Negeri yang ribut bicara, tapi malas berpikir. Ketika buku kalah oleh gimik dan kritik dibenci, sastra menjadi benteng terakhir akal sehat bangsa.
Tabooo.id – Siang itu, sebuah pesan pendek masuk seperti bunyi kentongan di kampung yang mendadak gelap karena listrik padam. Pesan itu singkat, tetapi suaranya terasa nyaring di kepala yang sudah penuh oleh notifikasi berita.
Pesan itu datang dari Djadjat Sudradjat, wartawan senior yang baru menerbitkan buku puisi pertamanya, Mikrofon yang Murka. Sebelumnya, saya sempat membalas pesannya dengan satu kalimat sederhana “Sekarang saya lebih suka membaca puisi daripada berita.”
Awalnya, kalimat itu terdengar seperti candaan kecil. Namun semakin lama saya memikirkannya, semakin terasa bahwa kalimat itu menyimpan kelelahan kolektif yang nyata.
Belakangan ini, membaca berita terasa seperti menonton pertunjukan yang penulis skenarionya kehilangan nurani. Tokohnya terus berganti, tetapi wataknya tetap sama: haus panggung, miskin empati, dan alergi kritik. Sebagian pejabat berbicara ngawur soal pendidikan. Sebagian wakil rakyat lebih sibuk membuat konten daripada menyusun kebijakan. Bahkan ada menteri yang berbicara seperti peserta lomba pidato yang lupa tema.
Ironisnya, semua itu berlangsung sambil bangsa ini terus berpidato tentang literasi.
Ketika Sastra Menjadi Tempat Terakhir untuk Waras
Di titik itulah pesan Djadjat terasa lebih dari sekadar keluhan wartawan senior. Pesan itu berubah menjadi alarm kecil di tengah republik yang terlalu bising. Parlemen kehilangan substansi. Kampus mulai gagap menjaga independensi. Birokrasi sibuk mengurus citra. Dalam situasi seperti itu, sastra dan intelektual kritis justru tampak menjadi ruang terakhir yang menjaga kewarasan publik.
Sastra bukan hiburan untuk orang senggang yang minum kopi sambil memandangi hujan. Sastra lahir dari pergulatan intelektual. Puisi tumbuh dari kegelisahan. Novel besar muncul dari pengamatan mendalam terhadap hidup. Esai tajam lahir dari keberanian berpikir.
Bangsa yang memusuhi sastra perlahan ikut memusuhi intelektualitas. Setelah itu, bangsa tersebut akan lebih mudah dipimpin oleh orang-orang yang menganggap berpikir tidak penting.
Padahal republik ini berdiri dari tradisi membaca dan berdiskusi.
Sukarno bukan sekadar orator. Ia membaca banyak buku dan menulis gagasan. Mohammad Hatta bahkan terkenal sebagai kutu buku yang konon lebih sedih kehilangan buku daripada kehilangan jabatan saat masa pengasingan. Para pendiri bangsa bukan manusia yang hanya pandai berpidato. Mereka membaca dunia, memperdebatkan ide, lalu menyusun cita-cita bersama bernama Indonesia.
Nasionalisme Indonesia lahir dari intelektualitas, bukan dari slogan kosong.
Indonesia Pernah Dipimpin oleh Orang-Orang yang Membaca
Pada 1908, Budi Utomo memantik kesadaran baru tentang pentingnya pendidikan dan gagasan. Dua puluh tahun kemudian, Sumpah Pemuda memperlihatkan bagaimana anak-anak muda dari berbagai daerah menyatukan visi tentang Indonesia.
Mereka datang dengan bahasa berbeda, adat berbeda, bahkan latar sosial berbeda. Namun visi intelektual menyatukan mereka.
Karena itu, bangsa ini dulu disegani. Para pemimpinnya berpikir sebelum berbicara.
Sekarang situasinya sering terasa terbalik.
Ruang publik dipenuhi suara-suara yang meluncur terlalu cepat tanpa melewati perenungan. Sejumlah pejabat berbicara dengan percaya diri meski argumennya miskin data, miskin empati, dan kadang miskin logika. Sebagian dari mereka bahkan tampak antikritik.
