Gibran Mundur, wacana pergantian wakil presiden membuka pertanyaan tentang stabilitas pemerintahan, konsentrasi kekuasaan, dan ancaman konsolidasi oligarki di Indonesia.
Tabooo.id – Pengunduran diri seorang Wakil Presiden mungkin terlihat seperti akhir dari sebuah polemik. Namun, dalam politik, berakhirnya satu persoalan sering kali menjadi pintu masuk bagi persoalan yang lebih besar.
Jika Gibran Rakabuming Raka meninggalkan kursi Wakil Presiden melalui mekanisme pengunduran diri, ketegangan politik berpeluang mereda. Polemik mengenai dokumen pencalonan, tekanan politik, hingga wacana pemakzulan bisa kehilangan momentumnya. Pemerintahan Prabowo Subianto pun memperoleh ruang untuk menata kembali stabilitas kekuasaan.
Akan tetapi, ketenangan politik tidak selalu menandakan demokrasi sedang baik-baik saja.
Di balik kemungkinan berakhirnya polemik tersebut, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar: siapa yang akan mengendalikan arah kekuasaan setelah Gibran pergi?
Persoalannya bukan semata-mata tentang satu jabatan yang kosong. Pergantian Wakil Presiden berpotensi mengubah hubungan antarkelompok elite, memperkuat pengaruh politik tertentu, sekaligus menentukan keseimbangan kekuasaan menjelang Pemilu 2029.
Kursi Kosong, Ruang Kekuasaan Terbuka
Secara hukum, pengunduran diri Wakil Presiden memiliki konsekuensi administratif dan konstitusional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur kedudukan keuangan dan administratif Presiden serta Wakil Presiden, termasuk ketentuan mengenai hak setelah berhenti dengan hormat.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan tersebut.
Mekanisme ini menunjukkan satu hal penting. Pengisian jabatan Wakil Presiden tidak melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat, melainkan melalui proses konstitusional di lembaga perwakilan.
Di sinilah dimensi politik mulai bekerja.
Presiden memiliki ruang untuk menentukan dua nama yang akan masuk dalam proses pemilihan. Karena itu, pilihan figur pengganti tidak hanya berkaitan dengan kompetensi pemerintahan, tetapi juga mencerminkan arah koalisi dan desain kekuasaan.
Dengan kata lain, kursi yang kosong bukan sekadar persoalan administrasi negara. Ia merupakan ruang baru bagi negosiasi politik.
Prabowo dan Kesempatan Menata Ulang Poros Kekuasaan
Sejak awal pemerintahan, hubungan Prabowo dan Gibran menjadi salah satu fondasi penting konfigurasi politik nasional. Keduanya berada dalam satu pemerintahan, meskipun memiliki latar belakang dan jaringan politik berbeda.
Namun, sejumlah polemik yang menyeret lingkungan politik di sekitar kekuasaan belakangan memunculkan pertanyaan mengenai soliditas hubungan tersebut.
Termasuk dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang dikaitkan dengan jaringan politik tertentu. Meski demikian, dugaan keterlibatan kelompok tertentu tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum memperoleh pembuktian yang memadai.
Jika Gibran benar-benar meninggalkan jabatan Wakil Presiden, Prabowo memperoleh kesempatan untuk menyusun ulang komposisi kepemimpinan nasional.
Salah satu kemungkinan ialah memilih figur dari lingkungan internal Partai Gerindra. Pilihan tersebut dapat memperkuat koordinasi pemerintahan dan menyelaraskan agenda politik Presiden dengan wakilnya.
Secara politik, langkah itu memiliki logika tersendiri.
Prabowo masih memiliki ruang untuk membangun basis kekuasaan menjelang Pemilu 2029. Wakil Presiden yang memiliki kedekatan politik dan kesamaan orientasi dapat membantu menjaga kesinambungan agenda pemerintahan.
Namun, ada konsekuensi yang perlu diperhitungkan.
Ketika Presiden, Wakil Presiden, dan sebagian besar kekuatan politik pendukung pemerintah berada dalam satu lingkaran yang semakin solid, ruang bagi perbedaan dan koreksi bisa menyempit.
