Proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki tahapan pembahasan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat 13/11/2026 pukul 14.00 WIB untuk membahas waktu pelaksanaan rapat paripurna dan mekanisme Pengganti Gibran sebagai Wakil Presiden.
Tabooo.id: Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, rapat gabungan tersebut akan melibatkan seluruh pimpinan MPR, pimpinan delapan fraksi, serta satu pimpinan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“MPR dan kelompok DPD di MPR. Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat pukul 14.00 besok siang,” kata Muzani setelah menerima surat pengunduran diri Gibran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 12/11/2026.
Rapat ini menjadi tahapan penting karena MPR harus memastikan seluruh prosedur penggantian wakil presiden berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persoalannya bukan sekadar menentukan siapa yang akan menduduki kursi tersebut, melainkan memastikan setiap tahapan memiliki dasar hukum dan administrasi yang jelas.
Empat Agenda MPR: Dari Jadwal Paripurna hingga Verifikasi Calon
Muzani menyebut rapat gabungan akan membahas empat agenda utama.
Pertama, MPR menetapkan jadwal pelaksanaan rapat paripurna untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden. Kedua, MPR menyiapkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Ketiga, rapat membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dokumen kedua calon. Keempat, MPR menyepakati pembentukan tim ad hoc untuk menyusun rancangan ketetapan MPR sebagai bagian dari proses penggantian.
“Itulah ketetapan yang akan kita putuskan pada Jumat besok jam 14.00 WIB,” ujar Muzani.
Keempat agenda tersebut memperlihatkan bahwa proses penggantian wakil presiden tidak dapat berlangsung melalui keputusan politik sepihak. MPR harus menjalankan tahapan kelembagaan, sedangkan Presiden memiliki kewenangan mengajukan calon sesuai mekanisme yang berlaku.
Mekanisme Konstitusional: Presiden Mengajukan Dua Nama
Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib menjadi dasar pengaturan tahapan pengisian jabatan wakil presiden.
Pasal 134 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan. Rapat gabungan yang menentukan jadwal paripurna wajib berlangsung paling lama 3 x 24 jam setelah kekosongan terjadi.
Setelah rapat gabungan, pimpinan MPR harus menyampaikan hasil keputusan kepada Presiden paling lama 3 x 24 jam. Surat tersebut juga harus memuat persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi calon wakil presiden.
Berikutnya, Pasal 136 mengatur Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna. Ketentuan ini menjadi dasar bagi Presiden untuk menyiapkan dua nama yang akan dipilih oleh MPR. docs.paralegal.id+1
Dengan demikian, kewenangan Presiden bukan menetapkan wakil presiden pengganti secara langsung. Presiden mengajukan dua calon, sedangkan MPR menjalankan proses pemilihan melalui sidang paripurna.
Yusril Siap Periksa Dokumen Calon Wapres
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya memeriksa kelengkapan dokumen calon wakil presiden pengganti Gibran.
Yusril menyampaikan pernyataan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menilai pemeriksaan persyaratan perlu dilakukan secara cermat agar persoalan administrasi maupun persyaratan calon tidak kembali menjadi polemik.
“Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wakil Presiden, Pak Gibran; supaya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu,” kata Yusril, dikutip dari ANTARA.
Yusril juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh menentukan dua nama yang akan disampaikan kepada MPR. Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai politik koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pembagian kewenangan antara eksekutif dan lembaga legislatif dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Presiden menentukan usulan calon, sementara MPR menjalankan pemilihan sesuai ketentuan konstitusi. kumham-imipas.go.id+1
Kekosongan Wapres Tidak Menghentikan Pemerintahan
Di tengah proses penggantian, Yusril menjelaskan kekosongan jabatan wakil presiden tidak otomatis menghambat jalannya pemerintahan. Presiden tetap menjalankan kekuasaan pemerintahan tanpa harus menunjuk pejabat sementara untuk mengisi posisi wakil presiden.
Menurut Yusril, wakil presiden bertugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, ketika jabatan tersebut kosong, presiden tetap dapat melaksanakan kewenangannya, termasuk saat melakukan kunjungan ke luar negeri.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena, kalau tidak ada wakil presiden, presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden,” kata Yusril.
Penjelasan tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kekosongan satu jabatan dalam lembaga kepresidenan tidak serta-merta menciptakan kekosongan kekuasaan eksekutif. Namun, proses pengisian jabatan tetap harus berjalan sesuai tenggat dan mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Catatan Prosedur yang Menjadi Perhatian Publik
Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam proses penggantian wakil presiden.
- Batas waktu 60 hari. MPR tidak memiliki keleluasaan tanpa batas untuk membiarkan jabatan wakil presiden kosong. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menetapkan batas maksimal penyelenggaraan sidang untuk memilih pengganti.
- Kewenangan Presiden dan MPR berbeda. Presiden mengusulkan dua calon, sedangkan MPR memilih salah satunya melalui sidang.
- Verifikasi menjadi tahapan penting. Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan calon harus diperiksa sebelum proses pemilihan berlangsung. jdih.dpr.go.id+1
Prosedur Harus Lebih Kuat daripada Kepentingan Politik
Pergantian wakil presiden bukan sekadar pergantian figur di kursi kekuasaan. Proses ini menyangkut kepastian konstitusi, kesinambungan pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Karena itu, perhatian publik tidak cukup diarahkan pada siapa yang akan menggantikan Gibran. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana Presiden menentukan dua nama, bagaimana MPR memverifikasi persyaratan, serta bagaimana proses pemilihan berlangsung secara transparan.
Pernyataan Yusril mengenai pemeriksaan dokumen menjadi salah satu perhatian penting. Verifikasi tidak boleh berhenti sebagai formalitas administrasi. Setiap persyaratan harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Kursi boleh kosong sementara, tetapi kepastian hukum tidak boleh ikut menggantung.
MPR dan Presiden kini memiliki tanggung jawab berbeda yang harus berjalan dalam satu jalur konstitusional. Publik menunggu bukan hanya nama pengganti, melainkan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. @teguh
