Watak Transaksional Politik Indonesia terlihat dari Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12/11/2026 membuka babak baru dalam konfigurasi politik Indonesia. Namun, persoalan yang lebih besar bukan sekadar siapa yang meninggalkan kursi wakil presiden, melainkan bagaimana partai-partai politik merespons perubahan tersebut. Apakah mereka mempertahankan solidaritas terhadap figur yang pernah menjadi bagian penting dari kemenangan politik 2024, atau justru menghitung ulang posisi demi menjaga akses terhadap pemerintahan Prabowo Subianto?
Tabooo.id – Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri. Presiden Prabowo menerima surat tersebut, sedangkan MPR mulai menyiapkan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan. Peristiwa ini menghadirkan pertanyaan yang lebih dalam apakah koalisi politik Indonesia dibangun atas dasar kesamaan visi, atau hanya menjadi persekutuan kepentingan yang bertahan selama kekuasaan memberikan keuntungan? dan inilah wajah dan watak transaksional politik Indonesia yang sesungguhnya?
Inilah lapisan yang perlu dibongkar. Sebab, dalam demokrasi, pergantian seorang pejabat tidak otomatis berarti pergantian watak kekuasaan
Gibran Mundur, tetapi Siapa yang Sebenarnya Berubah Posisi?
Pengunduran diri Gibran tidak dapat dibaca sebagai peristiwa administratif semata. Di balik keputusan tersebut terdapat persoalan politik yang lebih luas: hubungan antara legitimasi elektoral, kepentingan elite, dan distribusi kekuasaan dalam pemerintahan.
Gibran menjadi bagian penting dari konfigurasi politik menjelang Pemilu 2024. Kehadirannya dalam pasangan Prabowo-Gibran mempertemukan dua kekuatan politik yang memiliki basis dukungan berbeda. Di satu sisi terdapat Prabowo dengan jaringan politik dan kekuatan partai. Di sisi lain terdapat Jokowi dengan popularitas, pengaruh elektoral, serta jaringan pendukung yang terbentuk selama dua periode pemerintahannya.
Dalam teori politik elektoral, fenomena tersebut dapat dibaca melalui konsep coattail effect. Popularitas seorang tokoh dapat memberikan keuntungan elektoral kepada kandidat atau partai yang berasosiasi dengannya.
Namun, keuntungan elektoral tidak otomatis berubah menjadi loyalitas politik permanen.
Setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024 dan mengambil alih pemerintahan pada 20 Oktober 2024, konfigurasi kekuasaan memasuki tahap baru. Presiden memiliki kewenangan eksekutif, kendali pemerintahan, serta posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan dan hubungan dengan partai-partai pendukung.
Di sinilah hubungan politik Prabowo dan Jokowi menghadapi ujian baru.
Gibran sebelumnya dapat dipandang sebagai salah satu simbol kesinambungan hubungan kedua kekuatan tersebut. Namun, pengunduran dirinya berpotensi mengubah simbol dan saluran hubungan politik itu. Kendati demikian, mundurnya Gibran tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh pengaruh Jokowi telah berakhir atau bahwa Prabowo sepenuhnya terbebas dari pengaruh pendahulunya.
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, dalam pernyataannya yang diberitakan Metro TV pada 12/11/026, membaca pengunduran diri Gibran sebagai penanda berakhirnya kemitraan politik Prabowo dan Jokowi.
Pangi mengatakan:
“Sebenarnya memang ini sudah menunjukkan bahwa hubungan politik Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah selesai.”
Ia juga menilai Prabowo mulai membangun kemandirian pemerintahannya dan melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan sebelumnya. metrotvnews.com
Pandangan tersebut merupakan salah satu interpretasi politik, bukan fakta bahwa seluruh jaringan pengaruh Jokowi sudah terputus.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah perubahan hubungan personal antara dua elite benar-benar mengubah struktur kekuasaan, atau hanya memindahkan pusat negosiasi dari satu figur ke figur lainnya?
