Tabooo.id: Deep – Di sebuah tenda pengungsian di pedalaman Aceh Tengah, seorang ibu mengaduk nasi tipis di panci penyok. Asapnya mengepul lemah, nyaris simbolis. “Katanya bantuan banyak,” ucapnya lirih, setengah bertanya, setengah menertawakan nasib. Sementara itu, hujan di luar tenda belum benar-benar berhenti. Namun di dalam sistem distribusi bantuan, pertanyaan yang jauh lebih besar justru menguap ke mana semua bantuan itu pergi?
Di tengah status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem melontarkan kalimat yang langsung memantik kecurigaan publik. Ia menyebut adanya laporan tentang 80 ton bantuan logistik yang “hilang entah ke mana.” Pernyataan itu bukan datang dari aktivis atau kelompok oposisi. Sebaliknya, kalimat tersebut keluar langsung dari mulut kepala daerah.
Dan sejak saat itu, persoalan mulai menggelinding.
“Berita Burung” yang Terlalu Berat untuk Disepelekan
Pernyataan tersebut muncul setelah pemerintah Aceh memperpanjang status tanggap darurat bencana di Banda Aceh, Rabu (10/12/2025). Saat itu, Mualem mengaku menerima laporan mengenai dugaan hilangnya 80 ton logistik untuk wilayah tengah Aceh, khususnya Bener Meriah dan Aceh Tengah. Meski demikian, ia menyebut informasi itu belum valid dan menyebutnya sebagai “berita burung.”
Namun dalam konteks bencana, angka 80 ton bukan sekadar isu lisan. Angka itu merepresentasikan truk bermuatan penuh. Ia berarti beras, obat-obatan, selimut, dan air bersih yang seharusnya menjangkau ribuan pengungsi yang menggigil di tenda-tenda darurat.
Karena itu, Mualem menyatakan akan melakukan pengecekan bersama TNI dan Polri. Ia juga menekankan bahwa secara administratif, pemerintah telah menurunkan dan menyalurkan bantuan. Akan tetapi, ia menggarisbawahi satu titik krusial apakah bantuan tersebut benar-benar tiba di tangan warga yang membutuhkan.
Di sinilah ironi bekerja tanpa perlu suara keras. Negara mengklaim distribusi maksimal. Namun di sisi lain, korban bertahan hidup dengan logistik yang minim.
Distribusi Panjang, Sistem Rapuh
Setiap bencana selalu memunculkan dua arus yang berjalan beriringan. Pertama, arus solidaritas yang deras. Donatur berdatangan. Bantuan mengalir dari dalam dan luar negeri. Kedua, arus gelap distribusi yang kerap luput dari pengawasan publik.
Aceh bukan wilayah baru dalam urusan ini. Sejarah konflik panjang, status otonomi khusus, serta birokrasi berlapis membuat jalur distribusi bantuan sering kali berliku. Di setiap simpul distribusi, potensi penyimpangan terbuka. Di setiap gudang transit, celah manipulasi menganga.
Ketika Mualem menyebut penyaluran bantuan bergantung pada ketepatan sasaran di lapangan, ia sesungguhnya menunjuk persoalan struktural yang lebih dalam. Hingga kini, sistem distribusi bantuan di Indonesia masih bertumpu pada kejujuran individu, bukan pada mekanisme transparan yang bisa diawasi publik secara real time.
Karena itu, di titik inilah 80 ton bantuan bisa menghilang tanpa jejak dan tanpa suara.
Bencana Sebagai Ladang Gelap
Jika bantuan benar-benar lenyap, pertanyaan berikutnya muncul dengan sendirinya siapa yang diuntungkan?
Dalam banyak kasus, bantuan bencana berubah menjadi komoditas. Oknum menjualnya kembali. Sebagian menimbunnya. Sebagian lagi mengalihkannya demi kepentingan kelompok tertentu. Saat situasi darurat melemahkan pengawasan, kekacauan justru memberi ruang bagi kejahatan sunyi.
