Daerah Istimewa Surakarta tidak lenyap dalam satu keputusan besar, tetapi dilemahkan lewat krisis, pembekuan, dan administrasi yang perlahan menjadi normal. Negara pernah mengakui status itu, lalu mengambil alih kendali ketika Surakarta dianggap terlalu rentan secara politik. Dari sana, kekuasaan tidak perlu menghapus dengan suara keras, cukup membiarkan statusnya menggantung sampai waktu membuat publik terbiasa.
Tabooo.id – Surakarta tidak hilang dari peta. Surakarta tetap menjadi kota. Keraton masih berdiri, sejarahnya masih hidup, dan orang masih merayakannya sebagai salah satu ruang budaya Jawa yang penting. Tapi status politiknya berubah.
Dan perubahan paling berbahaya dalam kekuasaan sering tidak datang sebagai penghapusan terang-terangan. Tapi datang sebagai pembekuan sementara dan penataan administrasi. Dengan alasan stabilitas. Melalui keputusan darurat yang pelan-pelan berubah menjadi nasib permanen.
Di situlah pola kekuasaan terhadap Daerah Istimewa Surakarta terlihat jelas.
Negara tidak selalu perlu mencabut sesuatu dengan suara keras. Kadang hanya cukup membuatnya tidak bergerak, menunda penyelesaiannya, lalu membiarkan waktu bekerja sebagai alat politik.
Status Itu Tidak Hilang Seketika
Daerah Istimewa Surakarta tidak lahir dari klaim kosong.
Lalu, pada 1 September 1945, Paku Buwono XII dan Mangkunegara VIII menyatakan bergabung dengan Republik. Surakarta mendeklarasikan diri sebagai daerah istimewa. Bahkan UU No. 1 Tahun 1945 mencatat pengakuan terhadap Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penjelasan pembentukan Komite Nasional Daerah.
Artinya, persoalan Surakarta bukan soal “pernah atau tidak pernah”.
Masalahnya ada pada tahap berikutnya, yaitu negara pernah mengakui status itu, lalu membiarkannya kehilangan ruang politik tanpa menjelaskan proses pencabutannya secara jelas. Di sinilah kekuasaan bekerja lebih halus.
Pola Pertama: Gunakan Krisis sebagai Pintu Masuk
Kekuasaan jarang mengubah struktur besar tanpa alasan. Ia butuh momentum.
Di Surakarta, momentum itu datang melalui gejolak politik 1945 sampai 1946. Gerakan Anti-Swapraja menguat. Kelompok revolusioner melihat birokrasi keraton sebagai warisan feodalisme kolonial. Ketegangan sosial membesar karena jurang ekonomi antara elite keraton dan masyarakat agraris terasa terlalu nyata.
Krisis ini memberi satu alasan kuat bagi pemerintah pusat, yakni Surakarta tidak stabil.
Lalu rangkaian penculikan memperkuat alasan itu. Barisan Banteng dan kelompok revolusioner lain menekan pejabat kepatihan. Penculikan terhadap tokoh-tokoh penting keraton membuat otoritas tradisional tampak kehilangan kendali. Puncaknya, pada 29 Juni 1946, Perdana Menteri Sutan Sjahrir mengalami penculikan di Javasche Bank Surakarta. Peristiwa itu mengubah gejolak lokal menjadi masalah keamanan nasional.
Di titik ini, pusat tidak lagi melihat perlu mempertahankan Surakarta sebagai daerah istimewa. Pemerintah lebih melihat perlunya mengendalikan wilayah tersebut.
Itulah pola pertama: Ketika krisis muncul, kekuasaan masuk dengan bahasa penyelamatan.
Bukan pengambilalihan, tapi penyelamatan.
Bukan pencabutan status, melainkan stabilisasi.
Bahasanya terdengar masuk akal. Bahkan mungkin memang dibutuhkan pada saat itu. Tapi justru di situlah letak rumitnya. Banyak keputusan politik paling menentukan lahir dari situasi yang tampak darurat, lalu bertahan jauh lebih lama daripada darurat itu sendiri.
Pola Kedua: Bekukan Dulu, Jelaskan Nanti
Pada 15 Juli 1946, pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946. Pemerintah membekukan status Daerah Istimewa Surakarta. Pemerintah pusat lalu menetapkan wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran sebagai Karesidenan Surakarta yang berada langsung di bawah kendalinya. Keputusan itu mencabut otoritas politik tradisional sampai negara membuat aturan lanjutan. Pemerintah juga membentuk Kota Surakarta sebagai daerah tersendiri dan menempatkan wali kota sebagai pemimpinnya.
Kata kuncinya: dibekukan.