Sebab, kekuasaan tidak hanya hidup melalui hubungan personal. Ia juga bekerja melalui partai, jabatan, jaringan bisnis, birokrasi, serta kepentingan yang saling terhubung.
Watak Politik Transaksional: Kesetiaan yang Memiliki Masa Berlaku
Dalam politik, kesetiaan sering kali dipahami sebagai komitmen terhadap individu, organisasi, atau ideologi. Namun, praktik politik elektoral memperlihatkan bahwa hubungan tersebut dapat berubah ketika kepentingan para aktor tidak lagi sejalan.
Gibran menjadi salah satu contoh menarik untuk membaca persoalan itu. Kehadirannya pernah menjadi bagian dari kompromi politik yang mempertemukan kekuatan Prabowo dan Jokowi. Kini, setelah ia meninggalkan jabatan wakil presiden, pertanyaan mengenai keberlanjutan hubungan politik tersebut kembali muncul.
Namun, ada satu hal yang perlu dibedakan: belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh partai koalisi secara kolektif meninggalkan Gibran. Yang dapat diamati justru bagaimana partai-partai mempertahankan komunikasi dengan Presiden Prabowo dalam proses menentukan pengganti wakil presiden.
Contohnya, Partai Golkar memilih tidak mengusulkan nama calon pengganti Gibran dan menyerahkan keputusan kepada Prabowo.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai sikap tersebut sebagai upaya menjaga soliditas koalisi.
Dalam keterangannya kepada detikJatim, Jumat, 13/111/2026, Herry mengatakan:
“Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral untuk posisi tersebut.”
Ia menyebut sikap itu sebagai bentuk fatsun dalam koalisi. detik.com
Pernyataan tersebut menarik karena memperlihatkan dua kemungkinan pembacaan.
Pertama, partai memang berusaha menjaga stabilitas pemerintahan agar proses pergantian wakil presiden tidak berubah menjadi persaingan terbuka antarpartai.
Kedua, penyerahan keputusan kepada presiden juga dapat dibaca sebagai strategi mempertahankan hubungan dengan pusat kekuasaan. Partai tidak perlu mempertaruhkan hubungan politiknya dengan mengajukan kandidat yang mungkin tidak mendapat persetujuan presiden.
Kedua kemungkinan tersebut tidak harus saling meniadakan.
Di sinilah politik transaksional bekerja. Partai tidak selalu harus meninggalkan pemerintahan ketika terjadi perubahan figur. Mereka cukup menyesuaikan strategi, menjaga komunikasi, dan memastikan kepentingannya tetap terakomodasi.
Dalam politik elite, kehilangan seorang kawan tidak selalu berarti kehilangan kepentingan.
Kesetiaan personal dapat berakhir, tetapi hubungan struktural tetap berlangsung selama kedua pihak masih memperoleh keuntungan politik.
Kartelisasi Partai: Ketika Kompetisi Berubah Menjadi Pembagian Akses
Untuk memahami fenomena tersebut, kita perlu melihat lebih jauh daripada sekadar hubungan Prabowo, Jokowi, dan Gibran. Persoalan utamanya terletak pada karakter sistem kepartaian Indonesia.
Ilmuwan politik Dan Slater, melalui penelitian berjudul Indonesia’s Accountability Trap Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition yang diterbitkan dalam jurnal Indonesia pada Oktober 2004, menjelaskan bahwa elite partai dan militer pasca-Orde Baru cenderung berbagi kekuasaan daripada membangun kompetisi elite yang kuat.
Slater menyoroti kecenderungan partai-partai besar untuk memperoleh posisi strategis dalam kabinet dan pemerintahan. ecommons.cornell.edu
Gagasan tersebut kemudian diperdalam dalam kajiannya Party Cartelization, Indonesian-Style Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition, yang terbit pada 2018.
Slater menjelaskan bahwa demokratisasi tidak otomatis menghasilkan oposisi yang kuat. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan presiden membagikan kekuasaan kepada kelompok politik yang luas sehingga partai-partai memiliki insentif untuk masuk ke pemerintahan. cambridge.org
Konsep kartelisasi ini relevan untuk membaca situasi politik Indonesia.
