Sindrom Fukuyama mengungkap bagaimana elite Indonesia lebih sibuk mengejar pujian Barat daripada menyelesaikan krisis nyata rakyat dan pembangunan nasional.
Tabooo.id – Di ruang seminar berpendingin udara, para elite intelektual sibuk memperdebatkan skor demokrasi, indeks kebebasan sipil, hingga peringkat korupsi global. Mereka memamerkan grafik, memoles data, lalu menampilkan presentasi dengan istilah asing yang terdengar canggih dan meyakinkan.
Sementara itu, harga kebutuhan pokok terus naik di luar ruangan. Anak muda berburu pekerjaan yang semakin sempit. Petani kehilangan lahan. Industri nasional berjalan terseok-seok. Namun, euforia angka dan laporan internasional terus menenggelamkan kenyataan tersebut.
Ironisnya, banyak orang kini menganggap pengakuan global lebih penting daripada kondisi rakyat sendiri.
Di titik inilah Sindrom Fukuyama mulai terlihat. Penyakit intelektual ini mendorong banyak elite percaya bahwa demokrasi liberal merupakan tujuan akhir sejarah manusia. Akibatnya, mereka menilai hampir semua persoalan bangsa memakai standar yang datang dari luar negeri.
Padahal, sejarah tidak pernah bergerak sesederhana tabel indeks tahunan.
Dari Runtuhnya Uni Soviet ke Mabuk Demokrasi Liberal
Gagasan tersebut terdengar elegan. Namun, pengaruhnya menyebar jauh melampaui ruang akademik.
Banyak negara berkembang kemudian memandang demokrasi liberal sebagai satu-satunya jalan yang benar. Indonesia ikut terseret arus tersebut. Sebagian elite intelektual menerima teori itu tanpa mempertanyakan apakah kondisi sosial Indonesia benar-benar cocok dengan resep politik Barat.
Masalahnya, setiap bangsa memiliki sejarah berbeda. Struktur sosial Indonesia tidak lahir dari pengalaman Eropa atau Amerika. Akan tetapi, sebagian elite tetap memaksakan ukuran asing untuk membaca seluruh realitas nasional.
Pada masa lalu, Indonesia pernah memuja materialisme historis ala Karl Marx. Setelah itu, rezim pembangunan Orde Baru mengagungkan teori “take-off” ekonomi ala Rostow. Kini, sebagian kalangan kembali memuja teori impor hanya saja bungkusnya berubah menjadi demokrasi liberal dan indeks global.
Karena terlalu sibuk mengejar legitimasi internasional, banyak intelektual melupakan upaya membangun konsep yang lahir dari kebutuhan rakyat Indonesia sendiri.
Gejala Buku Rapor dari Barat
Sindrom Fukuyama melahirkan satu kebiasaan aneh mania indeks.
Setiap tahun, publik menunggu skor demokrasi, peringkat investasi, indeks kebebasan pers, hingga laporan kemudahan bisnis. Ketika nilai naik, elite merayakannya. Sebaliknya, ketika skor turun, mereka panik seolah negara sedang runtuh.
Padahal, angka-angka tersebut tidak selalu mencerminkan kehidupan rakyat secara nyata.
Indeks demokrasi mungkin membaik. Namun, lapangan pekerjaan tetap sempit. Skor investasi bisa meningkat, tetapi petani tetap tergusur. Bahkan, peringkat ekonomi dapat terlihat sehat sementara kelas menengah perlahan jatuh miskin.
Karena itu, ukuran pembangunan tidak boleh berhenti pada angka prosedural semata.
Sayangnya, banyak elite melihat Indonesia melalui mata lembaga asing. Mereka sibuk mengejar penilaian global sambil mengabaikan kekuatan dasar negara sendiri. Akibatnya, pembangunan berubah menjadi proyek pencitraan administratif.
Di sinilah metafora “kereta dan kuda” terasa relevan.
Elite sibuk mengecat gerbong demokrasi forum internasional, citra kebebasan, hingga pujian media global. Namun, mereka lupa merawat sang kuda industri nasional, ketahanan pangan, pendidikan rakyat, dan kekuatan ekonomi domestik.
Kereta tampak indah. Akan tetapi, kudanya perlahan sekarat.
Ketika Elite Kehilangan Cara Berpikir Mandiri
Masalah terbesar bukan sekadar demokrasi liberal itu sendiri. Masalah utama muncul ketika bangsa kehilangan keberanian untuk berpikir mandiri.
Sebagian intelektual Indonesia yang menempuh pendidikan di kampus-kampus Barat sering menyederhanakan seluruh persoalan nasional menjadi narasi “kemunduran demokrasi”. Mereka memandang hampir semua konflik melalui lensa yang sama.
Padahal, realitas Indonesia jauh lebih kompleks.
Kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, ketergantungan impor, lemahnya industri, hingga penguasaan sumber daya oleh oligarki sering kalah penting dibanding debat prosedural yang terus berputar di ruang publik.
Akibatnya, negara sibuk mempercantik tampilan luar tetapi melupakan fondasi utama pembangunan.
Lebih parah lagi, banyak pihak kini lebih takut pada “rapor merah” dari lembaga internasional dibanding ancaman nyata terhadap kesejahteraan rakyat sendiri. Situasi itu membuat arah pembangunan mudah dipengaruhi kepentingan global.
Sementara elite terus berforum dan berdebat, pasar bebas bergerak tanpa ampun. Modal besar keluar-masuk sesuka hati. Korporasi berebut sumber daya alam. Di sisi lain, rakyat kecil hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri.
Demokrasi Tidak Cukup Hidup dari Indeks
Bukan berarti seluruh indeks internasional harus ditolak. Beberapa indikator tetap berguna sebagai alat evaluasi. Namun, masalah muncul ketika indeks berubah menjadi agama baru yang tidak boleh disentuh kritik.
Demokrasi akhirnya hanya menjadi tampilan prosedural tanpa keberanian membangun kemandirian nasional.
Padahal, negara yang kuat bukan negara yang rajin mencari pujian internasional. Negara yang kuat mampu mengenali kebutuhan rakyatnya sendiri dan berani menentukan arah masa depannya tanpa terus bergantung pada validasi asing.
Karena itu, pertanyaan penting hari ini bukan sekadar apakah skor demokrasi Indonesia naik atau turun.
Pertanyaan yang jauh lebih mendesak ialah: apakah rakyat benar-benar hidup lebih layak?
Jika jawabannya masih kabur, mungkin bangsa ini memang terlalu sibuk memoles kereta sampai lupa memberi makan kudanya.
Bangsa yang terus meminta nilai dari luar negeri perlahan kehilangan keberanian untuk menilai dirinya sendiri. @dimas
