Tabooo.id: Talk – Mari mulai dari pertanyaan sederhana. Jika anak di bawah 16 tahun dilarang menggunakan media sosial, apakah masalah kesehatan mental remaja otomatis selesai?
Kedengarannya seperti solusi cepat. Bahkan terlihat tegas. Pemerintah tampak sigap melindungi generasi muda dari dunia digital yang sering dianggap berbahaya. Namun semakin kita memikirkannya, semakin terasa ada yang janggal dalam logika kebijakan ini.
Awal Maret lalu, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang populer disebut PP Tunas menetapkan aturan baru. Anak dan remaja di bawah usia 16 tahun tidak boleh menggunakan media sosial.
Aturan ini memang belum berlaku langsung. Pemerintah memberi masa transisi selama satu tahun sebelum implementasi penuh. Namun arah kebijakannya sudah jelas: negara ingin menunda penggunaan media sosial sampai remaja dianggap cukup umur.
Menyamakan Media Sosial dengan Rokok?
Sekilas, pendekatan ini terlihat mirip dengan pembatasan rokok atau minuman keras. Namun analogi ini tidak sepenuhnya tepat.
Rokok dan alkohol melibatkan zat yang masuk ke tubuh manusia dan menimbulkan dampak biologis yang bisa diukur. Media sosial berbeda. Ia bukan benda yang dikonsumsi, melainkan ruang komunikasi digital.
Di titik inilah logika regulasi mulai terasa goyah.
Ketika negara melarang sesuatu, biasanya negara menganggap benda tersebut berbahaya secara inheren. Dalam kasus media sosial, masalah utamanya justru bukan platformnya. Persoalan yang sering muncul berkaitan dengan algoritma dan isi kontennya.
Bayangkan sebuah jalan raya yang sering memicu kecelakaan. Apakah solusi terbaiknya menutup jalan tersebut? Atau memperbaiki sistem lalu lintas yang ada di dalamnya?
Benarkah Media Sosial Penyebab Utama Masalah Mental?
Perdebatan mengenai media sosial dan kesehatan mental sebenarnya sudah berlangsung lama.
Banyak orang mengutip buku The Anxious Generation karya Jonathan Haidt yang terbit pada 2024. Dalam buku itu, Haidt menyimpulkan bahwa peningkatan gangguan mental pada remaja di berbagai negara berkaitan erat dengan penggunaan media sosial.
Argumen ini cukup kuat dan memicu kekhawatiran di banyak negara.
Namun penelitian terbaru tidak selalu mendukung kesimpulan tersebut. Sejumlah metastudi menunjukkan bahwa pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja relatif kecil, bahkan sering kali tidak signifikan. Penelitian Sewall dan Parry pada 2024, misalnya, menemukan bahwa hubungan antara media sosial dan kesehatan mental jauh lebih kompleks daripada sekadar sebab-akibat.
Dengan kata lain, media sosial memang bisa membawa dampak negatif. Tetapi dampaknya juga bisa netral atau bahkan positif, tergantung bagaimana seseorang menggunakannya.
Kebijakan Terlalu Cepat Mengambil Kesimpulan
Sebagian orang mungkin berargumen bahwa Indonesia hanya mengikuti langkah negara lain.
Australia misalnya mulai menerapkan pembatasan media sosial bagi anak dan remaja pada Desember 2025. Namun kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik.
Banyak peneliti menilai keputusan itu terlalu terburu-buru. Mereka berpendapat bahwa pemerintah tidak cukup mempertimbangkan laporan data psikologis yang lebih seimbang.
Selain itu, pembatasan usia juga membuka masalah baru. Platform digital harus memverifikasi umur pengguna, yang berarti mengumpulkan lebih banyak data pribadi. Risiko kebocoran data pun meningkat.
Alih-alih menyelesaikan satu masalah, kebijakan tersebut justru berpotensi memunculkan persoalan baru.
Cara Kita Melihat Media Sosial Menentukan Kebijakan
Untuk memahami perdebatan ini, kita sebenarnya bisa melihat media sosial melalui tiga cara pandang.