Dalam sistem kartel, partai tetap berkompetisi dalam pemilu, tetapi setelah pemilu mereka dapat membangun kerja sama untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan negara.
Akibatnya, batas antara pemerintah dan oposisi menjadi semakin kabur.
Partai yang sebelumnya mengkritik pemerintah dapat bergabung ke dalam kabinet. Partai yang pernah berada di luar pemerintahan dapat mengubah posisi ketika peluang kekuasaan terbuka.
Pola tersebut tidak berarti setiap kerja sama politik merupakan transaksi yang menyimpang. Koalisi pemerintahan merupakan bagian normal dari sistem presidensial multipartai. Persoalan muncul ketika pembagian akses kekuasaan lebih dominan daripada kompetisi gagasan dan pengawasan kebijakan.
Mundurnya Gibran memberikan momentum untuk menguji persoalan tersebut. Jika partai-partai lebih sibuk menjaga hubungan dengan presiden daripada membangun evaluasi terbuka terhadap perubahan politik, publik perlu mempertanyakan fungsi representasi partai.
Apakah partai hadir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat atau sekadar memastikan keberlanjutan posisi elite?
Kartelisasi bukan sekadar persoalan banyaknya partai dalam pemerintahan. Persoalan sesungguhnya adalah ketika hampir tidak ada kekuatan politik yang memiliki insentif cukup kuat untuk mengawasi kekuasaan secara konsisten.
Oposisi Melemah: Siapa yang Mengawasi Pemerintah?
Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar pemilu. Ia membutuhkan mekanisme pengawasan, kritik, dan kompetisi kebijakan.
Oposisi memiliki peran penting untuk memastikan pemerintah tidak menjalankan kekuasaan tanpa pengawasan politik yang memadai.
Namun, dalam sistem multipartai dengan koalisi pemerintahan yang luas, oposisi menghadapi tantangan tersendiri.
Partai yang berada di luar pemerintahan sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya politik. Sementara partai yang bergabung dalam pemerintahan memiliki kesempatan lebih besar untuk memengaruhi kebijakan dan memperoleh posisi strategis. Kondisi tersebut menciptakan insentif yang tidak seimbang.
Partai dapat menganggap berada di dalam pemerintahan lebih menguntungkan daripada mempertahankan posisi oposisi. Akibatnya, kritik terhadap pemerintah berpotensi berubah menjadi negosiasi internal antarelite.
Fenomena ini tidak berarti Indonesia kehilangan seluruh oposisi. Pengawasan juga berlangsung melalui DPR, lembaga peradilan, media, masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok masyarakat.
Namun, oposisi yang efektif membutuhkan keberanian politik untuk mempertahankan sikap kritis meskipun tidak mendapatkan keuntungan langsung dari kekuasaan.
Di sinilah demokrasi Indonesia menghadapi persoalan mendasar.
Apabila partai lebih mengutamakan kedekatan dengan pemerintah, siapa yang akan secara konsisten mempertanyakan penggunaan anggaran negara? Siapa yang akan mengawasi program pemerintah? Siapa yang berani menolak kebijakan yang merugikan masyarakat meskipun kebijakan tersebut didukung mayoritas partai?
Demokrasi tidak cukup hanya menyediakan ruang bagi partai untuk mendapatkan kursi. Demokrasi juga harus memberikan ruang bagi perbedaan kepentingan, kritik, dan alternatif kebijakan.
Tanpa kompetisi substantif, pergantian figur hanya menjadi pergantian pemain dalam struktur politik yang sama.
Pergeseran Kekuasaan: Prabowo, Jokowi, dan Masa Depan Koalisi
Pengunduran diri Gibran juga membawa konsekuensi terhadap hubungan politik Prabowo dan Jokowi.
