Syarat pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden kini menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK). Jovi Andrea Bachtiar mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui perkara Nomor 423/PUU-XXIV/2026. Pemohon meminta MK menghapus ketentuan tersebut karena menilai ijazah pendidikan formal tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran kelayakan seseorang memimpin negara.
Tabooo.id: Jakarta – Permohonan Syarat Pendidikan Minimal Tamat SMA Capres itu terdaftar pada Kamis, 12/11/2026. Namun, gugatan tersebut masih berupa permohonan yang harus diperiksa dan diputus oleh majelis hakim konstitusi. Artinya, syarat pendidikan minimal SMA bagi capres dan cawapres tetap berlaku selama MK belum mengeluarkan putusan yang mengubah ketentuan tersebut.
Permohonan Masuk, Syarat Pendidikan Minimal Tamat SMA Capres Dipersoalkan
Jovi Andrea Bachtiar menjadi pemohon dalam perkara pengujian materiil UU Pemilu tersebut. Ia didampingi dua kuasa hukum, yakni Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.
Objek pengujian berfokus pada Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.
Ketentuan tersebut berbunyi:
“Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.”
Pemohon menilai ketentuan tersebut terlalu menitikberatkan aspek administratif pendidikan formal. Menurut argumentasi dalam permohonan, kemampuan seseorang menjalankan pemerintahan tidak otomatis ditentukan oleh jenjang pendidikan maupun kepemilikan ijazah.
Pemohon juga berpendapat bahwa pengalaman organisasi, keterlibatan dalam pemerintahan, serta pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi bagian dari kapasitas kepemimpinan seseorang.
Dengan argumentasi itu, gugatan tidak sekadar memperdebatkan ijazah, tetapi juga mempertanyakan batas antara persyaratan administratif dan ukuran kompetensi seorang calon pemimpin negara.
AS Jadi Pembanding dalam Gugatan
Dalam dokumen permohonannya, Jovi menggunakan Amerika Serikat sebagai salah satu pembanding. Ia menyoroti bahwa konstitusi negara tersebut tidak mensyaratkan ijazah pendidikan formal bagi seseorang yang ingin menjadi presiden.
Pemohon mengutip Pasal II Section 1 Clause 5 Konstitusi Amerika Serikat. Ketentuan itu menetapkan tiga persyaratan utama bagi calon presiden, yaitu:
- Warga negara Amerika Serikat sejak lahir atau natural-born citizen.
- Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.
- Telah tinggal di Amerika Serikat selama minimal 14 tahun.
Pemohon juga membandingkan aturan tersebut dengan Prancis dan India. Dalam argumentasinya, kedua negara itu tidak menjadikan ijazah pendidikan formal sebagai syarat konstitusional untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara.
Dokumen permohonan tersebut menyatakan:
“Persyaratan pendidikan formal bukanlah satu-satunya pendekatan yang dapat digunakan oleh negara demokrasi dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden.”
Perbandingan ini menjadi salah satu dasar pemohon untuk meminta perubahan terhadap ketentuan dalam UU Pemilu Indonesia.
Namun, perbedaan sistem ketatanegaraan, tradisi hukum, dan desain pemilu setiap negara tetap perlu diperhitungkan. Perbedaan aturan di negara lain tidak otomatis membuktikan bahwa ketentuan Indonesia bertentangan dengan konstitusi.
MK Diminta Mengubah Standar Pencalonan
Dalam petitumnya, pemohon meminta majelis hakim konstitusi mengabulkan seluruh permohonan dan menyatakan Pasal 169 huruf r UU Pemilu bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Permintaan tersebut membawa persoalan ke ranah konstitusional: sejauh mana pembentuk undang-undang dapat menetapkan persyaratan pendidikan bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden?
Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Artinya, konstitusi memang memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan persyaratan tambahan.
Di sinilah persoalan hukumnya menjadi penting. Penghapusan syarat pendidikan bukan sekadar persoalan menghilangkan kewajiban menunjukkan ijazah. MK juga perlu menilai apakah persyaratan tersebut memiliki dasar konstitusional yang wajar dan apakah pembatasannya sejalan dengan prinsip persamaan kesempatan warga negara dalam pemerintahan.
Catatan Perspektif Hukum
Dalam tulisan berjudul Syarat Pendidikan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Majalah Konstitusi edisi Oktober 2026, Wilma Silalahi, S.H., M.H., Panitera Pengganti MK sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak secara eksplisit menetapkan jenjang pendidikan untuk calon presiden dan wakil presiden.
Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur persyaratan tersebut. Ruang pengaturan ini dikenal dalam hukum tata negara sebagai open legal policy atau kebijakan hukum terbuka.
Perspektif tersebut penting untuk memahami duduk perkara. Tidak dicantumkannya syarat pendidikan dalam konstitusi tidak otomatis membuat persyaratan SMA dalam undang-undang inkonstitusional. Sebaliknya, keberadaan kewenangan pembentuk undang-undang juga tidak berarti setiap persyaratan yang dibuat pasti bebas dari pengujian konstitusional.
Apa yang Sebenarnya Dipertaruhkan?
Perkara ini mempertemukan dua pertimbangan yang sama-sama penting.
Pertama, akses politik dan kesetaraan warga negara.
Penghapusan syarat pendidikan dapat memperluas kesempatan warga negara untuk mencalonkan diri tanpa menjadikan ijazah sebagai penghalang administratif. Namun, akses yang lebih terbuka tetap harus berjalan bersama persyaratan lain yang menjamin integritas dan kemampuan menjalankan jabatan publik.
Kedua, standar kompetensi kepemimpinan.
Pendidikan formal memang bukan satu-satunya sumber pengetahuan dan kecakapan. Pengalaman pemerintahan, kepemimpinan organisasi, kemampuan mengambil keputusan, serta pemahaman terhadap persoalan masyarakat juga berperan penting.
Namun, menghapus syarat ijazah tidak otomatis menjamin calon pemimpin memiliki kompetensi yang memadai. Persoalan berikutnya justru terletak pada bagaimana masyarakat, partai politik, dan sistem pemilu menguji kapasitas calon secara terbuka dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, perdebatan ini tidak tepat jika disederhanakan menjadi pertentangan antara orang berpendidikan tinggi dan orang tanpa ijazah. Substansinya adalah bagaimana negara menentukan standar kelayakan bagi jabatan tertinggi dalam pemerintahan.
Perkara Masih Berjalan, Belum Ada Perubahan Aturan
Berdasarkan catatan resmi MK, permohonan Nomor 423/PUU-XXIV/2026 telah terdaftar pada 12/11/2026. Pencatatan perkara juga menunjukkan bahwa MK telah menerbitkan surat penyampaian salinan permohonan kepada sejumlah lembaga negara.
Tahapan tersebut merupakan bagian dari proses penanganan perkara, bukan tanda bahwa MK telah menerima atau mengabulkan gugatan.
Selama belum ada putusan yang menyatakan sebaliknya, Pasal 169 huruf r UU Pemilu tetap berlaku. Calon presiden dan wakil presiden masih harus memenuhi persyaratan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.
Perkara ini pada akhirnya akan menguji dua hal: ruang kebijakan pembentuk undang-undang dan batas konstitusional dalam menentukan siapa yang berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin negara.
Ijazah Bukan Jaminan Kepemimpinan, tetapi Penghapusan Syarat Juga Bukan Jaminan Kompetensi. Perdebatan yang harus dijawab bukan semata-mata siapa yang memiliki ijazah, melainkan bagaimana demokrasi memastikan calon pemimpin mempunyai kapasitas, integritas, dan tanggung jawab terhadap rakyat. @teguh
