Aktivis di Lingkaran Kekuasaan: Dulu Lawan, Sekarang Kawan

Aktivis di lingkaran kekuasaan bukan lagi cerita asing dalam politik Indonesia hari ini. Dulu, sebagian dari mereka berdiri di jalan dan melawan rezim pemerintahan dengan risiko besar. Kini, beberapa nama yang pernah membawa bahasa perlawanan justru duduk di ruang kekuasaan yang dulu mereka kritik.

Tabooo.id – Dulu, sebagian aktivis berdiri di jalan, menghadapi aparat, membawa tuntutan reformasi, dan membayar harga politik yang tidak murah. Kini, beberapa nama dari lingkaran itu masuk ke dalam struktur pemerintahan, kementerian, lembaga negara, bahkan kursi komisaris BUMN.

Masalahnya bukan sekadar mereka berubah posisi.

Masalahnya, kekuasaan selalu punya cara halus untuk mengubah perlawanan menjadi bagian dari dekorasi resminya.

Dari Jalanan ke Ruang Tunggu Kekuasaan

Reformasi 1998 dulu punya suara yang kasar, panas, dan tidak rapi. Ia hidup di kampus, jalan raya, selebaran, mimbar bebas, dan tubuh orang-orang yang berani mengambil risiko.

Namun, waktu mengubah banyak hal.

Sebagian orang yang dulu melawan negara kini masuk ke dalam orbit negara. Sebagian jadi kepala badan. Nama yang lain duduk di kursi wakil menteri. Sementara itu, beberapa tokoh bergerak ke posisi komisaris BUMN.

Budiman Sudjatmiko memimpin Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Mugiyanto Sipin menjadi Wakil Menteri HAM. Agus Jabo Priyono duduk sebagai Wakil Menteri Sosial. Nezar Patria masuk sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Andi Arief menjadi Komisaris Independen PLN. Nama-nama lain juga muncul di sektor industri, ketenagakerjaan, koperasi, BUMN, energi, dan pekerja migran.

Di atas kertas, semua bisa terdengar wajar.

Negara butuh pengalaman. Pemerintah butuh orang yang memahami gerakan sosial. Aktivis juga punya hak masuk birokrasi.

Tapi kekuasaan jarang bekerja hanya di atas kertas.

Rekonsiliasi atau Kooptasi?

Pendukungnya bisa menyebut ini rekonsiliasi nasional. Dulu berhadapan, sekarang bekerja bersama. Dulu saling curiga, kini membangun negara dari dalam.

Narasi itu terdengar damai.

Namun, ada pertanyaan yang tidak bisa disapu begitu saja, ketika terlalu banyak figur kritis masuk ke dalam sistem, masih adakah yang tersisa untuk menjaga jarak?

Kekuasaan tidak selalu membungkam kritik dengan larangan. Kadang ia cukup memberi tempat, memberi jabatan, memberi akses, lalu membuat suara lama terdengar lebih pelan.

Tidak perlu ada sensor besar.

Cukup ada undangan rapat, fasilitas resmi, protokol, dan kalimat “kita selesaikan dari dalam.”

Di situ kritik mulai berganti pakaian.

Saat Idealisme Masuk Birokrasi

Masuk ke pemerintahan tidak otomatis salah.

Bahkan, beberapa posisi memang punya ruang kerja penting. Budiman mengurus agenda pengentasan kemiskinan. Mugiyanto membawa perspektif HAM ke birokrasi. Nezar Patria bicara tentang tata kelola AI, kedaulatan data, dan literasi digital. Agus Jabo berada di sektor sosial.

Secara fungsi, semua bisa dijelaskan.

Namun, kita tidak hanya membaca jabatan. semestinya kita juga membaca efek kekuasaan.

Sebab ketika aktivis masuk birokrasi, mereka tidak hanya membawa nilai lama. Mereka juga masuk ke dalam disiplin baru: hierarki, loyalitas, kompromi, protokol, dan batas politik.

