Tuntutan Gerakan Mahasiswa 1998: Reformasi atau Revolusi?

Tuntutan gerakan mahasiswa 1998 tidak berhenti pada desakan agar Soeharto mundur. Di balik kata reformasi, sebagian kelompok mahasiswa justru membawa tuntutan yang lebih radikal, yakni membongkar seluruh sisa kekuasaan Orde Baru. Karena itu, 1998 bukan hanya cerita tentang pergantian presiden, tetapi juga pertarungan antara reformasi yang ingin memperbaiki sistem dan revolusi yang ingin menggantinya.

Tabooo.id – Banyak orang mengenang 1998 sebagai gerakan reformasi. Soeharto mundur, Orde Baru runtuh, lalu Indonesia masuk babak baru. Tapi pertanyaannya, apakah mahasiswa saat itu hanya menuntut reformasi, atau sebenarnya sebagian dari mereka menginginkan revolusi?

Narasi umum sering menyederhanakan 1998 menjadi satu cerita besar, rakyat marah, mahasiswa bergerak, presiden turun, reformasi lahir.

Namun, kalau dilihat lebih dalam, gerakan mahasiswa 1998 tidak pernah sesederhana itu. Di dalamnya ada benturan tajam antara kelompok yang ingin memperbaiki sistem dan kelompok yang ingin membongkar sistem sampai ke akar.

Dan di titik itu, 1998 bukan hanya soal reformasi. Ia juga menyimpan tuntutan revolusi yang tidak sepenuhnya menang.

Reformasi dan Revolusi Bukan Hal yang Sama

Reformasi berarti memperbaiki sistem yang sudah ada. Jalurnya masih memakai hukum, konstitusi, lembaga negara, dan mekanisme politik yang tersedia.

Sementara itu, revolusi berarti mengganti tatanan lama secara menyeluruh. Bukan hanya mengganti presiden, tetapi juga membongkar struktur kekuasaan yang menopangnya.

Di sinilah perbedaan besar muncul.

Sebagian mahasiswa melihat Soeharto sebagai pusat masalah. Maka, ketika Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, mereka menganggap perjuangan sudah mencapai titik penting.

Namun, kelompok lain melihat masalahnya lebih dalam. Bagi mereka, Soeharto hanya wajah dari sebuah sistem. Jika sistem Orde Baru tetap hidup melalui DPR/MPR, militer, birokrasi, pengadilan, dan jaringan ekonomi kroni, maka perubahan itu belum selesai.

Dokumen yang menjadi dasar artikel ini juga menunjukkan adanya perbedaan tajam antara paradigma reformasi dan revolusi dalam gerakan 1998. Kelompok reformis menerima transisi konstitusional, sedangkan kelompok revolusioner menuntut likuidasi total instrumen Orde Baru.

Mahasiswa Tidak Hanya Menuntut Soeharto Mundur

Tuntutan “Soeharto mundur” memang menjadi simbol paling kuat. Namun, itu bukan satu-satunya tuntutan.

Tempo mencatat pendudukan Gedung DPR/MPR pada Mei 1998 sebagai salah satu momen ikonik gerakan reformasi. Ribuan mahasiswa mendatangi dan menduduki kompleks parlemen untuk menekan kekuasaan agar segera merespons krisis politik saat itu. Aksi ini memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak lagi hanya menyampaikan kritik dari kampus, tetapi sudah membawa tekanan politik langsung ke pusat simbol kekuasaan negara.

Di jalanan, sejumlah kelompok mahasiswa mengangkat tuntutan yang jauh lebih radikal. Mereka menolak DPR/MPR hasil Pemilu 1997. Mereka menolak pemerintahan B.J. Habibie karena menganggapnya sebagai kelanjutan Orde Baru. Mereka juga menuntut penghapusan Dwifungsi ABRI, pengadilan rakyat untuk Soeharto, dan pembentukan pemerintahan transisi rakyat.

Ini bukan tuntutan administratif. Ini tuntutan struktural.

Masalahnya, kalau sebuah gerakan menolak lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, militer politik, dan mekanisme transisi resmi, maka gerakan itu sudah melampaui reformasi biasa.

Ia sedang berbicara tentang revolusi.

Forkot, Famred, PRD, dan Arus Radikal 1998

Gerakan mahasiswa 1998 juga tidak berdiri dalam satu warna. Ada banyak kelompok dengan karakter berbeda.

