Pagi itu, Siti merogoh tasnya berkali-kali. Kosong. Dompetnya hilang dan bersama itu, KTP-nya ikut lenyap.
Bukan cuma identitas yang hilang. Di tengah wacana denda, itu berarti satu hal: masalah baru yang harus ia bayar.
Negara menyebutnya kelalaian. Warga kecil menyebutnya kenyataan hidup. Di titik itulah, dua realita mulai bertabrakan.
Tabooo.id: Deep – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menilai kehilangan KTP sering terjadi karena kurangnya tanggung jawab.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, bahkan menyebut jumlahnya mencapai puluhan ribu kasus per hari.
Logikanya sederhana: kalau gratis, orang jadi tidak peduli.
Namun di lapangan, ceritanya tidak sesederhana itu.
Ketika “Kelalaian” Tidak Sesederhana Itu
Bagi pekerja informal, buruh harian, atau pedagang kecil, kehilangan KTP sering terjadi bukan karena ceroboh.
Mereka bekerja di ruang yang tidak selalu aman: pasar padat, transportasi umum, hingga lingkungan kerja fisik yang keras.
Dompet bisa hilang dalam hitungan detik. Kartu bisa rusak karena hujan atau aktivitas berat.
Ini bukan soal lalai. Ini soal kondisi hidup yang tidak memberi banyak pilihan.
Yang Rentan, Justru Paling Sering Kehilangan
Ironisnya, kelompok yang paling sering kehilangan dokumen justru mereka yang paling sulit menanggung biaya tambahan.
Mereka yang berpindah-pindah tempat kerja, tinggal di ruang sempit, atau tidak punya tempat penyimpanan aman—lebih rentan kehilangan identitas.
Dan ketika denda diberlakukan, mereka juga yang pertama terkena dampaknya.
Di sini muncul pertanyaan penting:
apakah semua orang benar-benar punya kesempatan yang sama untuk “tidak lalai”?
Dari Hak Jadi Beban
Selama ini, administrasi kependudukan diposisikan sebagai layanan dasar.
Negara memastikan setiap warga memiliki identitas tanpa hambatan biaya.
Namun wacana denda mulai menggeser arah itu.
Identitas tidak lagi sepenuhnya menjadi hak ia berubah jadi tanggung jawab yang bisa dikenai konsekuensi finansial.
Di atas kertas, ini terlihat sebagai upaya mendisiplinkan.
Namun di lapangan, ini bisa terasa seperti tambahan beban.
Sistem atau Warga?
Kehilangan KTP sering dianggap kesalahan individu.
Padahal, sistem juga ikut berperan.
Apakah layanan penggantian sudah mudah diakses, prosesnya cepat dan sederhana.
Apakah edukasi soal pentingnya dokumen sudah merata?
Jika jawabannya belum, maka denda berisiko hanya jadi solusi cepat untuk masalah yang lebih dalam.
Ini Bukan Sekadar KTP
Ini bukan sekadar soal kartu yang hilang.
Ini soal bagaimana kebijakan sering menganggap semua orang hidup dalam kondisi yang sama.
Padahal kenyataannya tidak.
Yang paling sering kehilangan bukan yang paling ceroboh tapi yang paling rentan.
Dampak Nyata: Lebih dari Sekadar Denda
Bagi sebagian orang, denda mungkin terasa kecil.
Namun bagi yang lain, itu bisa berarti pilihan sulit:
membayar denda, atau menunda mengurus identitas.
Padahal tanpa KTP, akses ke layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga pekerjaan formal bisa terhambat.
Satu kartu hilang, dampaknya bisa berantai.
Penutup
Kebijakan selalu terlihat masuk akal di atas kertas.
Namun realita di lapangan sering berbicara berbeda.
Ketika identitas mulai punya harga, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang lalai.@eko