Negara tidak mencabut status keistimewaan itu secara terang-terangan. Pemerintah juga tidak menyebutnya penghapusan. Kata yang dipilih jauh lebih licin, dibekukan.
Secara politik, kata ini tidak menutup pintu sepenuhnya, tapi juga tidak memberi kepastian. Status lama berhenti bergerak, sementara negara membiarkan nasib akhirnya menggantung tanpa penjelasan yang tegas.
Pola ini sering muncul dalam kerja kekuasaan, saat keputusan keras terlalu berisiko, negara memilih istilah yang terdengar sementara. Misalnya, sementara waktu, sampai ada aturan baru, menunggu keadaan pulih, nanti akan ada pembahasan lebih lanjut.
Masalahnya, kata “nanti” dalam politik bisa menjadi hukuman mati yang tidak pasti. Surakarta masuk ke sana.
Pola Ketiga: Ambil Fungsi, Biarkan Simbol
Pembekuan tidak serta-merta menghilangkan keraton sebagai simbol budaya. Keraton tetap ada hingga saat ini. Nama besar tetap hidup. Upacara, adat, memori, dan identitas tetap bisa berjalan. Namun, fungsi politiknya terkebiri.
Negara menarik urusan keuangan ke dalam birokrasi pusat. Residen menjadi wakil pemerintah pusat. Kota Surakarta berada dalam struktur pemerintahan modern. Kekuasaan tradisional tidak lagi memegang kendali administratif seperti sebelumnya.
Ini sebuah pola penting.
Kekuasaan tidak selalu menghancurkan simbol. Kadang ia membiarkan simbol tetap hidup, selama fungsi politiknya sudah jinak.
Budaya boleh tetap ada, sejarah boleh hidup. Keraton tetap menjadi identitas kota. Tapi kewenangan harus berpindah.
Negara modern sering bekerja seperti itu. Ia tidak selalu memusuhi tradisi secara terbuka, tapi cukup mengubah tradisi menjadi ornamen. Tradisi tetap terlihat agung, tetapi tidak lagi menentukan arah pemerintahan.
Bagi publik, semuanya tampak masih ada. Padahal yang paling menentukan sudah berubah tangan.
Pola Keempat: Manfaatkan Perpecahan Elite Lokal
Surakarta tidak hanya kalah oleh pusat. Ia juga melemah dari dalam.
Kasunanan dan Mangkunegaran tidak berhasil menyatu dalam satu format pemerintahan yang stabil. Mangkunegaran tidak ingin sekadar berada di bawah otoritas Kasunanan. Keduanya membawa sejarah, kehormatan, dan posisi politik masing-masing. Ketiadaan kesepakatan ini membuat usulan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta yang terpadu selalu menemui jalan buntu.
Di sinilah pusat memperoleh celah.
Ketika elite lokal pecah, negara lebih mudah masuk sebagai penengah, pengatur, lalu pengendali. Pemerintah pusat bisa berkata, daerah ini belum siap, atau strukturnya belum solid. Bisa juga dengan mengatakan bahwa otoritasnya tidak tunggal, sehingga risikonya terlalu besar. Argumen itu sulit terbantahkan, karena perpecahan memang terjadi.
Pola kekuasaan tidak selalu menciptakan konflik dari nol. Kadang hanya menunggu konflik lokal cukup besar, lalu menjadikannya alasan untuk mengambil alih.
Surakarta memberi pusat alasan itu.
Yogyakarta memberi pusat gambaran sebaliknya.
Di Yogyakarta, Kasultanan dan Pakualaman berhasil membangun kesatuan politik. Sultan Hamengku Buwono IX juga mengambil posisi yang jelas untuk Republik. Surakarta justru tampil sebagai ruang yang retak, keras, dan pusat sulit mengendalikannya.
Kekuasaan pusat tidak perlu banyak bicara. Perbandingan itu bekerja sendiri.
Pola Kelima: Ubah Keputusan Darurat Menjadi Struktur Normal
Setelah status DIS dibekukan, Surakarta tidak segera mendapat penyelesaian khusus. Justru statusnya makin menjauh dari keistimewaan.
Pada 1950, UU No. 10 Tahun 1950 memasukkan Karesidenan Surakarta ke dalam Provinsi Jawa Tengah. Sejak itu, Surakarta berjalan sebagai bagian dari struktur administratif biasa. Sebagian pihak menilai langkah ini sebagai “kecelakaan konstitusional”, Alasannya jelas, negara melebur entitas yang pernah punya dasar keistimewaan tanpa mencabut statusnya secara eksplisit.
Inilah pola paling halus: Normalisasi.
