Indonesia tidak kehilangan presidennya ketika Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Kabinet tetap bekerja, kebijakan tetap berjalan tanpa Wapres, dan Prabowo Subianto tetap memegang kendali pemerintahan. Namun, ada satu posisi penting yang mendadak kosong pejabat yang secara konstitusional disiapkan untuk menggantikan Presiden ketika kepala negara tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya.
Tabooo.id – Pada Kamis 12/11/2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. Gibran tidak mencantumkan alasan spesifik dalam surat tersebut. Peristiwa ini sekaligus membuka kembali pertanyaan mendasar apakah Indonesia benar-benar tidak bermasalah tanpa Wapres, atau selama ini publik terlalu terbiasa menganggap jabatan tersebut sekadar pelengkap kepresidenan?
Pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan melihat apakah pemerintahan masih berjalan. Sebab, negara yang mampu bekerja dalam keadaan normal belum tentu mempunyai mekanisme yang sepenuhnya siap ketika keadaan darurat datang. Di sinilah persoalan sebenarnya berada.
Tanpa Wapres: Presiden Tetap Berkuasa, Tetapi Sistem Kehilangan Lapisan Pengaman
Ada satu hal yang patur diingat dan dicermati bersama serta perlu diluruskan yaitu, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak otomatis membuat kewenangan Presiden berkurang.
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara ayat (2) menyebut Presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa pusat kekuasaan eksekutif berada pada Presiden. Wakil Presiden bukan pemegang kekuasaan pemerintahan kedua yang harus selalu memberikan persetujuan atas setiap kebijakan kepala negara.
Artinya, ketika Gibran mengundurkan diri, Prabowo tidak kehilangan kewenangan untuk memimpin kabinet, menetapkan kebijakan, menjalankan pemerintahan, ataupun menggunakan kekuasaan konstitusional lainnya.
Namun, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa tidak ada persoalan.
Ada perbedaan besar antara kemampuan seorang Presiden menjalankan pemerintahan dan kemampuan sebuah negara menjamin pergantian kepemimpinan secara konstitusional.
Presiden mungkin tetap kuat. Dukungan politik bisa tetap solid. Para menteri bisa terus menjalankan tugasnya. Tetapi, kekosongan jabatan Wakil Presiden membuat satu lapisan dalam arsitektur suksesi nasional tidak lagi terisi.
Di sinilah jika ada ungkapan No Wapres, No Problem perlu diuji lebih jauh.
Benar, pemerintahan tidak otomatis lumpuh tanpa Wakil Presiden. Namun, apakah negara sudah memiliki tingkat kesiapan yang sama ketika Presiden mendadak tidak dapat menjalankan kewajibannya?
Itu persoalan yang berbeda.
Pasal 4 dan Pasal 8: Dua Wajah Kekuasaan Yang Tidak Boleh Dipisahkan
Jika Pasal 4 menjelaskan siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan, Pasal 8 menjelaskan bagaimana negara mempertahankan kekuasaan tersebut ketika terjadi pergantian atau keadaan darurat.
Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, Wakil Presiden menggantikannya sampai akhir masa jabatan.
Ketentuan ini menempatkan Wakil Presiden dalam posisi yang sangat strategis. Ia bukan sekadar pendamping Presiden, melainkan bagian dari mekanisme kesinambungan kepemimpinan nasional.
Masalahnya, ketika kursi tersebut kosong, mekanisme penggantian langsung yang dirancang dalam Pasal 8 ayat (1) tidak lagi mempunyai pejabat yang siap menjalankannya.
Bukan berarti Indonesia otomatis kehilangan jalur suksesi. Namun, kondisi tersebut membuat negara harus bergantung pada ketentuan lain yang memiliki karakter lebih kompleks.
Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak membiarkan kekosongan jabatan berlangsung tanpa batas.
Pemerintah tetap berjalan, tetapi kekosongan harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Kamis 12/11/2026, menjelaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak membutuhkan persetujuan MPR. Menurutnya, surat tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Yusril mengatakan:
“Dengan demikian, surat tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR, tetapi menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.”
Pernyataan tersebut memperjelas bahwa persoalan utamanya bukan mempertanyakan sah atau tidaknya keputusan pengunduran diri melalui persetujuan politik, melainkan memastikan proses pengisian jabatan berjalan sesuai konstitusi.
