Tabooo.id: Teknologi – Dari TikTok sampai Roblox perlindungan digital bukan lagi fitur tambahan, tapi medan perang baru antara teknologi, anak, dan kontrol. Kamu mungkin pikir scroll itu bebas.
Tapi sejak 28 Maret 2026, ada satu hal yang berubah diam-diam negara mulai ikut mengatur siapa yang boleh ada di timeline itu.
Lewat kebijakan PP Tunas, pemerintah Indonesia tidak lagi sekadar mengimbau mereka mulai mengintervensi. Dan hasilnya? Besar. Bahkan sedikit mengagetkan.
Satu Juta Akun Hilang: Bersih atau Berisik?
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa hingga 10/04/2026, TikTok telah menonaktifkan sekitar 780.000 akun anak di bawah 16 tahun di Indonesia. Angka itu bukan final.
“Kami menghitung dari rata-rata dilakukan takedown, berarti sudah hampir 1 juta per hari ini,” ujar Meutya di Kantor Komdigi, Jakarta, Selasa (14/04/2026).
Satu juta akun. Dalam waktu kurang dari tiga minggu sejak aturan berlaku penuh. Pertanyaannya ini perlindungan atau penyaringan realitas digital?
TikTok Jadi “Anak Baik” di Tengah Tekanan
Di antara banyak platform, TikTok jadi yang paling cepat bergerak.
Mereka bukan cuma menyerahkan surat komitmen, tapi juga mulai transparan soal angka. Bahkan, mereka menetapkan batas usia minimum 16 tahun secara terbuka di pusat bantuan mereka.
Dan ya sejauh ini, TikTok jadi satu-satunya yang melaporkan data konkret soal akun anak yang diblokir.
“Ini menjadi langkah awal kemenangan bagi publik Indonesia, anak-anak yang di bawah 16 tahun serta khususnya orang tua,” kata Meutya, 14/04/2026.
Kalimat itu terdengar optimistis. Tapi di baliknya, ada realita lain platform lain belum tentu secepat itu.
Roblox & YouTube: Teknologi yang Belum Siap Dibatasi?
Sementara TikTok melaju, platform lain masih tertatih.
Roblox, misalnya, sudah melakukan penyesuaian fitur secara global. Tapi menurut pemerintah, masih ada celah terutama di fitur komunikasi yang memungkinkan anak berbicara dengan orang asing.
“Banyak masukan dari orang tua yang menginginkan ada perlindungan lebih kuat, khususnya di platform game,” ujar Meutya.
Masalahnya sederhana, tapi krusial teknologi dibangun untuk koneksi. Sementara regulasi ingin membatasi koneksi itu.
Di sisi lain, YouTube juga belum sepenuhnya patuh. Pemerintah bahkan sudah memberikan teguran pertama secara formal dan kini menunggu langkah konkret. Artinya? Ini belum selesai.
Teknologi vs Regulasi: Siapa yang Lebih Cepat?
Pengamat teknologi digital di Indonesia melihat ini sebagai fase baru dalam ekosistem internet nasional.
“Regulasi sering datang terlambat dibanding inovasi. Tapi kali ini, Indonesia mencoba mengejar bahkan mendahului,” ujar seorang analis teknologi, April 2026.
Namun, ada dilema besar. Kalau terlalu longgar, anak-anak rentan. Kalau terlalu ketat, kebebasan digital bisa tereduksi. Dan di tengah itu, ada kamu pengguna.
3 Bulan Penentuan: Platform Lain Dipaksa Bergerak
Pemerintah memberi tenggat waktu hingga tiga bulan bagi platform lain untuk melaporkan penilaian risiko dan langkah perlindungan mereka.
Ini bukan lagi soal imbauan. Ini ultimatum halus. Platform boleh besar. Tapi negara sekarang ikut main.
Closing: Timeline Kamu, Siapa yang Sebenarnya Mengontrol?
Dulu, algoritma yang menentukan apa yang kamu lihat. Sekarang, regulasi mulai ikut campur.
Pertanyaannya bukan lagi “aman atau tidak.” Tapi kamu masih benar-benar bebas atau sudah mulai diarahkan tanpa sadar?. @teguh