Negara mula-mula menyebutnya keadaan darurat. Birokrasi kemudian mengubahnya menjadi urusan administratif. Waktu membuatnya terasa rutin, lalu publik pelan-pelan menganggapnya selesai.
Lambat laun, masyarakat mulai terbiasa. Birokrasi tetap berjalan. Generasi berganti dan kota terus tumbuh. Orang sibuk mengurus sekolah, kerja, harga tanah, jalan rusak, dan urusan hidup lain. Lama-lama, status yang hilang tidak lagi terasa sebagai peristiwa politik harian, tapi telah berubah menjadi arsip.
Dan kekuasaan sering menang bukan karena mampu meyakinkan semua orang, tapi karena berhasil membuat orang lelah membahasnya.
Pola Keenam: Biarkan Ketidakjelasan Menjadi Alat
Sebagian ahli hukum membaca PP No. 16/SD Tahun 1946 sebagai kebijakan sementara. Namun, negara tidak pernah menuntaskan status itu melalui undang-undang khusus yang benar-benar menjawab nasib Surakarta.
Ketidakjelasan ini bukan detail kecil, tapi sebuah inti persoalan.
Negara tidak pernah memulihkan Surakarta sepenuhnya. Namun, mereka juga tidak menjelaskan secara terang kapan dan bagaimana status itu benar-benar berakhir. Negara tidak memberi akhir yang jelas. Melainkan memberi keadaan menggantung untuk Surakarta.
Dalam politik, keadaan menggantung bisa sangat efektif.
Prosedur selalu menarik pihak yang menuntut pemulihan kembali ke meja birokrasi. Pihak yang menolak bisa berkata bahwa struktur sekarang sudah berjalan terlalu lama. Pemerintah bisa menyebutnya kebijakan terbuka. Birokrasi bisa meminta kajian lanjutan. DPR bisa menunggu momentum politik.
Semua tampak wajar.
Tapi hasil akhirnya sama, status tidak bergerak.
Surakarta tetap di ruang tunggu sejarah.
Pola Ketujuh: Pindahkan Masalah ke Ruang Hukum yang Sulit Ditembus
Setelah Reformasi, wacana pengembalian Daerah Istimewa Surakarta kembali muncul melalui jalur hukum.
Pada 2013, para pemohon menguji UU No. 10 Tahun 1950. Mereka menilai penggabungan Surakarta ke Jawa Tengah menyimpang dari dasar historis dan konstitusional.
Namun, Mahkamah menolak memeriksa pokok permohonan. MK menilai status Surakarta masuk wilayah open legal policy, atau kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan DPR dan pemerintah.
Ini memindahkan persoalan kembali ke politik.
Di satu sisi, langkah MK masuk akal secara desain kewenangan. Mahkamah tidak ingin menciptakan daerah istimewa lewat putusan. Namun bagi Surakarta, keputusan itu berarti satu hal: jalan hukum tidak cukup.
Pintu tidak tertutup.
Tapi juga tidak terbuka.
Kekuasaan modern sering memindahkan konflik seperti ini ke ruang yang sangat prosedural. Akhirnya, orang tidak lagi berdebat tentang substansi sejarah, melainkan tentang kewenangan lembaga, syarat pembentukan daerah, naskah akademik, peta fiskal, dan persetujuan politik.
Semua penting.
Tapi di balik tumpukan prosedur itu, pertanyaan awal bisa tenggelam:
kalau negara pernah mengakui, kenapa negara tidak pernah menjelaskan akhirnya dengan terang?
Pola Kedelapan: Jadikan Risiko Nasional sebagai Rem
Setiap kali wacana keistimewaan Surakarta muncul, negara punya satu argumen kuat, yakni preseden.
Kalau Surakarta mendapat status istimewa, bagaimana dengan daerah lain yang juga punya sejarah kerajaan? Apakah semua bisa meminta status serupa? Apakah negara siap menanggung implikasi administratif, politik, dan fiskalnya?
Pemerintah berhati-hati karena pemberian status istimewa dapat memicu kecemburuan daerah lain dan harus melalui kajian efisiensi serta stabilitas nasional. Argumen ini tidak bisa dianggap remeh. Tapi argumen ini juga memperlihatkan pola kuasa.
Negara tidak lagi membahas apakah Surakarta punya dasar historis. Negara lebih memilih melihat dampak jika mereka mengakui dasar itu kembali.
Dengan kata lain, substansi sejarah kalah oleh ketakutan terhadap efek domino.
Di sini, kekuasaan mengubah pertanyaan dari apakah Surakarta pernah punya hak? Menjadi, apakah negara sanggup menanggung akibat jika hak itu ada lagi?
Pertanyaan kedua jauh lebih mudah dipakai untuk menunda.