Namun, ada pertanyaan yang lebih besar: mengapa keberadaan Wakil Presiden baru terasa sangat penting ketika negara menghadapi kemungkinan kehilangan Presiden?
Wakil Presiden: Ban Serep Atau Pengaman Republik?
Dalam praktik politik Indonesia, jabatan Wakil Presiden kerap terlihat berada di bawah bayang-bayang Presiden.
Ruang geraknya sangat dipengaruhi pembagian tugas, kepercayaan Presiden, serta konfigurasi politik di dalam pemerintahan. Ada Wakil Presiden yang memperoleh ruang besar dalam kebijakan publik. Ada pula yang lebih sering menjalankan fungsi representatif dan menghadiri kegiatan seremonial.
Situasi tersebut melahirkan persepsi bahwa Wakil Presiden hanya menjadi pendamping kepala negara. Padahal, konstitusi memberikan fungsi yang jauh lebih mendasar.
Wakil Presiden merupakan bagian dari desain keberlangsungan pemerintahan. Ketika Presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya, posisi tersebut menjadi penghubung konstitusional agar negara tidak mengalami kekosongan kepemimpinan.
Karena itu, ukuran pentingnya Wakil Presiden tidak seharusnya hanya dilihat dari seberapa sering ia tampil di hadapan publik, seberapa banyak kebijakan yang ia hasilkan, atau seberapa besar pengaruh politiknya.
Ada fungsi kenegaraan yang mungkin tidak terlihat dalam aktivitas sehari-hari, tetapi justru menjadi sangat menentukan ketika keadaan berubah.
Menyebut Wakil Presiden sebagai ban serep mungkin terdengar sederhana. Namun, analogi tersebut juga mengandung persoalan.
Ban serep tidak dipasang untuk terus digunakan setiap hari. Tetapi ketika ban utama mengalami kerusakan, keberadaannya menjadi sangat menentukan agar perjalanan tidak berhenti.
Begitu pula Wakil Presiden. Ia tidak harus mengambil alih setiap urusan Presiden. Namun, negara membutuhkan kepastian bahwa fungsi penggantian kepemimpinan dapat berlangsung secara sah dan cepat.
Persoalannya bukan apakah Wakil Presiden lebih berkuasa daripada Presiden. Persoalannya adalah apakah negara sudah memiliki pengaman yang memadai ketika kekuasaan utama mengalami gangguan.
Triumvirat: Jalan Darurat Yang Menyisakan Pertanyaan
Konstitusi sebenarnya telah menyediakan mekanisme luar biasa ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan kewajibannya.
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa tugas kepresidenan dijalankan bersama oleh tiga menteri:
- Menteri Luar Negeri.
- Menteri Dalam Negeri.
- Menteri Pertahanan.
Mekanisme ini dikenal sebagai triumvirat.
Ketiga menteri tersebut menjalankan tugas kepresidenan secara bersama-sama sampai MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru paling lambat 30 hari setelah keadaan tersebut terjadi.
Mengapa tiga kementerian itu?
Ketiganya mewakili tiga bidang strategis yang menentukan kelangsungan negara hubungan dengan dunia internasional, stabilitas pemerintahan dalam negeri, serta pertahanan dan keamanan nasional.
Namun, mekanisme ini bukan berarti ketiga menteri memiliki kedudukan setara dengan Presiden definitif.
Mereka menjalankan mandat konstitusional sementara. Kekuasaan tersebut bukan mandat elektoral baru, melainkan kewenangan yang secara langsung diberikan oleh UUD 1945 untuk menjaga negara dalam keadaan luar biasa.
Di sinilah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius.
Pasal 8 ayat (3) menggunakan frasa “secara bersamaan”.
Bagaimana apabila Wakil Presiden sudah mengundurkan diri, kemudian Presiden meninggal dunia atau tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya?
Apakah kondisi tersebut otomatis dapat dimasukkan ke dalam mekanisme triumvirat?
Secara tekstual, rumusan konstitusi memang menyebut keadaan Presiden dan Wakil Presiden terjadi secara bersamaan. Karena itu, penerapannya dalam situasi ketika kedua jabatan kosong melalui peristiwa yang berbeda waktu membutuhkan penafsiran hukum yang cermat.
