Tabooo.id: Teknologi – Pernah nggak sih kamu nemu vila estetik di aplikasi travel, harganya miring banget, fotonya cakep, review-nya juga kelihatan meyakinkan? Lalu kamu langsung booking tanpa mikir panjang. Soalnya, siapa sih yang nggak mau staycation hemat tapi tetap Instagramable?
Namun, di balik diskon dan foto aesthetic itu, ternyata ada cerita lain yang jarang kita bahas. Pemerintah kini mulai serius menertibkan platform Online Travel Agent (OTA) yang memasarkan akomodasi tanpa izin resmi. Jadi, pertanyaannya ini kabar baik buat wisatawan, atau justru bikin liburan makin ribet?
Data yang Bikin Kaget
Pertama-tama, kita lihat dulu faktanya. Kementerian Pariwisata menemukan bahwa di lima provinsi kunci Bali, Jawa Barat, Yogyakarta, Jakarta, dan NTB sebanyak 72,8 persen akomodasi yang diawasi ternyata tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Artinya, mayoritas belum terdaftar resmi.
Sementara itu, sektor pariwisata bukan sektor kecil. Pada 2025, pariwisata menyumbang sekitar Rp317,2 triliun devisa dan berkontribusi hampir 4–4,8 persen terhadap PDB nasional. Jadi jelas, ini bukan sekadar soal vila murah atau mahal. Ini soal ekosistem ekonomi.
Karena itulah, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Pariwisata mengambil langkah tegas. Jika ada OTA yang belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), maka aksesnya bisa langsung diputus. Selain itu, platform yang tetap memasarkan akomodasi ilegal juga terancam sanksi, bahkan takedown.
Dengan kata lain, pemerintah ingin memastikan hanya akomodasi berizin yang boleh tampil di platform digital.
Kenapa Tren Akomodasi Ilegal Bisa Marak?
Di satu sisi, kita harus jujur gaya liburan anak muda memang berubah. Sekarang orang lebih suka vila privat, homestay unik, atau hidden gem ketimbang hotel konvensional. Selain itu, harga jadi pertimbangan utama. Kalau ada yang lebih murah, ya kenapa tidak?
Namun di sisi lain, ada celah regulasi yang dimanfaatkan. Banyak vila milik individu, bahkan warga asing, dipasarkan tanpa izin resmi. Karena tidak membayar pajak, mereka bisa pasang harga lebih rendah. Akibatnya, hotel dan penginapan resmi yang patuh aturan jadi kalah saing.
Lebih jauh lagi, daerah kehilangan potensi pajak yang seharusnya masuk untuk pembangunan. Jadi sebenarnya, ketika kita pilih penginapan ilegal karena lebih murah, tanpa sadar kita ikut memperkuat ekosistem yang tidak sehat.
Selain itu, ada faktor psikologis yang menarik. Generasi sekarang cenderung mengutamakan pengalaman instan dan visual. Selama tempatnya estetik dan harganya masuk akal, urusan legalitas sering kali tidak jadi prioritas. Padahal, kalau terjadi masalah misalnya keamanan atau sengketa perlindungan hukumnya bisa jadi minim.
Oleh karena itu, penertiban ini bukan cuma soal aturan, tetapi juga soal edukasi digital dan kesadaran konsumen.
Liburan Lebih Aman, Tapi Pilihan Lebih Terbatas?
Di satu sisi, kebijakan ini bisa bikin liburan terasa lebih aman. Karena hanya akomodasi berizin yang boleh tampil, maka standar keamanan dan administrasinya lebih jelas. Selain itu, pajak daerah tetap berjalan, sehingga dampaknya kembali ke masyarakat lokal.
Namun di sisi lain, kemungkinan harga bisa naik. Kenapa? Karena pemain ilegal yang selama ini banting harga akan tersingkir. Akibatnya, persaingan harga jadi lebih “sehat”, tapi mungkin tidak semurah sebelumnya.
Meski begitu, kalau dipikir-pikir lagi, murah tapi berisiko juga bukan pilihan bijak. Apalagi kalau kita bicara soal keselamatan dan perlindungan konsumen.
Lebih penting lagi, langkah ini sejalan dengan visi pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029. Artinya, sektor digital dan pariwisata ingin ditata supaya tidak bocor ke luar negeri dan tetap memberi manfaat bagi daerah.
Jadi, Apa Dampaknya Buat Kamu?
Pertama, kamu mungkin akan melihat beberapa listing tiba-tiba hilang dari aplikasi travel favoritmu. Kedua, pilihan akomodasi bisa jadi lebih tersaring. Namun sekaligus, standar keamanannya lebih terjamin.
Karena itu, mulai sekarang mungkin kita perlu sedikit lebih kritis. Cek legalitas, lihat apakah penginapan punya izin usaha, dan jangan cuma tergiur harga murah atau foto aesthetic.
Pada akhirnya, ini bukan cuma soal pemerintah versus OTA ilegal. Ini soal bagaimana kita sebagai konsumen digital ikut membentuk ekosistem.
Jadi, pertanyaannya sekarang kamu tim “yang penting murah” atau tim “yang penting legal dan aman”?
Karena pilihan kecil saat booking vila ternyata bisa berdampak besar pada ekonomi daerah, keadilan usaha, bahkan kedaulatan digital negeri ini.
Dan mungkin, liburan yang benar-benar tenang bukan cuma soal view yang cantik tetapi juga soal rasa aman dan kontribusi yang kita beri tanpa sadar. @teguh