Pemerintahan mungkin terlihat semakin kompak. Akan tetapi, kekompakan elite tidak otomatis berarti kepentingan publik terwakili dengan lebih baik.
Stabilitas Bisa Berubah Menjadi Konsentrasi Kekuasaan
Demokrasi membutuhkan pemerintahan yang mampu mengambil keputusan. Namun, demokrasi juga membutuhkan lembaga yang sanggup mengawasi keputusan tersebut.
Keduanya tidak boleh dipisahkan.
Konsolidasi politik memang dapat mengurangi konflik internal dan mempercepat pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, konsolidasi tanpa pengawasan berisiko mengubah stabilitas menjadi dominasi.
Risiko itu semakin besar ketika parlemen didominasi partai-partai pendukung pemerintah. Dalam situasi demikian, fungsi pengawasan legislatif berpotensi kehilangan daya kritis.
Parlemen tetap bersidang. Rapat tetap berlangsung. Peraturan tetap dibahas dan disahkan.
Namun, keberadaan lembaga demokrasi tidak otomatis menjamin bekerjanya kontrol terhadap kekuasaan.
Pemilu tetap berjalan. Oposisi masih memiliki ruang. Lembaga negara tetap beroperasi.
Namun, petahana dapat memperoleh keuntungan berlebihan melalui penguasaan sumber daya negara dan ketimpangan akses politik.
Konsep tersebut penting untuk membaca kemungkinan perkembangan politik Indonesia.
Bahaya demokrasi tidak selalu muncul melalui pembubaran parlemen atau pembatalan pemilu. Kemunduran juga dapat berlangsung melalui pelemahan pengawasan, penyempitan ruang oposisi, dan ketimpangan kompetisi.
Demokrasi masih terlihat berdiri. Namun, kemampuan masyarakat untuk mengoreksi kekuasaan perlahan berkurang.
Pergantian Elite Belum Tentu Mengubah Karakter Kekuasaan
Ada persoalan lain yang lebih dalam daripada sekadar perpindahan pengaruh politik.
Jika pengunduran diri Gibran menggeser sebagian pengaruh dari jaringan politik Joko Widodo menuju lingkungan internal Gerindra, apakah perubahan tersebut benar-benar menghadirkan tata kelola yang berbeda?
Pertanyaan ini penting karena pergantian kelompok dominan tidak selalu menghasilkan perubahan sistem.
Institusi inklusif membuka ruang partisipasi, membatasi dominasi elite, dan mendistribusikan kekuasaan secara lebih luas. Sebaliknya, institusi ekstraktif memungkinkan kelompok terbatas mengendalikan sumber daya serta menentukan arah kebijakan demi mempertahankan kepentingannya.
Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup diukur melalui siapa yang menduduki jabatan tertinggi.
Yang jauh lebih penting ialah bagaimana institusi bekerja, siapa yang memperoleh akses terhadap keputusan, dan sejauh mana masyarakat dapat mengawasi pemegang kekuasaan.
Artinya, pergantian aktor politik belum tentu mengubah pola dominasi.
Elite lama bisa digantikan elite baru. Jaringan lama dapat bergeser menjadi jaringan baru. Namun, jika mekanisme pengawasan tetap lemah, pola kekuasaan yang sama berpotensi berulang.
Inilah yang perlu dicermati dari kemungkinan perubahan konfigurasi politik setelah Gibran.
Persoalannya bukan siapa yang keluar dan siapa yang masuk. Persoalannya adalah apakah pergantian tersebut memperluas demokrasi atau hanya memindahkan pusat kendali.
Pemilu 2029 dan Keuntungan dari Dalam Kekuasaan
Pergantian Wakil Presiden juga memiliki implikasi jangka panjang.
Figur yang menduduki jabatan tersebut akan memperoleh visibilitas nasional, akses terhadap agenda pemerintahan, serta pengalaman dalam pengambilan keputusan strategis.
Keuntungan politik itu dapat menjadi modal penting menjelang Pemilu 2029.
Seorang Wakil Presiden memiliki panggung yang jauh lebih luas dibandingkan tokoh partai biasa. Aktivitas kenegaraan, kunjungan daerah, dan keterlibatan dalam program pemerintah dapat meningkatkan pengenalan publik terhadap dirinya.