Di ruang itu, suara tidak lagi sebebas mimbar jalanan.

Di sana, mereka berhadapan dengan atasan, koalisi, agenda kabinet, dan risiko politik ketika bicara terlalu jauh.

Pelan-pelan, idealisme tidak selalu mati. Kadang ia hanya belajar bicara lebih pelan.

Dan itu justru lebih sulit dibaca.

Kursi BUMN dan Politik Pengawasan

Pola ini makin terasa ketika jabatan publik bertemu kursi komisaris BUMN.

Sejumlah wakil menteri tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan negara. Pemerintah membela pola itu dengan alasan pengawasan langsung. Namun, masyarakat sipil menilai praktik tersebut membuka potensi benturan kepentingan dan mengaburkan fungsi regulator dengan pengawas korporasi.

Di sini masalahnya bukan hanya soal gaji, tantiem, atau fasilitas.

Masalahnya lebih dalam, negara sedang memperluas jaringan loyalitasnya lewat posisi-posisi strategis.

BUMN bukan ruang kosong. Ia mengelola energi, jalan, perbankan, semen, telekomunikasi, dan infrastruktur hidup sehari-hari.

Ketika jabatan politik masuk terlalu jauh ke sana, publik berhak curiga.

Sebab pengawasan bisa berubah menjadi pengamanan kepentingan.

Oposisi yang Kehilangan Simbol

Gerakan sipil tidak hanya hidup dari organisasi. Ia juga hidup dari simbol.

Nama-nama aktivis lama punya bobot moral karena mereka pernah berdiri di sisi yang berisiko. Mereka pernah menjadi tanda bahwa negara bisa dilawan, bahwa kekuasaan bisa digugat, bahwa jalanan punya suara.

Namun, ketika simbol itu masuk ke lingkaran resmi, efeknya terasa ke luar.

Sebagian publik bingung, sebagian lain kecewa, sementara sisanya memilih menyebut semua itu sebagai realitas politik.

Mereka berkata, “Mungkin memang begini politik.”

Kalimat itu terdengar dewasa.

Tapi kadang kedewasaan hanya nama lain dari rasa lelah.

Saat figur perlawanan menjadi bagian dari kekuasaan, oposisi ekstra-parlementer kehilangan sebagian wajah lamanya. Bukan berarti kritik mati. Tapi ia harus mencari bahasa baru, tokoh baru, dan keberanian baru.

Kekuasaan tahu ini.

Karena yang paling berbahaya bagi pemerintah bukan sekadar demonstrasi. Yang lebih mengganggu adalah simbol moral yang masih berdiri di luar pagar.

Ruang Sipil Tetap Menyempit

Kontradiksi paling keras muncul ketika aktivis masuk pemerintahan, sementara ruang sipil tetap mendapat tekanan.

Sejumlah lembaga masyarakat sipil mengkritik erosi hak sipil, represi aparat dalam aksi protes, kriminalisasi digital, konflik agraria, dan perluasan peran militer ke sektor non-pertahanan.

Ketegangan antara negara dan organisasi masyarakat sipil tidak hanya terjadi di jalan, tetapi juga muncul dalam perdebatan soal independensi NGO dan potensi kontrol negara terhadap gerakan sipil.

Di titik ini, publik tidak lagi cukup bertanya, siapa yang duduk di kabinet?

Pertanyaan yang lebih penting, apa yang berubah di lapangan?

Ketika aktivis HAM masuk pemerintahan, tetapi warga masih takut bersuara, jarak antara simbol dan hasil terasa terlalu lebar.

Saat penyintas represi menjadi pejabat, namun praktik intimidasi tetap muncul, perubahan sistem belum benar-benar sampai ke akar.

Lalu, ketika mantan aktivis bicara dari podium negara sementara kritik publik masih dicurigai, ada sesuatu yang ganjil di tengah demokrasi kita.

Di televisi, wajah-wajah lama muncul dengan jas resmi.

Di jalan, warga tetap menghitung risiko sebelum mengangkat poster.