Selama menjadi wakil presiden, Gibran memiliki posisi institusional yang memungkinkan hubungan antara keluarga Jokowi dan pemerintahan Prabowo tetap terlihat dalam struktur eksekutif. Kini, setelah posisi tersebut kosong, hubungan kedua kekuatan politik perlu dibaca melalui indikator yang lebih konkret.
Ada setidaknya tiga hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, kendali terhadap koalisi.
Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR. Proses ini membuka ruang konsultasi dan negosiasi dengan partai-partai pendukung pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon sesuai mekanisme konstitusi.
Kedua, keberlanjutan jaringan politik Jokowi.
Mundurnya Gibran tidak menghapus jaringan pendukung Jokowi. Pengaruh politik seseorang tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga popularitas, hubungan dengan elite, jaringan organisasi, dan kemampuan memobilisasi dukungan.
Karena itu, menyimpulkan Jokowi kehilangan seluruh pengaruh politik setelah Gibran mundur merupakan kesimpulan yang terlalu dini.
Ketiga, posisi partai-partai pendukung pemerintah.
Partai akan menghadapi pilihan dalam proses penentuan wakil presiden pengganti. Mereka dapat mempertahankan kesepakatan koalisi, mengajukan kepentingan masing-masing, atau mendukung kandidat yang dinilai paling menguntungkan stabilitas pemerintahan.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Asep Nurjaman, pada 12/11/2026 menilai dinamika pengunduran diri Gibran berpotensi memengaruhi konfigurasi kekuasaan antara Prabowo, Jokowi, dan partai-partai pendukung pemerintah.
Ia menegaskan:
“Wacana ini bukan sekadar persoalan pergantian jabatan saja, tetapi juga berkaitan dengan pergeseran konfigurasi kekuasaan antara Prabowo, Jokowi, dan partai-partai pendukung pemerintah.”
Universitas Muhammadiyah Malang
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa persoalan Gibran bukan hanya persoalan pergantian pejabat. Ada kemungkinan perubahan hubungan politik yang lebih luas.
Namun, perubahan konfigurasi belum tentu berarti perubahan sistem.
Dari Jokowi dan PDIP hingga Gibran: Ketika Hubungan Politik Berubah
Fenomena perubahan loyalitas elite sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam politik Indonesia.
Hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan memberikan salah satu contoh bagaimana relasi antara individu dan organisasi politik dapat mengalami perubahan ketika kepentingan politik tidak lagi menemukan titik temu.
Jokowi membangun karier politik melalui PDI Perjuangan. Partai tersebut menjadi kendaraan politik yang mengantarkannya dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia.
Namun, menjelang Pemilu 2024, hubungan politik Jokowi dan PDI Perjuangan mengalami keretakan terbuka. Perbedaan arah politik, terutama terkait pencalonan Gibran, memperlihatkan bahwa hubungan historis tidak selalu menjamin kesamaan kepentingan pada masa mendatang.
Situasi Gibran sekarang memiliki konteks berbeda. Ia tidak sedang meninggalkan partai yang membesarkan karier politiknya, melainkan mengakhiri jabatan dalam pemerintahan yang sebelumnya menjadi simbol kompromi politik dua kekuatan elite.
Keduanya tidak bisa disamakan secara langsung. Jokowi merupakan aktor politik dengan pengalaman kepresidenan dan jaringan elektoral yang luas. Sementara itu, Gibran memiliki posisi politik yang lebih bergantung pada perkembangan karier dan konfigurasi kekuasaan berikutnya.
Namun, ada benang merah yang menarik hubungan politik tidak selalu berjalan mengikuti sejarah kedekatan.
Dalam politik, sejarah persahabatan tidak otomatis menjadi jaminan keberlanjutan dukungan. Organisasi dapat berubah posisi, tokoh dapat kehilangan pengaruh, dan koalisi dapat menyusun ulang kesepakatan tanpa harus membubarkan struktur kekuasaan yang sudah terbentuk.
