Tabooo.id: Nasional – Kontroversi impor kendaraan niaga Kopdes Merah Putih jenis pikap 4×4 terus memanas. PT Agrinas tetap mengirim unit meski berbagai pihak menentang, termasuk KSPN dan sejumlah anggota DPR yang menuntut penundaan proyek. Perusahaan itu bahkan sudah menggelontorkan uang muka sekitar Rp6 triliun.
Presiden KSPN, Ristadi, mendesak KPK dan BPK segera melakukan audit menyeluruh. Ia menegaskan KSPN mendukung program pro-rakyat, namun mereka ingin memastikan proyek berjalan tepat sasaran dan tidak memboroskan anggaran negara. Selain itu, berbagai kejanggalan prosedur serta alasan impor memicu kekhawatiran serius di kalangan publik dan pelaku industri otomotif nasional.
Proyek Tertutup dan Proses Kontroversial
PT Agrinas mengacu pada Inpres 17/2025 dan memilih skema penunjukan langsung dalam pengadaan kendaraan Kopdes Merah Putih. Publik baru mengetahui proyek ini setelah perusahaan menandatangani kontrak impor. Padahal, proyek tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyasar kepentingan umum.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian secara tegas mewajibkan pemerintah dan BUMN memprioritaskan produk dalam negeri jika anggaran bersumber dari APBN, APBD, atau penyertaan modal negara. Namun demikian, PT Agrinas tetap mengimpor 105 ribu unit kendaraan dari India.
Di sisi lain, industri otomotif nasional menyatakan kesiapannya memenuhi kebutuhan tersebut. PT Mitsubishi, misalnya, menegaskan bahwa mereka belum menerima komunikasi resmi, tetapi siap memproduksi pikap 4×4 sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Fakta ini memperkuat pertanyaan publik: mengapa pemerintah tidak memaksimalkan kapasitas industri dalam negeri?
Klaim Efisiensi yang Dipertanyakan
PT Agrinas beralasan kendaraan 4×4 lebih cocok untuk medan pertanian Indonesia dan menawarkan harga lebih murah dibanding produksi lokal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar petani menggunakan pikap 4×2 tanpa kendala berarti.
Selain itu, Mahindra Scorpio 4×4 yang diimpor masih menggunakan standar emisi BS4, sementara India sendiri telah menerapkan standar BS6. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai spesifikasi, harga, serta kemungkinan praktik manipulatif atau koruptif dalam proses pengadaan.
Karena itu, KSPN menilai kebijakan ini bertentangan dengan semangat nasionalisme ekonomi yang kerap digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Mereka memperingatkan bahwa impor besar-besaran dapat melemahkan industri otomotif nasional, menghambat penciptaan lapangan kerja, bahkan meningkatkan risiko PHK.
Sebaliknya, KSPN mendukung langkah Menteri Perindustrian, Kadin, dan Gaikindo yang mendorong penguatan industri nasional. Menurut mereka, pemerintah seharusnya menjadikan proyek sebesar ini sebagai momentum untuk memperluas kapasitas produksi dalam negeri.
Siapa yang Paling Terdampak?
Pertama, industri otomotif nasional berisiko kehilangan peluang produksi dalam skala besar. Kedua, petani dan masyarakat pedesaan yang menjadi target utama program menghadapi ketidakpastian terkait efisiensi dan kecocokan kendaraan impor. Ketiga, publik mempertanyakan transparansi penggunaan uang rakyat dalam proyek ini.
Dengan nilai anggaran yang sangat besar, setiap keputusan harus mengutamakan akuntabilitas. Jika pemerintah gagal menjelaskan proses dan pertimbangannya secara terbuka, kepercayaan publik dapat terkikis.
Refleksi
Kasus impor ini menunjukkan bagaimana program pro-rakyat bisa berubah menjadi kontroversi politik dan ekonomi ketika transparansi dan akuntabilitas tidak berjalan optimal. PT Agrinas mungkin mengklaim langkahnya sebagai bentuk efisiensi. Namun publik melihat potensi pemborosan anggaran dan pelemahan industri nasional.
Pada akhirnya, pertaruhan dalam proyek ini bukan sekadar soal kendaraan operasional. Lebih dari itu, publik mempertaruhkan kredibilitas pemerintah dan keamanan uang rakyat agar tidak “menghilang” di balik kebijakan yang minim transparansi. @dimas
