Tabooo.id: Talk – Drama anggaran DPR memasuki babak baru: potong Rp50 juta tunjangan perumahan per bulan, tapi diam-diam naikkan dana reses jadi Rp702 juta per anggota. Bagi rakyat, ini terlihat seperti penghematan. Bagi DPR, ini cuma reposisi dana pakai baju baru, tapi isi dompet tetap tebal.
Kalau politik Indonesia punya genre, mungkin ini dark comedy.
Baru juga rakyat lega karena tunjangan perumahan anggota DPR dihapus mulai 31 Agustus 2025. Rasanya kayak lihat seseorang akhirnya sadar diri setelah pesta uang rakyat.
Eh, belum sebulan, keluar berita baru: dana reses naik jadi Rp 702 juta per anggota.
Kata Peneliti Formappi, Lucius Karus, ini seperti prank berjamaah.
Rakyat disuruh bahagia dulu sebentar, biar nggak curiga waktu mereka ambil pintu lain buat ngambil uang yang sama, cuma dengan nama berbeda.
Lucius bahkan menyebut, “DPR pandai membungkus kepentingannya dengan narasi pengorbanan.”
Alias: potong satu pos, tambah di pos lain. Balance sheet of illusion.
Ah, ini bagian favorit kita semua.
Setiap kali dana reses naik, alasannya selalu “buat turun ke daerah, dengerin aspirasi rakyat.”
Lucu ya, karena entah kenapa “menyerap aspirasi” kok biayanya setara dengan membeli rumah di pinggiran Jakarta.
Coba bayangkan: 702 juta untuk satu orang anggota DPR.
Kalau benar buat dengar suara rakyat, harusnya satu kabupaten bisa diajak nongkrong di warung kopi sekalian.
Tapi yang sering terjadi?
Reses jadi tour selfie politik: ketemu lurah, salam-salaman, foto bareng spanduk, pulang. Aspirasi diserap? Entahlah, mungkin ikut hilang di udara seperti sinyal WiFi di gedung DPR.
Nah, supaya adil, kita denger juga kubu seberang.
Beberapa anggota DPR bilang, “Nggak semua anggota itu rakus, banyak juga yang kerja serius.”
Oke, fair point.
Kita juga tahu, di antara 575 anggota, pasti ada yang benar-benar kerja hadir di rapat, nulis usulan, bahkan turun ke dapil tanpa gimmick.
Masalahnya: sistemnya tetap busuk.
Kalau sistem memberi ruang buat “akal-akalan anggaran,” maka yang jujur pun ikut tenggelam di lumpur.
Lalu publik cuma bisa lihat headline: “DPR naikkan dana reses.”
Citra buruk jadi tanggung bareng-bareng.
Kayak satu geng yang semua dicurigai cuma karena satu orang yang ngutil di minimarket.
Nah, ini bagian paling nggak nyaman: mungkin kita juga salah.
Karena setiap kali kejadian kayak gini, kita cuma ngomel di X (Twitter), bikin meme, lalu move on.
Sementara mereka tetap duduk di kursi empuk, ngetik “laporan aspirasi” sambil menyeruput kopi Arabika subsidi rakyat.
Kita marah, iya. Tapi besoknya ya udah.
Lupa.
Dan setiap kali lupa, sistemnya makin kuat, makin licin, makin pede.
Mereka tahu: rakyat Indonesia lebih takut debat di WhatsApp keluarga daripada melawan kebijakan absurd.
Di sisi lain, kita juga kena trauma politik.
Capek lihat pejabat korup, janji kosong, dan drama pemilu yang lebih heboh dari sinetron Ramadan.
Jadi, banyak orang akhirnya milih cuek aja deh.
Tapi justru di situ titik matinya demokrasi: ketika rakyat berhenti peduli, elite makin liar.
Kata Tabooo.id, keberanian bicara itu langkah pertama, tapi jangan berhenti di sana.
Kita perlu keberanian kedua: berpikir kritis dan konsisten.
Kalau DPR main ilusi anggaran, publik juga harus main logika.
Kalau mereka bikin narasi “buat rakyat,” tanya balik: rakyat yang mana, bro?
Kita nggak bisa cuma nyalahin individu, tapi juga budaya politik yang menormalisasi “akal-akalan.”
Dan budaya itu baru berubah kalau kita, para penontonnya, berhenti tertawa dan mulai menuntut.
Karena selama publik cuma jadi audiens pasif, politik akan tetap jadi stand up comedy paling mahal di republik ini.
Apakah kamu tim “ya sudah, namanya juga DPR,”
atau tim “cukup, rakyat nggak mau diprank lagi”?
Karena pada akhirnya, politik itu bukan cuma soal siapa yang duduk di Senayan.
Tapi soal siapa yang tetap diam di luar gedung.
Kalau rakyat terus diam, mereka terus main drama.
Kalau rakyat bersuara, barulah panggungnya berguncang.
Jadi, gimana? Kamu di kubu yang mana penonton atau pengubah cerita? @sigit