Beberapa kelompok bergerak dengan gaya moral force. Mereka membawa tuntutan perbaikan politik, ekonomi, dan pemerintahan bersih.

Namun, kelompok seperti Forkot, Famred, PRD, Komrad, dan sebagian jaringan mahasiswa radikal membawa tuntutan yang lebih keras. Mereka tidak percaya kepada elite lama. Mereka juga tidak percaya bahwa Orde Baru bisa dibersihkan dari dalam.

Forkot, misalnya, mendorong gagasan Komite Rakyat Indonesia. PRD mendorong Dewan Rakyat. Kelompok lain mendorong pemerintahan transisi rakyat.

Artinya, mereka tidak hanya menolak siapa yang sedang berkuasa. Mereka juga menawarkan bentuk kekuasaan lain.

Dan ini penting.

Karena revolusi tidak hanya berarti marah di jalan. Revolusi berarti ada kehendak untuk mengganti sumber legitimasi kekuasaan.

Kenapa Habibie Menghadapi Penolakan?

Setelah Soeharto mundur, B.J. Habibie naik sebagai presiden. Secara konstitusional, proses itu sah.

Namun, bagi kelompok mahasiswa radikal, Habibie tetap bagian dari Orde Baru. Ia bukan pemutus sistem. Ia dianggap sebagai jembatan agar struktur lama tetap selamat.

Karena itu, sebagian mahasiswa menyebut pemerintahan Habibie sebagai wajah baru dari kekuasaan lama.

Di sinilah konflik 1998 memasuki babak baru.

Bagi kelompok reformis, mundurnya Soeharto membuka pintu perubahan. Tapi bagi kelompok revolusioner, mundurnya Soeharto hanya permulaan.

Mereka tidak ingin reformasi berhenti pada pergantian orang. Mereka ingin membongkar mesin kekuasaan yang membuat Orde Baru bisa bertahan selama puluhan tahun.

Kalimat nyentilnya begini: kalau hanya sopirnya diganti, tapi busnya tetap menuju jurang yang sama, itu bukan perubahan. Itu hanya pergantian wajah di kursi depan.

Sidang Istimewa MPR 1998 Jadi Titik Benturan

Salah satu momen penting dalam pertarungan reformasi versus revolusi terjadi menjelang Sidang Istimewa MPR 1998.

Pemerintah ingin memakai jalur resmi untuk menata transisi politik. Namun, kelompok mahasiswa radikal melihat SI MPR sebagai upaya menyelamatkan legitimasi Orde Baru.

Mereka menolak sidang itu. Mereka juga menolak hasil-hasilnya.

Bagi mereka, MPR saat itu masih lahir dari sistem lama. Maka, lembaga itu tidak punya legitimasi moral untuk mengatur masa depan Indonesia baru.

Pertentangan ini akhirnya meledak di jalanan. Tragedi Semanggi I menjadi salah satu simbol paling kelam dari benturan tersebut.

Amnesty International Indonesia mencatat Tragedi Semanggi I terjadi pada 13 November 1998 di depan kampus Universitas Atma Jaya dan area Semanggi, Jakarta. Peristiwa itu berlangsung di tengah demonstrasi mahasiswa dan warga yang menolak pejabat serta politisi Orde Baru, menuntut pengadilan terhadap mereka, menuntut pembatasan masa jabatan presiden, dan menentang Dwifungsi ABRI. Amnesty juga menyebut aksi tersebut direspons aparat dengan kekuatan eksesif, kekerasan, hingga pembunuhan di luar hukum.

Di satu sisi, negara ingin menjaga transisi konstitusional. Di sisi lain, mahasiswa menuntut perubahan yang lebih mendasar.

Dan seperti biasa dalam sejarah kekuasaan, tuntutan yang terlalu jauh sering dijawab dengan tekanan.

Reformasi Total: Bahasa Aman untuk Revolusi?

Istilah “reformasi total” menjadi kata kunci penting pada 1998.

Sekilas, istilah itu masih terdengar sebagai reformasi. Tapi dalam praktiknya, sebagian kelompok memakai istilah itu untuk menyampaikan tuntutan yang lebih radikal.

Kenapa tidak langsung memakai kata revolusi?

Karena kata revolusi pada masa itu berisiko. Rezim Orde Baru lama membangun ketakutan terhadap komunisme, subversi, dan gerakan kiri. Maka, istilah revolusi bisa dengan mudah dipakai negara untuk menuduh, membungkam, atau menekan aktivis.

Karena itu, “reformasi total” menjadi ruang bahasa yang lebih aman.

