Ribuan dapur SPPG ditutup sementara, tetapi insentif tetap mengalir, menandai paradoks dalam desain kebijakan MBG yang di satu sisi ingin menjamin gizi nasional, namun di sisi lain memunculkan tanda tanya besar tentang disiplin anggaran dan akuntabilitas sistem distribusi di lapangan.
Tabooo.id: Deep – Kebijakan Badan Gizi Nasional yang tetap menyalurkan insentif Rp 6 juta per hari kepada ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus ditutup sementara dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadirkan simbol komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan program strategis pangan nasional, sekaligus membuka pertanyaan serius tentang efektivitas tata kelola anggaran publik ketika banyak dapur tidak beroperasi, standar higiene belum terpenuhi, dan berbagai kasus keracunan memperlihatkan jarak antara desain kebijakan dan realitas implementasi di lapangan.
Insentif Tetap Mengalir di Tengah Operasional yang Berhenti
Pemerintah tetap menyalurkan insentif Rp 6 juta per hari kepada SPPG meski ribuan dapur menghentikan kegiatan produksi.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa SPPG tetap menjalankan aktivitas pendukung seperti pelatihan tenaga kerja dan pemenuhan standar operasional. Karena itu, lembaga tetap mencairkan dana insentif harian.
Namun, di lapangan, dapur tidak lagi memproduksi makanan untuk penerima manfaat selama masa penutupan sementara.
Ribuan Dapur Belum Memenuhi Standar
Data terbaru menunjukkan sekitar 1.720 SPPG masih berstatus ditutup sementara. Pemerintah menutup fasilitas tersebut karena sejumlah masalah teknis, terutama pada sistem pengolahan limbah dan sertifikasi higiene sanitasi.
Banyak dapur belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kondisi ini membuat mereka belum memenuhi standar dasar keamanan pangan.
Dengan kondisi tersebut, sebagian besar dapur belum bisa kembali menjalankan fungsi utamanya.
Kebijakan yang Tidak Bergerak Sejalan
Perbedaan pernyataan muncul di internal lembaga pengelola program.
Satu pihak menyebut SPPG berstatus suspend tidak boleh menerima pembayaran sampai statusnya pulih. Namun kebijakan terbaru tetap mengizinkan pencairan insentif meski operasional berhenti.
Perbedaan ini menimbulkan kebingungan dalam sistem pengawasan dan membuka ruang interpretasi yang tidak seragam di lapangan.
Sinyal Masalah Struktural dari Kasus Keracunan
Sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di berbagai daerah memperkuat sorotan terhadap program MBG.
Kasus-kasus tersebut tidak hanya muncul di satu wilayah, tetapi tersebar di beberapa titik distribusi. Pola ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya berasal dari kesalahan teknis, tetapi juga dari sistem pengelolaan yang belum stabil.
Ketika ribuan dapur beroperasi dengan standar yang belum seragam, risiko kesalahan ikut meningkat secara sistemik.
Kritik terhadap Disiplin Anggaran
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, menilai kebijakan ini menunjukkan lemahnya disiplin dalam pengelolaan program.
Ia menyoroti bahwa sistem kehilangan fungsi sanksi ketika fasilitas yang tidak beroperasi tetap menerima dana. Dalam kondisi seperti itu, insentif tidak lagi mendorong kinerja, tetapi hanya mempertahankan status administratif.
Skala Besar dengan Tantangan Pengawasan
Program MBG menargetkan sekitar 52 juta pelajar sebagai penerima utama dari total 63 juta penerima manfaat. Pemerintah menempatkan program ini sebagai salah satu intervensi gizi terbesar dalam sejarah kebijakan sosial nasional.
Nilai anggarannya mencapai sekitar Rp 268 triliun.
Namun skala besar ini juga membawa konsekuensi: semakin luas jangkauan program, semakin kompleks pula sistem pengawasan yang harus bekerja di lapangan.
Zona Abu-abu dalam Definisi Operasional
Masalah utama muncul ketika status “ditutup sementara” tidak memiliki batas operasional yang benar-benar tegas dalam sistem pembayaran.
SPPG yang tidak beroperasi tetap tercatat aktif secara administratif karena masih menjalankan sebagian fungsi pendukung.
Kondisi ini menciptakan zona abu-abu dalam pengelolaan program: tidak beroperasi, tetapi tetap dibiayai; belum layak, tetapi masih masuk sistem anggaran.
Penutup: Pertanyaan yang Mengendap
Program MBG membawa ambisi besar untuk memperbaiki kualitas gizi nasional. Namun implementasinya juga membuka ruang pertanyaan baru tentang cara negara mengelola status, kinerja, dan anggaran dalam satu sistem yang sama.
Jika dapur yang berhenti beroperasi tetap menerima insentif, maka batas antara dukungan kebijakan dan inefisiensi sistem menjadi semakin kabur.
Dan pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa tidak hanya soal teknis program, tetapi soal arah pengelolaan kebijakan publik itu sendiri: siapa yang memastikan bahwa sistem ini benar-benar bekerja sesuai tujuan awalnya? @dimas