Namun, visibilitas jabatan tidak otomatis menjadi pelanggaran demokrasi.
Persoalan muncul ketika fasilitas, anggaran, aparatur, atau program negara digunakan untuk membangun keuntungan elektoral pribadi maupun kelompok politik tertentu.
Pada titik itu, kompetisi politik tidak lagi berlangsung dalam arena yang setara.
Partai dan kandidat di luar pemerintahan harus bersaing dengan figur yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya kekuasaan.
Karena itu, pilihan Wakil Presiden hari ini tidak hanya menentukan wajah pemerintahan saat ini. Keputusan tersebut juga dapat memengaruhi peta persaingan politik beberapa tahun mendatang.
Pertanyaannya kemudian: apakah jabatan Wakil Presiden akan menjadi instrumen pelayanan publik atau justru berkembang menjadi modal konsolidasi menuju kontestasi berikutnya?
Legal Belum Tentu Demokratis
Secara konstitusional, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang sah.
Namun, legalitas prosedural tidak otomatis menjamin kualitas demokrasi.
Sebuah keputusan dapat memenuhi seluruh persyaratan hukum, tetapi tetap menyisakan persoalan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Karena itu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden seharusnya tidak berhenti pada kesepakatan antarelite.
Presiden perlu menjelaskan alasan pemilihan calon secara terbuka. Kapasitas, rekam jejak, integritas, serta orientasi kebijakan harus menjadi pertimbangan utama.
MPR juga tidak boleh sekadar menjadi tempat mengesahkan kompromi politik. Lembaga tersebut perlu menguji kedua calon secara substantif sebelum menentukan pilihan.
Di luar lembaga negara, masyarakat sipil, akademisi, dan pers memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses tersebut.
Publik berhak mengetahui apakah calon yang diajukan benar-benar memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas kenegaraan atau sekadar memperoleh tempat karena kedekatan politik.
Sebab, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah bagi kelompok yang paling dekat dengan pusat kekuasaan.
Jabatan tersebut merupakan amanat konstitusi yang membawa kepentingan seluruh warga negara.
Demokrasi Tidak Selalu Runtuh dengan Suara Keras
Pengunduran diri Gibran, jika terjadi, dapat menjadi titik balik dalam perjalanan politik pemerintahan Prabowo.
Peristiwa tersebut membuka peluang bagi Presiden untuk memperkuat efektivitas pemerintahan. Namun, pada saat bersamaan, perubahan konfigurasi kekuasaan juga membawa risiko konsentrasi pengaruh pada kelompok elite tertentu.
Dua kemungkinan itu berjalan beriringan.
Prabowo menghadapi pilihan politik yang tidak sederhana. Ia dapat membangun pemerintahan yang solid dengan tetap menjaga ruang pengawasan. Atau, ia dapat memperkuat konsolidasi internal dengan konsekuensi menyempitnya keseimbangan antarkekuatan politik.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup dilihat dari seberapa kuat Presiden mengendalikan koalisinya.
Ukuran yang lebih penting ialah seberapa jauh kekuasaan bersedia menerima kritik, membuka ruang koreksi, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada publik.
Sebab, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dalam perebutan jabatan. Demokrasi juga berbicara tentang batas-batas yang harus dihormati oleh mereka yang telah memperoleh kekuasaan.
Di sinilah bahaya laten itu bekerja.
Demokrasi tidak selalu kehilangan dirinya melalui kudeta atau pembubaran lembaga negara. Ia juga dapat terkikis ketika seluruh kekuatan politik semakin nyaman berada dalam satu barisan.
Tidak ada pertentangan yang terlihat. Tidak ada gejolak besar yang mengganggu pemerintahan. Semuanya tampak terkendali.
Namun, ketika terlalu sedikit pihak yang berani mengoreksi kekuasaan, ketenangan justru dapat menyembunyikan persoalan yang lebih serius.
Gibran mungkin menjadi bagian dari babak politik yang berakhir. Tetapi persoalan tentang siapa yang mengendalikan kekuasaan, bagaimana kekuasaan dibatasi, dan untuk siapa kekuasaan bekerja, masih jauh dari selesai. @dimas
