Kampus mulai masuk ke dapur MBG dan rantai distribusi pangan nasional. Ketika ruang ilmu berubah jadi operator kebijakan, siapa yang menjaga arah pendidikan?
Tabooo.id – Kampus dulu dikenal sebagai ruang lahirnya gagasan. Tempat mahasiswa berdebat soal demokrasi, ketimpangan, hingga masa depan bangsa. Namun sekarang, kampus perlahan masuk ke urusan lain dapur.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menarik perguruan tinggi masuk ke sistem distribusi makanan nasional. Pemerintah menilai kampus punya sumber daya manusia, fasilitas, dan jaringan yang cukup untuk menjalankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena itu, sejumlah kampus bergerak cepat membangun dapur MBG, menyiapkan ribuan porsi makanan, hingga melibatkan mahasiswa dalam proses distribusi pangan.
Sekilas, langkah itu terdengar mulia. Kampus membantu negara. Mahasiswa ikut turun tangan dalam program sosial. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu.
Sistem yang Belum Siap
Persoalan utama MBG hari ini bukan kekurangan pelaksana. Persoalannya justru ada pada sistem yang belum matang. Distribusi pangan berskala nasional membutuhkan standar higienitas ketat, rantai logistik disiplin, dan pengawasan yang presisi.
Fakta di lapangan menunjukkan banyak persoalan mendasar belum selesai. Sekitar 1.720 SPPG dilaporkan tidak beroperasi akibat masalah higienitas dan pelanggaran standar operasional. Namun unit-unit itu tetap menerima insentif harian. Situasi ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kesalahan teknis: tata kelola yang bocor tanpa konsekuensi jelas.
Di tengah kekacauan itu, kampus justru hadir sebagai “solusi”.
Ironisnya, perguruan tinggi sendiri masih bergulat dengan problem internal. Banyak lulusan belum benar-benar sesuai kebutuhan dunia kerja. Ketimpangan kualitas antar kampus juga makin terasa. Bahkan sebagian kurikulum masih tertinggal dari perubahan industri yang bergerak cepat.
Namun dalam kondisi seperti itu, negara justru meminta kampus ikut mengelola sistem logistik pangan nasional. Rasanya seperti meminta orang yang rumahnya masih bocor untuk membantu membangun bendungan besar.
Ketika Kampus Mengalami Mission Drift
Dalam dunia akademik, ada istilah mission drift. Istilah ini menggambarkan kondisi ketika sebuah institusi perlahan bergeser dari mandat utamanya akibat tekanan eksternal atau ekspansi fungsi yang terlalu jauh.
Dan gejala itu mulai terlihat hari ini.
Kampus tidak lagi hanya mengajar, meneliti, dan mengkritik kebijakan. Kampus mulai masuk menjadi operator kebijakan itu sendiri.
Masalahnya bukan soal mampu atau tidak mampu.
Kampus mungkin bisa membangun dapur. Kampus juga mungkin mampu memproduksi makanan dan mengatur distribusi. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah itu memang tugas utama perguruan tinggi?
Karena ketika kampus masuk terlalu jauh ke rantai operasional MBG, jarak kritisnya terhadap negara perlahan mengecil. Kampus yang seharusnya berdiri sebagai pengawas kebijakan publik justru ikut masuk ke dalam mesin pelaksana kebijakan.
Dan jika suatu hari program ini bermasalah mulai dari makanan basi, keracunan, hingga dugaan penyimpangan anggaran nama kampus kemungkinan menjadi pihak pertama yang ikut terseret.
Kampus Bukan Operator Logistik
Ini bukan sekadar soal dapur.
Ini soal arah pendidikan tinggi Indonesia.
Apakah kampus masih akan menjadi ruang berpikir bebas? Ataukah perlahan berubah menjadi institusi serba bisa yang kehilangan identitasnya sendiri?
Di banyak negara, universitas memang terlibat dalam program publik. Namun perannya tetap jelas melakukan riset, evaluasi, dan pengawasan independen. Universitas tidak berubah menjadi operator teknis distribusi makanan massal.
Sistem yang sehat tahu cara menempatkan institusi sesuai fungsinya.
Masalahnya, Indonesia mulai mengaburkan batas itu. Negara terlalu sering percaya semua persoalan bisa selesai lewat “pelibatan semua pihak”, tanpa menghitung dampak jangka panjang terhadap lembaga yang dilibatkan.
Padahal kampus tidak dibangun untuk menjadi katering nasional.
Kampus dibangun untuk menjaga akal sehat publik.
“Kalau kampus mulai sibuk mengurus nasi kotak, lalu siapa yang masih punya waktu mengurus masa depan pendidikan?” @dimas