Inilah paradoks yang perlu diperhatikan. Elite dapat saling meninggalkan tanpa benar-benar meninggalkan sistem yang memberi mereka akses terhadap kekuasaan.
Konstitusi Mengatur Pergantian Jabatan, tetapi Demokrasi Menguji Akuntabilitas
Pengunduran diri Gibran juga menghadirkan persoalan ketatanegaraan yang tidak boleh diabaikan.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Artinya, konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan ketika jabatan wakil presiden kosong.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak membutuhkan persetujuan MPR. MPR bertugas menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan dan proses pemilihan pengganti.
Dalam keterangan yang dipublikasikan pada 12/11/2026, Yusril menjelaskan:
“Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi.”
Penjelasan tersebut penting untuk membedakan dua persoalan.
- Persoalan konstitusional: bagaimana memastikan pergantian wakil presiden berlangsung sesuai UUD 1945?
- Persoalan politik: bagaimana memastikan proses pengisian jabatan tidak berubah menjadi transaksi kepentingan antarpartai?
Konstitusi memberikan prosedur, tetapi tidak otomatis menjamin kualitas keputusan politik yang dihasilkan.
Dua calon yang diajukan presiden tetap membutuhkan pertimbangan mengenai kapasitas, integritas, pengalaman, dan komitmen terhadap kepentingan publik.
Jangan sampai pergantian wakil presiden hanya menjadi ajang pembagian pengaruh baru di antara elite politik.
Publik tidak hanya berhak mengetahui siapa calon pengganti Gibran. Masyarakat juga berhak mengetahui mengapa seseorang dipilih, apa kapasitasnya, serta bagaimana ia akan menjalankan fungsi konstitusional sebagai wakil presiden.
Demokrasi membutuhkan transparansi dalam setiap proses pergantian kekuasaan. Sebab, stabilitas pemerintahan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi akuntabilitas.
Demokrasi Tanpa Kompetisi: Pemilu Berjalan, Pengawasan Dipertanyakan
Persoalan terbesar dari fenomena ini bukan semata-mata siapa yang kehilangan jabatan atau siapa yang memperoleh posisi baru.
Persoalannya adalah kemungkinan terbentuknya demokrasi yang hanya kuat dalam prosedur, tetapi lemah dalam kompetisi substantif.
Pemilu tetap berlangsung. Partai tetap memiliki kandidat. Pemerintahan tetap membentuk koalisi. Pergantian pejabat tetap mengikuti aturan konstitusi.
Namun, apakah semua itu menghasilkan pertarungan gagasan yang sehat?
Apabila partai-partai lebih mengutamakan akses pemerintahan daripada konsistensi terhadap agenda politik, demokrasi berisiko berubah menjadi arena kompromi elite.
Partai yang seharusnya memperjuangkan kepentingan konstituennya dapat kehilangan jarak kritis terhadap pemerintah. Kritik politik berpotensi berubah menjadi alat tawar dalam negosiasi jabatan.
Dampaknya tidak berhenti pada hubungan antarpartai.
Masyarakat dapat kehilangan pilihan politik yang benar-benar berbeda. Ketika hampir semua kekuatan politik memiliki kepentingan dalam pemerintahan, ruang untuk menawarkan alternatif kebijakan menjadi semakin sempit.
Padahal, oposisi bukan musuh negara. Oposisi merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan pemerintah tidak memonopoli kebenaran dan kekuasaan.
Ada tiga ukuran yang perlu diperhatikan untuk menilai sehat atau tidaknya demokrasi Indonesia setelah peristiwa ini.
- Kualitas pengawasan: apakah DPR tetap mampu mengkritik kebijakan pemerintah meskipun mayoritas fraksi mendukung presiden?
- Konsistensi partai: apakah partai memiliki prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan atau hanya menyesuaikan posisi berdasarkan perubahan kepentingan?
- Keterlibatan publik: apakah masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk memengaruhi kebijakan, bukan sekadar menjadi pemilih setiap lima tahun?
Ketiga hal tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menghitung berapa banyak partai yang berada dalam koalisi.
