Anggaran Rp 5,7 miliar untuk layanan rapat daring di Badan Gizi Nasional memicu perdebatan publik. Pertanyaannya kini bukan sekadar soal teknis pengadaan apakah ini kebutuhan koordinasi program nasional, atau contoh lain belanja birokrasi yang terasa kontras dengan semangat efisiensi anggaran negara?
Tabooo.id: Nasional – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan rencana pengadaan lisensi video conference senilai Rp 5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan layanan ini untuk mendukung koordinasi program makan bergizi gratis yang melibatkan ribuan pelaksana di tingkat pusat dan daerah.
Publik menyoroti pengadaan ini setelah nilai paket layanan disebut mencapai sekitar Rp 633 juta. Besarnya angka tersebut memicu pertanyaan tentang urgensi dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Dadan menegaskan bahwa BGN membutuhkan sistem komunikasi digital berskala besar. Program makan bergizi gratis menjangkau banyak daerah dan melibatkan banyak pelaksana. Karena itu, BGN harus memastikan semua pihak menerima arahan yang sama.
“Layanan tersebut mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kami membutuhkan koordinasi luas, arahan teknis yang seragam, dan edukasi bagi berbagai pemangku kepentingan,” ujar Dadan, Jumat (24/4/2026).
Sistem Enterprise Terpusat
BGN menggunakan sistem video conference berbasis enterprise. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN mengelola sistem tersebut secara terpusat.
Sistem ini mendukung sekitar 5.000 pengguna aktif. Platform tersebut juga mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
BGN memanfaatkan layanan ini untuk berbagai level organisasi. Pimpinan tinggi madya setara eselon I menggunakan sistem tersebut. Pimpinan tinggi pratama setara eselon II juga ikut terhubung. Selain itu, pejabat administrator setara eselon III dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah ikut berpartisipasi.
Melalui sistem ini, BGN menyampaikan kebijakan secara langsung. Lembaga tersebut juga memberikan arahan teknis dan melakukan evaluasi program secara serentak.
Mendukung Program Makan Bergizi Gratis
BGN menjadikan layanan video conference sebagai bagian dari infrastruktur komunikasi program makan bergizi gratis. Program ini menuntut koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah.
BGN menggelar rapat koordinasi nasional dan daerah melalui platform tersebut. Lembaga ini juga menyampaikan pedoman teknis kepada pelaksana di lapangan. Selain itu, BGN mengadakan bimbingan teknis dan forum evaluasi program secara berkala.
BGN juga memakai platform tersebut untuk kegiatan edukasi publik terkait program gizi.
Dengan kapasitas besar, BGN dapat mengumpulkan puluhan ribu peserta dalam satu pertemuan daring.
“Kami ingin memastikan semua pelaksana menerima pesan dan pedoman yang sama,” kata Dadan.
Koordinasi Digital dan Pertanyaan Publik
BGN menilai keberhasilan program makan bergizi tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan. Kesamaan pemahaman para pelaksana juga menentukan keberhasilan program.
Karena itu, BGN membutuhkan sarana komunikasi digital yang cepat dan serentak. Sistem tersebut membantu lembaga menyebarkan informasi secara merata ke seluruh daerah.
“Koordinasi yang cepat dan terdokumentasi sangat penting bagi keberhasilan program,” ujar Dadan.
Meski demikian, nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah tetap memicu perdebatan publik. Sejumlah pihak meminta pemerintah menjaga transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran.
Program sosial berskala nasional membutuhkan kepercayaan publik. Karena itu, pengelolaan anggaran yang terbuka menjadi kunci menjaga legitimasi kebijakan pemerintah. @dimas