Namun substansinya sering kali revolusioner: bubarkan lembaga lama, adili penguasa lama, hapus peran politik militer, bentuk pemerintahan transisi rakyat, dan serahkan kedaulatan kepada rakyat.

Jadi, pertanyaannya bukan hanya istilah apa yang dipakai.

Pertanyaannya: sejauh apa perubahan yang dituntut?

Kenapa Tuntutan Revolusi Tidak Menang?

Arus revolusioner 1998 memang kuat, tetapi tidak berhasil mengambil alih arah transisi.

Ada beberapa sebab.

Pertama, negara masih punya perangkat kekuasaan. Militer, birokrasi, dan lembaga resmi belum runtuh total.

Kedua, elite politik bergerak cepat. Mereka menangkap momentum reformasi, lalu mengarahkannya ke jalur konstitusional.

Ketiga, sebagian masyarakat ingin stabilitas. Setelah krisis ekonomi, kerusuhan, kekerasan, dan ketidakpastian, banyak orang lebih memilih transisi yang terasa aman.

Keempat, gerakan mahasiswa sendiri tidak tunggal. Mereka punya banyak organisasi, banyak strategi, dan banyak garis politik.

Akibatnya, arus revolusioner kalah dalam perebutan arah. Reformasi akhirnya menjadi jalan resmi. Pemilu 1999 menjadi pintu legitimasi baru. Sementara itu, tuntutan revolusi perlahan tersisih ke pinggir sejarah.

1998 Belum Selesai, Cuma Berganti Bentuk

Sekarang, pertanyaannya, kenapa ini masih penting?

Karena banyak masalah yang dulu ingin dibongkar pada 1998 masih terasa hari ini.

Kekuatan oligarki masih hidup. Politik uang masih bekerja. Kekerasan aparat masih jadi isu. Korupsi masih muncul berkali-kali. Sementara itu, publik sering hanya mendapat pergantian aktor, bukan perubahan pola.

1998 sering dirayakan sebagai kemenangan reformasi. Tapi bagi sebagian aktivis, 1998 juga bisa dibaca sebagai revolusi yang gagal diselesaikan.

Bukan gagal karena mahasiswa tidak berani. Mereka berani.

Namun, keberanian massa kalah cepat dari konsolidasi elite.

Dari Jalanan 1998 ke Hidup Kita Sekarang

Dampaknya jelas.

Kalau kita hanya membaca 1998 sebagai kisah “Soeharto turun”, kita akan kehilangan pelajaran paling penting. Kita akan mengira masalah selesai ketika pemimpin berganti.

Padahal, sejarah sering menunjukkan hal sebaliknya.

Sistem bisa bertahan meski wajahnya berubah. Kekuasaan bisa berganti kostum. Bahkan, rezim lama bisa hidup kembali dalam bahasa baru, partai baru, dan slogan baru.

Karena itu, membaca tuntutan mahasiswa 1998 bukan hanya soal nostalgia.

Ini soal memahami cara kekuasaan bertahan.

Dan kalau pembaca hari ini tidak memahami itu, publik akan mudah tertipu oleh perubahan kosmetik.

Jadi, Reformasi atau Revolusi?

Jawabannya: keduanya pernah hidup dalam tubuh gerakan 1998.

Ada mahasiswa yang menuntut reformasi. Ada juga mahasiswa yang mendorong revolusi.

Namun, sejarah resmi lebih banyak memenangkan narasi reformasi. Kata revolusi perlahan tenggelam, meski jejaknya jelas dalam tuntutan, slogan, organisasi, dan aksi jalanan.

Maka, 1998 sebaiknya tidak dibaca sebagai satu cerita tunggal.

Ia adalah arena konflik.

Konflik antara perbaikan dan pembongkaran. Antara transisi aman dan perubahan radikal. Antara elite yang ingin mengendalikan arah sejarah dan mahasiswa yang ingin merebutnya dari jalanan.

Akhirnya, pertanyaan paling penting bukan lagi apakah 1998 reformasi atau revolusi.

Pertanyaan yang lebih tajam adalah: apakah reformasi yang kita jalani hari ini benar-benar mengubah sistem, atau hanya membuat kita berdamai dengan sisa-sisa kekuasaan lama?

Reformasi sering dirayakan karena berhasil menurunkan Soeharto. Tapi jangan-jangan, yang benar-benar bertahan justru sistem yang dulu ingin dibongkar. @tabooo