Di sisi lain, tujuan konstitusi adalah memastikan tidak terjadi kekosongan pelaksana kekuasaan negara.
Menerima kemungkinan bahwa negara tidak mempunyai pejabat yang dapat menjalankan tugas kepresidenan hanya karena peristiwa kekosongan terjadi pada waktu berbeda tentu menimbulkan persoalan serius.
Namun, tujuan tersebut juga tidak boleh menjadi alasan untuk menciptakan kewenangan baru tanpa dasar hukum yang jelas.
Inilah wilayah yang membutuhkan penjelasan akademis, pembacaan konstitusi, dan kepastian hukum. Mekanisme darurat tidak boleh hanya mengandalkan asumsi bahwa semua pihak akan memahami apa yang harus dilakukan ketika krisis datang.
Konstitusi harus menyediakan kepastian, bukan sekadar harapan.
Mandat Rakyat dan Legitimasi Kekuasaan
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting: dari mana legitimasi seorang pemimpin berasal?
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dipilih dalam satu pasangan melalui pemilihan umum. Keduanya memperoleh mandat elektoral dari rakyat, meskipun kedudukan dan kewenangan konstitusionalnya berbeda.
Ketika Wakil Presiden menggantikan Presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (1), kesinambungan kepemimpinan berlangsung melalui pejabat yang sejak awal turut memperoleh mandat elektoral.
Situasinya berbeda ketika triumvirat mengambil alih tugas kepresidenan.
Ketiga menteri tidak dipilih langsung oleh rakyat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Mereka memperoleh jabatan melalui pengangkatan Presiden. Namun, kewenangan sementara mereka tetap memiliki dasar legitimasi konstitusional karena Pasal 8 ayat (3) secara eksplisit mengaturnya.
Dengan demikian, terdapat perbedaan antara legitimasi elektoral dan legitimasi konstitusional.
Keduanya sama-sama penting, tetapi tidak dapat dipertukarkan begitu saja.
Dalam negara demokratis, keadaan darurat tidak boleh menjadi pintu masuk untuk memperpanjang kekuasaan tanpa batas. Itulah sebabnya Pasal 8 ayat (3) juga mengatur tenggat waktu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru.
Konstitusi berusaha memastikan dua hal berjalan bersama: pemerintahan tetap berlangsung dan legitimasi demokratis tetap dipulihkan.
Ketika Kekosongan Jabatan Berubah Menjadi Ujian Politik
Pengunduran diri Gibran tidak hanya menghadirkan persoalan hukum tata negara. Peristiwa ini juga membuka ruang bagi pertarungan kepentingan politik.
Pasalnya, Wakil Presiden pengganti tidak dipilih melalui pemilihan umum langsung. Presiden mengusulkan dua calon, kemudian MPR memilih salah satunya.
Artinya, proses pengisian jabatan tersebut akan melibatkan konfigurasi politik di parlemen, hubungan antarpimpinan partai, dan keputusan Presiden.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Jumat 13/11/2026, menyoroti perbedaan pengaturan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), khususnya mengenai pihak yang berwenang mengusulkan calon pengganti.
Jimly menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut partai pengusung sebagai pihak yang mengajukan calon ketika hanya jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Ia menyampaikan:
“Kalau kekosongannya itu tiga orang, Presiden, Wakil Presiden, harus triumvirat. Nah, yang mengajukan adalah partai pengusung dari kandidat waktu pilpres.”
Ia kemudian menyoroti bahwa ketentuan tersebut berbeda ketika yang kosong hanya posisi Wakil Presiden.
Perbedaan penafsiran ini penting karena menyangkut siapa yang mempunyai kewenangan mengajukan calon dan bagaimana MPR menjalankan proses pemilihan.
Dengan kata lain, kekosongan jabatan tidak hanya membuka persoalan administratif, tetapi juga menghadirkan ruang perdebatan mengenai batas kewenangan lembaga negara.
Di sinilah pengawasan publik diperlukan.
Jangan sampai proses pengisian Wakil Presiden hanya berubah menjadi negosiasi elite yang mengabaikan kepentingan publik. Jabatan tersebut bukan hadiah politik, bukan pula sekadar alat untuk menyeimbangkan kekuatan partai.
