Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai memproses pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk mengisisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri. Pada Jumat 13/11/2026, pimpinan MPR memutuskan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden. Proses tersebut akan melewati pemeriksaan administrasi dan persyaratan sebelum MPR menentukan satu nama melalui sidang paripurna.
Tabooo.id: Jakarta – Di tengah proses tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus mantan calon presiden 2024, Ganjar Pranowo, mengingatkan Prabowo agar tidak sekadar hanya memilih pengganti Gibran untuk mengisi kekosongan jabatan. Menurutnya, keputusan tersebut harus menjadi momentum memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
“Ini kesempatan untuk Presiden dan partai pengusung untuk memilih yang paling pas. Karena ini jadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Ganjar kepada Kompas.com, Jumat 13/11/2026.
Pernyataan Ganjar memperlihatkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden tidak hanya menjadi persoalan administratif ketatanegaraan. Keputusan politik tersebut juga membawa konsekuensi terhadap persepsi masyarakat mengenai kualitas kepemimpinan nasional.
Penganti Gibran: Satu Kursi, Dua Nama, dan Proses Konstitusional
MPR Mulai Menjalankan Mekanisme Penggantian
Keputusan mengirimkan surat kepada Presiden merupakan hasil rapat gabungan MPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 13/11/2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pimpinan MPR akan meminta Presiden segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden. Kedua kandidat tersebut selanjutnya menjalani pemeriksaan oleh tim verifikasi yang dibentuk MPR.
“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” kata Muzani dalam konferensi pers, Jumat 13/11/2026.
MPR juga menyiapkan dua perangkat kerja untuk mendukung proses tersebut. Pertama, tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan calon. Kedua, tim ad hoc yang mempersiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.
Dengan demikian, proses penggantian Gibran tidak berlangsung melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Prabowo mengajukan dua kandidat, sedangkan MPR menjalankan tahapan pemilihan sesuai mekanisme yang berlaku.
Aturan 14 Hari Menjadi Batas Pengajuan Kandidat
Salah satu ketentuan penting dalam proses tersebut terdapat dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.
Aturan tersebut menyebutkan:
“Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.”
Ketentuan ini menjadi dasar pengaturan waktu pengajuan dua kandidat sebelum sidang paripurna berlangsung.
MPR kemudian menetapkan jadwal sidang paripurna pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran pada 02/12/2026.
Berdasarkan jadwal tersebut, dua nama kandidat beserta persyaratannya harus disampaikan paling lambat 18/11/2026.
Artinya, terdapat tenggat yang harus diperhatikan Presiden. Pengajuan kandidat tidak cukup hanya menyebutkan nama, tetapi juga harus disertai kelengkapan persyaratan untuk menjalani pemeriksaan oleh MPR.
Verifikasi Menjadi Tahap Penting Sebelum Pemilihan
Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR akan memeriksa dokumen dan persyaratan masing-masing kandidat.
Tahap verifikasi memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa kandidat memenuhi ketentuan pencalonan sebelum memasuki proses pemilihan.
MPR juga memiliki tenggat konstitusional paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang paripurna dan memilih wakil presiden pengganti.
Ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan tersebut berhubungan dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah.
Dengan mekanisme tersebut, MPR memiliki tanggung jawab memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, mulai dari penerimaan usulan, verifikasi, pemilihan, hingga pengesahan dan pelantikan.
Ganjar Soroti Kepercayaan Publik dan Kondisi Ekonomi
Selain proses ketatanegaraan, Ganjar Pranowo menyoroti tantangan ekonomi yang perlu menjadi perhatian Presiden dalam menentukan calon wakil presiden berikutnya.
Menurut Ganjar, pemulihan kepercayaan publik harus berjalan beriringan dengan perbaikan ekonomi nasional. Ia menghubungkan kepercayaan investor, penguatan rupiah, pemulihan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga penciptaan lapangan kerja.
“Dengan harapan ekonomi membaik, rupiah menguat, IHSG pulih, dan investor percaya untuk kembali menanamkan uangnya di Indonesia, sehingga ekonomi tumbuh lapangan kerja tercipta,” imbuh Ganjar, Jumat 13/11/2026.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan kepemimpinan dalam konteks yang lebih luas. Wakil presiden bukan hanya menduduki posisi dalam struktur pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari kepemimpinan nasional yang harus menjaga kesinambungan kebijakan dan stabilitas politik.
Namun, pemulihan kepercayaan investor tidak bisa hanya bertumpu pada pergantian figur. Pemerintah tetap harus menunjukkan konsistensi kebijakan, kepastian hukum, pengelolaan fiskal yang terukur, dan iklim usaha yang dapat diprediksi.