Demokrasi tidak diukur dari seberapa besar koalisi pemerintah, melainkan dari seberapa kuat kekuasaan dapat diawasi.
Lima Lapisan yang Perlu Dibongkar
- Lapisan 1 — Permukaan: Satu Jabatan Berakhir Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti sebagai wakil presiden pada 12 November 2026. Peristiwa ini menjadi titik awal perubahan konfigurasi politik.
- Lapisan 2 — Kepentingan: Loyalitas Mengikuti Kalkulasi Partai-partai memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan dengan pusat pemerintahan. Dukungan terhadap individu tidak selalu identik dengan dukungan terhadap struktur kekuasaan.
- Lapisan 3 — Sistem: Kartelisasi PolitikTeori Dan Slater membantu menjelaskan bagaimana partai-partai dapat berbagi akses kekuasaan dan mengurangi insentif untuk membangun oposisi yang kuat.
- Lapisan 4 — Demokrasi: Pengawasan Terancam Melemah Koalisi yang terlalu dominan berpotensi mempersempit kompetisi programatik dan mengurangi kekuatan pengawasan politik.
- Lapisan 5 — Publik: Siapa yang Memperjuangkan Kepentingan Rakyat? Masyarakat membutuhkan partai yang tidak hanya pandai bernegosiasi mendapatkan jabatan, tetapi juga konsisten mengawasi kebijakan dan memperjuangkan kepentingan konstituennya.
Kekuasaan Bertahan, Loyalitas Berganti
Pengunduran diri Gibran seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi lebih jauh kualitas demokrasi Indonesia.
Jangan sampai perhatian publik hanya tersedot pada siapa yang akan menggantikan kursi wakil presiden, sementara persoalan yang lebih mendasar justru terabaikan: bagaimana partai-partai menjalankan fungsi politiknya dan sejauh mana kekuasaan benar-benar memperoleh pengawasan.
Prabowo mungkin akan memasuki fase pemerintahan dengan konfigurasi politik yang berbeda. Jokowi mungkin menghadapi perubahan saluran pengaruh politik. Partai-partai mungkin harus menyesuaikan strategi menghadapi situasi baru.
Namun, perubahan tersebut belum tentu menghasilkan demokrasi yang lebih baik.
Sebab, pergantian figur tidak selalu mengubah struktur kepentingan. Koalisi dapat bertahan, jabatan dapat dibagikan kembali, dan kesepakatan politik dapat dibentuk ulang tanpa harus menghadirkan kompetisi kebijakan yang lebih sehat.
Di sinilah publik perlu bersikap kritis. Jangan mengukur keberhasilan demokrasi hanya dari stabilitas pemerintahan. Stabilitas memang penting, tetapi stabilitas tanpa pengawasan dapat berubah menjadi konsentrasi kekuasaan.
Jangan pula menganggap banyaknya partai dalam pemerintahan sebagai bukti keberhasilan demokrasi. Banyaknya partai tidak menjamin banyaknya gagasan, apalagi keberanian untuk mengoreksi kebijakan yang keliru.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan elite yang sekadar pandai mempertahankan posisi. Masyarakat membutuhkan partai yang mampu mempertahankan prinsip, wakil rakyat yang berani mengawasi pemerintah, dan pemerintahan yang bersedia mempertanggungjawabkan setiap keputusan politiknya.
Gibran boleh meninggalkan jabatan. Jokowi dan Prabowo boleh mengubah konfigurasi hubungan politik. Partai-partai boleh menyusun ulang koalisi. Namun, satu pertanyaan tidak boleh ditinggalkan siapa yang benar-benar berdiri untuk kepentingan rakyat ketika semua elite sibuk menjaga akses terhadap kekuasaan?
Karena dalam demokrasi, yang paling berbahaya bukan sekadar ketika seorang kawan ditinggalkan, melainkan ketika kepentingan kekuasaan tetap dipertahankan tanpa ada kekuatan yang cukup berani untuk mengawasinya. @teguh
