahasiswa tetap bisa menyampaikan aspirasi. Media tetap meliput demonstrasi. Namun tekanan politik yang muncul tidak selalu berkembang menjadi gelombang nasional.
Negara tidak harus membungkam kritik. Negara cukup mengelola arah kritik tersebut.
Inilah bentuk baru pertarungan politik di era digital.
Ketika Krisis Ekonomi Menjadi Penentu
Meski demikian, sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah gerakan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan organisasinya.
Faktor ekonomi sering menjadi penentu yang jauh lebih kuat.
Selama masyarakat masih mampu memenuhi kebutuhan dasar, kritik mahasiswa cenderung dipandang sebagai perdebatan elite kampus. Namun ketika harga kebutuhan pokok terus naik, lapangan kerja menyempit, dan daya beli masyarakat melemah, situasinya bisa berubah dengan cepat.
Kemarahan sosial memiliki sifat yang unik.
Ia bisa tertidur dalam waktu lama. Namun ketika tekanan hidup melampaui batas toleransi, berbagai perbedaan kepentingan sering kali melebur menjadi satu tuntutan bersama.
Sejarah Indonesia pernah menunjukkan pola tersebut.
Ini Bukan Sekadar Demonstrasi, Ini Pertarungan Narasi
Di titik inilah persoalan sebenarnya terlihat.
Ini bukan sekadar cerita tentang mahasiswa yang turun ke jalan.
Ini bukan sekadar perdebatan tentang harga BBM, APBN, atau program pemerintah.
Ini adalah pertarungan antara dua kekuatan besar. Di satu sisi, mahasiswa berusaha membangun kembali daya kritis publik. Di sisi lain, negara berusaha menjaga stabilitas melalui pengelolaan ruang politik dan narasi publik.
Pertarungan itu berlangsung bukan hanya di jalanan, tetapi juga di media, media sosial, ruang diskusi kampus, hingga percakapan sehari-hari masyarakat.
Karena itu, pertanyaan paling penting hari ini bukan apakah Reformasi Jilid II akan terjadi.
Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah gerakan mahasiswa mampu menemukan kembali titik temu di tengah fragmentasi yang semakin dalam?
Sebab sejarah tidak berubah hanya karena teriakan paling keras.
Sejarah berubah ketika kegelisahan mahasiswa bertemu dengan kegelisahan rakyat dalam satu momentum yang sama. Dan ketika momen itu datang, perbedaan strategi biasanya tidak lagi menjadi persoalan utama. @dimas