Dengan demikian, harapan Ganjar perlu dibaca sebagai pesan politik sekaligus tuntutan terhadap kinerja pemerintahan.
Apa Kata Aturan Konstitusi?
Untuk memahami batas kewenangan Presiden dan MPR, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan utama:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Ketentuan ini memperlihatkan pembagian kewenangan yang jelas.
- Presiden mengajukan dua calon wakil presiden.
- MPR menyelenggarakan sidang pemilihan.
- MPR memilih satu dari dua kandidat.
- Calon terpilih ditetapkan dan dilantik melalui mekanisme yang berlaku.
Pasal 46 UU MD3 juga mengatur bahwa kedua kandidat harus menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna sebelum pemilihan.
Apabila kedua kandidat memperoleh suara sama, MPR mengulang pemilihan satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden memilih salah satu kandidat.
Dengan kata lain, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan, tetapi bukan kewenangan menetapkan sendiri wakil presiden pengganti.
Ketentuan tersebut penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan proses pengusulan kandidat dengan keputusan akhir pemilihan.
Respons Partai Politik dan Pemerintah
Perkembangan pengisian jabatan wakil presiden juga berlangsung di tengah komunikasi politik antara Presiden dan partai-partai pendukung pemerintahan.
Pada Jumat 13/11/2026, sejumlah ketua umum partai politik dijadwalkan bertemu Prabowo di Istana Bogor sekitar pukul 16.00 WIB.
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menyampaikan rencana pertemuan tersebut kepada wartawan. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga mengonfirmasi bahwa Ketua Umum NasDem Surya Paloh akan hadir.
Pertemuan ini menjadi bagian dari perkembangan komunikasi politik setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis 12/11/2026.
Meski demikian, pertemuan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan siapa kandidat yang akan diajukan Presiden. Sampai informasi yang tersedia pada 13 November 2026, nama resmi kedua calon belum diumumkan kepada publik.
Masyarakat perlu membedakan antara komunikasi politik, proses pengusulan, dan keputusan konstitusional. Ketiganya berkaitan, tetapi tidak memiliki kedudukan yang sama.
Catatan Konstitusional: Jangan Sampai Prosedur Kalah oleh Kepentingan Politik
Pengisian jabatan wakil presiden merupakan salah satu ujian bagi praktik ketatanegaraan Indonesia. Peristiwa pengunduran diri Gibran memperlihatkan bagaimana konstitusi menyediakan mekanisme untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan ketika terjadi kekosongan jabatan.
Dalam konteks ini, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian publik.
Pertama, transparansi pengusulan. Presiden perlu menjelaskan dasar pertimbangan dalam mengajukan dua kandidat. Masyarakat berhak mengetahui kapasitas, rekam jejak, dan kompetensi calon yang diusulkan.
Kedua, akuntabilitas pemilihan. MPR harus menjalankan proses verifikasi dan pemilihan secara terbuka, sesuai kewenangan serta peraturan yang berlaku.
Ketiga, kepentingan publik. Pengisian jabatan tidak boleh berhenti pada pembagian pengaruh politik. Posisi wakil presiden membawa tanggung jawab terhadap kesinambungan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu siapa yang akan menggantikan Gibran. Masyarakat juga perlu melihat bagaimana Presiden dan MPR mempertanggungjawabkan proses pemilihan tersebut.
Kursi wakil presiden memang hanya satu. Namun, keputusan untuk mengisinya menyangkut legitimasi, kepercayaan, dan kualitas demokrasi Indonesia.
Publik Bukan Sekadar Menunggu Nama
Pergantian wakil presiden kali ini menghadirkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar siapa yang akan mendampingi Prabowo hingga 2029.
Apakah proses pengisian jabatan ini mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara?
Pengamat pemilu dan tata negara Titi Anggraini, dalam keterangannya kepada Media Indonesia pada Rabu 11/11/2026, menjelaskan bahwa kewenangan mengusulkan dua calon berada di tangan Presiden. Ia juga menegaskan bahwa MPR tetap memiliki kewenangan memilih satu di antara dua kandidat tersebut. mediaindonesia.com
Pandangan tersebut penting karena memperjelas bahwa proses penggantian wakil presiden bukan sekadar formalitas untuk mengesahkan pilihan politik Presiden.
MPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan pemilihan. Presiden memiliki tanggung jawab politik untuk mengajukan kandidat yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana proses tersebut berlangsung.
Di sinilah prinsip tabooology bekerja: membaca persoalan bukan hanya dari siapa yang berada di panggung politik, tetapi juga dari bagaimana sistem menjalankan kewenangannya.
Jangan sampai proses konstitusional hanya menjadi prosedur administratif yang selesai di atas kertas, sementara persoalan kepercayaan publik tidak mendapatkan jawaban. @teguh