Pertama, kita melihat media sosial sebagai aktor yang membawa dampak baik atau buruk. Jika menggunakan sudut pandang ini, wajar jika pemerintah bersikap curiga terhadap media sosial.
Namun ada perspektif lain yang sering terlupakan.
Kedua, kita bisa melihat media sosial sebagai kanal komunikasi. Dalam sudut pandang ini, media sosial hanyalah alat, seperti telepon atau surat elektronik.
Ketiga, media sosial dapat dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, baik untuk belajar, berjejaring, berbisnis, maupun mengekspresikan diri.
Masalahnya, banyak kebijakan publik berhenti pada cara pandang pertama. Pemerintah memposisikan media sosial sebagai ancaman. Akibatnya, solusi yang muncul cenderung berupa larangan atau pembatasan.
Padahal jika kita berpindah ke perspektif kedua atau ketiga, pilihan kebijakan menjadi jauh lebih luas.
Algoritma dan Konten: Masalah yang Sering Terlewat
Jika kita menelusuri persoalan media sosial lebih jauh, dua unsur sebenarnya memegang peran besar algoritma dan konten.
Algoritma media sosial saat ini dirancang untuk mempertahankan waktu layar pengguna. Sistem ini mempelajari preferensi pengguna lalu menyodorkan konten serupa agar mereka terus berada di platform.
Akibatnya, pengguna terutama anak-anak dan remaja mudah terjebak dalam arus konten tanpa henti.
Jika algoritma menjadi sumber masalah, maka regulasi seharusnya menyasar algoritma tersebut.
China pernah melakukan langkah ini dengan mengatur algoritma platform Douyin agar menampilkan lebih banyak konten edukasi bagi pengguna muda.
Selain algoritma, isi konten juga menjadi persoalan serius. Konten perjudian, pornografi, hoaks, hingga kekerasan masih mudah ditemukan di berbagai platform.
Jika kekhawatiran utama pemerintah adalah paparan konten berbahaya, bukankah lebih logis untuk memperbaiki sistem moderasi konten?
Mengapa justru platformnya yang dilarang?
Literasi Digital Tidak Bisa Instan
Perdebatan ini akhirnya membawa kita pada isu yang lebih besar literasi digital.
Banyak orang berasumsi bahwa melarang anak menggunakan media sosial akan membuat mereka lebih siap ketika akhirnya mengaksesnya pada usia 16 tahun.
Namun literasi digital tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh melalui pengalaman, pembelajaran, dan pengawasan yang berkelanjutan.
Tanpa proses tersebut, seseorang yang baru pertama kali menggunakan media sosial pada usia 16 tahun tetap bisa menghadapi risiko yang sama.
Ibarat memberi seseorang mobil tanpa pernah mengajarinya menyetir.
Alternatif yang Lebih Realistis
Beberapa platform sebenarnya sudah menawarkan solusi alternatif.
YouTube, misalnya, menyediakan layanan YouTube Kids yang dirancang khusus untuk anak-anak. Platform ini menyaring konten dan menyesuaikannya dengan usia penonton.
Pendekatan seperti ini terasa lebih realistis. Alih-alih melarang sepenuhnya, kita membangun ekosistem digital yang lebih aman bagi pengguna muda.
Platform lain pun sebenarnya bisa didorong untuk mengembangkan kanal serupa.
Lalu, Kita Mau Ke Mana?
Pada akhirnya, tujuan kebijakan publik seharusnya bukan sekadar menghindari risiko. Kebijakan yang baik justru membantu masyarakat mengelola risiko secara cerdas.
Media sosial memang membawa banyak masalah. Namun menutup pintunya sama sekali mungkin bukan solusi terbaik.
Karena jika generasi muda tidak belajar hidup di dunia digital sejak sekarang, kapan mereka akan siap?
Nah, sekarang pertanyaannya kembali kepada kita semua.
Apakah kita benar-benar ingin melindungi anak-anak dari media sosial?
Atau sebenarnya kita hanya ingin menjauhkan diri dari masalah yang lebih rumit?
Lalu, kamu di kubu mana? @dimas