Mereka yang paling diuntungkan jelas bukan para korban. Keuntungan mengalir ke tangan mereka yang menguasai gudang, kendaraan logistik, dan otoritas administratif. Jaringan informal pun sering kali bermain di antara negara dan rakyat, memanfaatkan celah yang sengaja atau tidak sengaja dibiarkan terbuka.
Ironisnya, semua praktik itu kerap berlindung di balik satu kalimat klise “masih kami cek.”
Suara dari Bawah yang Menolak Diam
Koalisi Masyarakat Sipil Aceh tidak memilih diam. MaTA, LBH Banda Aceh, AJI, YKPI, ICAIOS, dan KontraS Aceh secara terbuka mendesak pengusutan tuntas dugaan penggelapan bantuan tersebut. Mereka menyebut tindakan itu sebagai kejahatan yang tidak manusiawi.
Koordinator MaTA, Alfian, menyampaikan kritiknya tanpa basa-basi. Menurutnya, dugaan penyelewengan bantuan merupakan pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan. Dalam kondisi ketika jumlah pengungsi di Aceh menembus 800 ribu orang, hilangnya puluhan ton logistik tidak bisa dianggap sebagai kesalahan administratif biasa. Tindakan semacam itu mencerminkan pengkhianatan.
Lebih jauh, Alfian melontarkan pertanyaan yang jarang berani diucapkan pejabat publik. Jika pemerintah pusat tidak mengusut kasus ini secara serius, apakah hal tersebut sekadar kelalaian, atau justru bagian dari skenario yang lebih besar?
Di negara yang mengaku demokratis, kebenaran sering kali tertunda hanya karena terlalu mengganggu kenyamanan kekuasaan.
Negara Hadir, Tapi Belum Menyentuh Akar
Pemerintah daerah berjanji melakukan pengecekan. Aparat keamanan menyatakan siap turun tangan. Namun masyarakat Aceh sudah terlalu sering mendengar janji serupa. Karena itu, publik tidak lagi puas dengan klarifikasi normatif. Mereka menuntut akuntabilitas nyata.
Idealnya, bencana menjadi momen paling konkret bagi kehadiran negara. Namun dalam banyak peristiwa, negara justru hadir sebagai penjelasPPenjelas, bukan penyelesai. Ketika bantuan menghilang, narasi penenang muncul lebih cepat daripada investigasi terbuka.
Padahal, keadilan bagi korban tidak bisa menunggu hingga cuaca membaik.
Sikap Tabooo: Tak Ada Ruang Abu-Abu
Bagi Tabooo.id, dugaan hilangnya 80 ton bantuan bukan sekadar persoalan teknis. Kasus ini merupakan ujian moral. Dalam situasi bencana, tidak ada ruang abu-abu. Bantuan harus sampai, atau negara telah gagal.
Jika oknum benar-benar menyelewengkan bantuan, mereka tidak hanya mencuri barang. Mereka mencuri waktu hidup orang lain. Mereka merampas harapan di tengah lumpur dan genangan air.
Lebih dari itu, jika negara gagal mengusutnya secara terbuka, yang hilang bukan hanya logistik, melainkan juga sisa kepercayaan publik.
80 Ton yang Menggantung di Ingatan Publik
Hingga kini, 80 ton bantuan itu masih menggantung. Publik belum menemukan kejelasan. Pemerintah belum memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun simbol sudah terlanjur terbentuk.
Simbol tentang rapuhnya sistem distribusi bantuan. Simbol tentang bencana yang membuka pintu bagi kejahatan paling senyap. Dan simbol tentang korban yang terus diminta bersabar, sementara pelaku memperoleh waktu.
Pertanyaannya kini sederhana dan menuntut jawaban jujur:
jika bantuan bisa menghilang di tengah bencana, siapa sebenarnya yang sedang kita selamatkan? @dimas