Kasus Andrie Yunus dan Batas Kompromi

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menjadi titik paling gelap dalam pola ini.

Peristiwa tragis itu menyeret dugaan keterlibatan aparat intelijen militer aktif. Presiden Prabowo kemudian menyebut penyiraman air keras tersebut sebagai tindakan terorisme biadab dan menjanjikan proses hukum tanpa pandang bulu.

Pernyataan keras memang penting.

Tapi publik tidak hanya menunggu pernyataan. Publik menunggu pembuktian.

Kasus seperti ini menguji banyak hal sekaligus, yaitu supremasi sipil, akuntabilitas aparat, keberanian negara melawan kekerasan dari dalam, dan konsistensi para mantan aktivis yang kini duduk di birokrasi.

Di sinilah kompromi politik terlihat batasnya.

Seseorang bisa masuk sistem dengan niat memperbaiki. Namun, sistem juga bisa menelan orang itu lewat prosedur, loyalitas, dan bahasa resmi.

Tidak semua orang hancur saat masuk kekuasaan.

Sebagian hanya kehilangan kemampuan untuk marah dengan cara lama.

Saat Oposisi Melemah, Rakyat Ikut Menanggung

Mungkin kamu merasa ini cuma urusan elite.

Nama besar. Jabatan tinggi. Konflik politik Jakarta. Kursi kementerian. Kursi BUMN.

Padahal dampaknya bisa sampai ke hidup sehari-hari.

Saat suara kritis melemah, kebijakan publik makin minim tekanan.

Begitu pengawasan kehilangan jarak, keputusan negara lebih mudah melaju tanpa perlawanan berarti.

Lalu, ketika jabatan berubah menjadi alat untuk merangkul semua pihak, demokrasi bisa terlihat ramai, tetapi miskin oposisi.

Kamu mungkin tidak ikut rapat kabinet.

Tapi kamu merasakan hasilnya lewat harga, layanan publik, bantuan sosial, kebijakan digital, aparat di jalan, konflik tanah, dan cara negara merespons kritik.

Demokrasi tidak mati karena satu peristiwa besar saja.

Kadang ia melemah karena terlalu banyak orang penting memilih duduk nyaman.

Cara Halus Kekuasaan Menjinakkan Kritik

Kekuasaan selalu punya dua wajah.

Wajah pertama terlihat kasar: represi, larangan, aparat, tekanan hukum.

Wajah kedua lebih halus, seperti akomodasi, jabatan, rekonsiliasi, penghargaan, posisi strategis.

Yang pertama membuat orang takut. Sedangkan yang kedua membuat orang merasa dilibatkan.

Dan sering kali, cara kedua lebih efektif.

Karena orang yang merasa dilibatkan akan lebih sulit melawan. Ia tidak lagi berdiri di luar. Ia sudah menjadi bagian dari ruangan yang harus ia kritik.

Di sinilah pola itu bekerja.

Perlawanan tidak selalu dihancurkan.

Kadang ia dipeluk sampai lupa cara menjaga jarak.

Siapa yang Masih Berani Berdiri di Luar?

Sejarah aktivis masuk ke dalam lingkaran kekuasaan tidak bisa dibaca hitam putih.

Sebagian mungkin benar-benar ingin memperbaiki keadaan dari dalam. Tokoh lain bisa saja memilih jalan pragmatis setelah lama berada di luar pagar.

Sementara itu, beberapa orang mungkin percaya negara hanya bisa diubah jika mereka ikut mengurusnya.

Namun, publik tetap perlu menjaga satu kecurigaan sehat. Karena kekuasaan tidak pernah netral saat membuka pintu.

Ia selalu menghitung siapa yang masuk, siapa yang diam, dan siapa yang akhirnya kehilangan keberanian untuk berdiri di luar.

Kalau dulu jalanan melahirkan perlawanan, hari ini pertanyaannya berubah.

Setelah banyak aktivis masuk ke lingkaran negara, siapa yang masih cukup bebas untuk mengatakan tidak? @tabooo