Padahal semakin banyak seseorang membaca, biasanya semakin sadar bahwa dirinya tidak mahatahu. Orang berilmu cenderung rendah hati terhadap kritik. Sebaliknya, orang yang jarang membaca sering merasa dirinya pusat kebenaran. Sedikit jabatan membuat mereka mabuk kuasa. Sedikit panggung membuat mereka merasa lebih tinggi daripada akal sehat publik.
Mungkin karena buku memang tidak pernah benar-benar hadir dalam hidup mereka.
Politik yang Kehilangan Kedalaman
Membaca sastra sebenarnya melatih manusia menjadi lebih manusiawi. Puisi mengajarkan empati. Novel mengajarkan cara melihat hidup dari sudut pandang orang lain. Cerpen mengingatkan bahwa kenyataan tidak selalu hitam dan putih. Esai melatih keberanian berpikir secara jernih.
Tanpa sastra, politik mudah berubah menjadi teriakan.
Tanpa intelektualitas, kekuasaan mudah berubah menjadi kesembronoan.
Hari-hari ini, ruang publik penuh oleh pejabat yang berbicara seperti komentator warung kopi yang baru kalah main gaple. Sebagian menganggap kritik sebagai ancaman. Sebagian lain sibuk mengurus pencitraan daripada memperbaiki keadaan. Bahkan beberapa tokoh justru menambah masalah baru setiap kali membuka mulut.
Kadang saya berpikir: jangan-jangan sebagian pemimpin kita memang tidak pernah akrab dengan buku. Kalau pun membaca, mungkin mereka hanya membaca laporan survei elektabilitas dan strategi pencitraan.
Sulit membayangkan orang yang benar-benar akrab dengan sastra bisa begitu ringan menyakiti logika publik.
Orang yang membaca Bumi Manusia mestinya memahami pentingnya martabat manusia. Pembaca Madilog semestinya belajar berpikir rasional. Mereka yang akrab dengan puisi-puisi Chairil Anwar tentu mengerti bahwa kemerdekaan bukan sekadar upacara dan baliho.
Literasi yang Tinggal Jadi Slogan
Sayangnya, zaman sekarang lebih sering memenangkan gimik daripada kedalaman. Sensasi mengalahkan diskusi. Orang yang rajin membaca dianggap terlalu serius, sementara mereka yang paling berisik justru paling sering diundang bicara.
Lucunya, negeri ini tetap gemar menggelar seminar literasi.
Padahal literasi bukan lomba slogan di hotel berbintang. Literasi berarti kebiasaan berpikir. Literasi juga berarti keberanian mempertanyakan sesuatu. Selain itu, literasi menuntut kemampuan mendengar kritik tanpa marah seperti anak kecil kehilangan mainan.
Karena itu, ucapan Djadjat terasa masuk akal: harapan tersisa pada sastra dan intelektual kritis.
Harapan itu hidup pada dosen yang masih jujur mengajarkan cara berpikir. Penyair yang tetap menulis meski puisinya tidak laku juga menjaga harapan itu. Mahasiswa yang masih berani berdiskusi tanpa takut dicap melawan ikut mempertahankannya. Wartawan yang tetap kritis meski tekanan datang dari banyak arah pun melakukan hal yang sama.
Pendeknya, masa depan negeri ini bergantung pada orang-orang yang masih waras.
Waras dalam arti sesungguhnya: berilmu, punya empati, dan tidak malu membaca buku.
Peradaban Tidak Pernah Diselamatkan oleh Kebisingan
Negeri ini sebenarnya tidak kekurangan gedung, baliho, atau pejabat. Negeri ini justru mulai kekurangan manusia berpengetahuan yang memiliki kepekaan moral.
Pada akhirnya, kualitas sebuah peradaban terlihat dari buku-bukunya, dari sastra yang ditulisnya, dan dari percakapan intelektual masyarakatnya.
Kalau pemimpinnya malas berpikir, rakyatnya lama-lama ikut malas berpikir.
Kalau penguasa membenci kritik, kecerdasan akan pergi diam-diam.
Namun selama sastra tetap hidup, selama masih ada orang yang membaca, menulis, dan berpikir jernih di tengah kebisingan, harapan belum benar-benar hilang.
Negara memang bisa gaduh oleh politik. Tetapi peradaban selalu bertahan karena orang-orang yang tekun menjaga akal sehat lewat kata-kata. @dimas