Wakil Presiden adalah bagian dari arsitektur ketatanegaraan. Karena itu, publik berhak mengetahui alasan pemilihan calon, kapasitasnya, rekam jejaknya, serta bagaimana calon tersebut dapat menjalankan tanggung jawab konstitusional.
Ketahanan Konstitusi Tidak Boleh Bergantung Pada Keberuntungan
Indonesia saat ini mempunyai mekanisme untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. MPR telah memulai proses tersebut setelah menerima surat pengunduran diri Gibran.
Pada Jumat (13/11/2026), Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya mengirim surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden. MPR juga menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan, pengesahan, dan pelantikan pengganti Gibran.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme konstitusional mulai dijalankan.
Namun, penyelesaian kekosongan jabatan saat ini tidak otomatis menjawab seluruh persoalan yang muncul dari desain suksesi nasional.
Ada tiga lapisan ketahanan yang perlu dibedakan.
Pertama, keberlangsungan pemerintahan.
Apakah negara tetap mampu menjalankan kebijakan, pelayanan publik, dan fungsi eksekutif ketika Wakil Presiden tidak ada? Untuk kondisi normal, jawabannya adalah ya.
Kedua, keamanan suksesi.
Apakah terdapat kepastian siapa yang secara sah menggantikan Presiden ketika kepala negara tidak dapat menjalankan tugas? Di sinilah keberadaan Wakil Presiden menjadi sangat penting.
Ketiga, ketahanan konstitusi.
Apakah seluruh mekanisme pergantian kekuasaan dapat dijalankan secara jelas ketika terjadi keadaan darurat, termasuk ketika kekosongan jabatan berlangsung secara berurutan?
Ketiganya saling berhubungan, tetapi tidak selalu mempunyai tingkat kesiapan yang sama.
Sebuah pemerintahan bisa terlihat stabil karena Presiden masih sehat, kabinet masih bekerja, dan dukungan politik belum terganggu. Namun, stabilitas sehari-hari tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran kekuatan negara.
Sistem yang matang harus mampu bekerja bahkan ketika situasi tidak berjalan sesuai rencana. Itulah fungsi konstitusi: membatasi kekuasaan sekaligus memastikan negara tetap mempunyai dasar kewenangan ketika orang-orang yang memegang jabatan berganti.
Republik Bukan Milik Satu Orang
Pengunduran diri Gibran seharusnya tidak dibaca sebagai bukti bahwa jabatan Wakil Presiden tidak penting. Justru peristiwa ini mengingatkan bahwa desain ketatanegaraan tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang menduduki kursi kekuasaan.
Presiden Prabowo tetap memiliki kewenangan konstitusional. Kabinet tetap menjalankan pemerintahan. Negara tidak berhenti hanya karena satu jabatan kosong.
Namun, pertanyaan mengenai kesiapan suksesi tidak boleh dikesampingkan hanya karena belum terjadi keadaan darurat.
Kekuasaan yang kuat bukan berarti negara harus bergantung pada satu orang. Sebaliknya, negara yang kuat adalah negara yang mampu mempertahankan legitimasi dan keberlangsungan pemerintahan meskipun pemimpinnya berganti secara mendadak.
Karena itu, pembahasan mengenai Wakil Presiden tidak boleh berhenti pada siapa yang akan mendampingi Prabowo hingga 2029.
Publik perlu mengawasi bagaimana proses pengisian jabatan berlangsung, bagaimana MPR menafsirkan konstitusi, dan apakah mekanisme suksesi Indonesia benar-benar mampu menghadapi situasi yang lebih sulit.
Sebab, negara tidak boleh baru mencari jawaban ketika keadaan darurat sudah terjadi.
Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar Indonesia bisa atau tidak bisa berjalan tanpa Wakil Presiden. Persoalannya adalah apakah Indonesia mempunyai sistem yang tetap bisa berjalan ketika Presiden pun tidak lagi mampu menjalankan tugasnya.
Republik tidak boleh menjadi kuat hanya karena pemimpinnya masih berdiri. Republik harus kuat karena konstitusinya mampu menjaga negara, bahkan ketika orang-orang yang menjalankan kekuasaan tidak lagi berada di tempatnya.
Itulah perbedaan antara pemerintahan yang sekadar berjalan dan negara yang benar-benar siap menghadapi krisis. @teguh