Bukan Hilang, Tapi Dilumpuhkan Pelan-Pelan
Kalau kita membaca seluruh prosesnya, pola yang muncul cukup terang.
Pertama, krisis sosial-politik memberi pusat alasan masuk.
Kedua, negara membekukan status dengan bahasa sementara.
Ketiga, pusat mengambil fungsi administratif dan fiskal.
Keempat, simbol budaya dibiarkan hidup, tetapi kuasa politiknya dipotong.
Kelima, perpecahan elite lokal memperlemah posisi tawar Surakarta.
Keenam, struktur administratif baru berjalan sampai dianggap normal.
Ketujuh, jalur hukum mengembalikan persoalan ke wilayah politik.
Kedelapan, negara memakai risiko preseden sebagai alasan kehati-hatian.
Dari luar, ini terlihat seperti rangkaian peristiwa.
Tapi kalau dibaca sebagai Pattern Power, ini adalah cara kekuasaan mengubah status tanpa harus menyebut dirinya menghapus.
Surakarta tidak diruntuhkan dalam satu malam.
Ia dikunci perlahan.
Kenapa Ini Bukan Cuma Urusan Keraton
Masalah Daerah Istimewa Surakarta sering disempitkan menjadi urusan keraton. Padahal lebih dari itu.
Ini menyangkut cara negara memperlakukan sejarah lokal. Ini juga menyangkut bagaimana keputusan darurat bisa berubah menjadi struktur permanen. Lebih jauh lagi, ini memperlihatkan bagaimana simbol budaya bisa terus dirayakan, sementara kewenangan politiknya dipindahkan tanpa penyelesaian yang memuaskan.
Negara sering mengakui sejarah hanya sebagai simbol, tapi tidak selalu memberi ruang politik. Pemerintah daerah juga kerap merayakan identitas lokal untuk pariwisata, lalu mengabaikannya ketika warga bicara soal kewenangan.
Di sini, Surakarta menjadi contoh yang tajam. Dimana budaya boleh hidup, tapi politiknya harus tunduk. Pun sejarah boleh dipakai sebagai identitas kota. Tapi jangan sampai menuntut ulang posisi negara.
Itu garis yang jarang disebut, tapi terasa.
Keistimewaan Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Masa Lalu
Meski begitu, membaca pola kekuasaan bukan berarti menutup mata terhadap persoalan internal Surakarta. Keistimewaan tidak bisa hanya berdiri di atas nostalgia.
Kalau Surakarta ingin menuntut kembali posisi khusus, ia harus menjawab pertanyaan paling sulit, bentuk keistimewaan itu seperti apa dalam demokrasi modern?
Apakah ia memperkuat budaya? Menata ulang hubungan keraton dan warga? Memberi kewenangan khusus dalam pelestarian sejarah? Mengatur tanah adat? Atau membangun model pemerintahan asimetris yang tetap akuntabel?
Tanpa jawaban itu, negara akan mudah menolak. Publik juga bisa ragu.
Sebab masyarakat hari ini tidak cukup diyakinkan dengan klaim “dulu pernah”. Mereka akan bertanya, kalau status itu kembali, apa manfaatnya bagi warga biasa?
Pertanyaan ini tidak boleh dianggap gangguan. Justru dari sana wacana keistimewaan bisa keluar dari perang arsip dan masuk ke masa depan.
Pola Kuasa Selalu Meninggalkan Sisa
Daerah Istimewa Surakarta menunjukkan satu hal, kekuasaan tidak selalu menghilangkan sesuatu dengan larangan terbuka.
Kekuasaan bisa membekukan status, menunda penyelesaian, lalu mengubah perkara politik menjadi urusan administrasi. Simbol tetap dibiarkan hidup, sehingga publik tidak langsung melihat bahwa kuasa sebenarnya sudah berpindah tangan. Lalu waktu yang mengerjakan sisanya.
Bertahun-tahun kemudian, orang melihat Surakarta sebagai kota budaya. Sebagian masih mengingat luka politiknya. Sebagian lain menganggap semua ini urusan lama yang tidak lagi relevan.
Tapi sejarah yang tidak selesai jarang benar-benar pergi. Tapi hanya mencari bentuk baru.
Dalam kasus Surakarta, bentuk itu muncul sebagai gugatan hukum, perdebatan keistimewaan, konflik legitimasi internal, dan pertanyaan yang terus kembali, apakah negara pernah benar-benar mengakhiri status itu? Atau memang sengaja membiarkannya membeku sampai orang lupa bahwa ia pernah hidup?
Kekuasaan tidak selalu mencabut hak dengan palu besar. Kadang ia cukup membekukannya, lalu membiarkan waktu berpura-pura sebagai keputusan. @tabooo
