Tabooo.id: Talk – Coba kita jujur sebentar. Kalau bukan karena video viral dan amarah warganet, apakah pembongkaran rumah Nenek Elina di Surabaya akan jadi bahan obrolan nasional? Atau justru kasus ini akan tenggelam sebagai satu lagi “urusan lapangan” yang selesai sebelum jam makan siang?
Pertanyaan ini memang tidak nyaman. Namun, justru karena itu kita perlu mengajukannya terutama jika kita masih percaya bahwa hukum seharusnya melindungi mereka yang paling lemah.
Dentuman alat berat yang meratakan rumah seorang lansia bukan sekadar suara besi bertemu beton. Suara itu berubah menjadi alarm sosial. Alarm yang menandai ada yang keliru dalam cara kita menyelesaikan konflik, apalagi ketika relasi kuasa timpang. Karena itu, kita tak bisa lagi berpura-pura bahwa ini cuma soal administrasi atau sengketa biasa.
Jadi, mari kita duduk sebentar. Anggap saja kita lagi debat santai sambil ngopi.
Ketika “Prosedur” Berubah Jadi Tekanan
Menurut kesaksian warga, petugas meratakan rumah hingga benar-benar menjadi puing. Saat itu, Nenek Elina berada di lokasi. Tangis dan teriakan warga tak mampu menghentikan proses. Video yang beredar memperlihatkan situasi tegang: ada massa, ada alat berat, dan ada rasa takut yang terasa nyata.
Kalau kita menyebut semua itu sebagai “penertiban”, rasanya istilah tersebut kehilangan empatinya.
Di titik ini, publik mulai bertanya. Prosedur macam apa yang membutuhkan alat berat dan pengamanan ala barisan? Mengapa semuanya harus berlangsung secepat itu? Mengapa tak ada ruang dialog? Atau justru ini yang bikin merinding apakah kecepatan sengaja dipilih agar tak ada waktu untuk melawan?
Nama, Ormas, dan Persepsi yang Terlanjur Terbentuk
Warga menyebut nama Samuel sebagai pihak yang diduga menggerakkan pembongkaran melalui orang-orang suruhannya. Situasi kemudian makin panas ketika nama ormas Madas ikut terseret, karena sejumlah individu di lapangan terlihat mengenakan atribut yang diasosiasikan dengan kelompok tersebut.
Benar atau tidaknya keterlibatan itu, satu hal jelas: persepsi publik sudah terbentuk. Terlebih lagi, di era digital, persepsi hampir selalu bergerak lebih cepat daripada klarifikasi.
Bantahan dan Masalah “Cuci Tangan”
Ketika sorotan publik membesar, bantahan pun muncul. Pihak yang mengatasnamakan Ormas Madas menyatakan tidak terlibat dan menyebut kejadian ini sebagai ulah oknum. Secara teori, argumen ini terdengar masuk akal. Namun, dari sudut pandang komunikasi publik, narasi ini terasa basi.
Masalahnya bukan sekadar siapa yang benar atau salah. Lebih dari itu, persoalannya terletak pada kehadiran kekuasaan informal di ruang konflik sipil. Saat warga kecil berhadapan dengan alat berat dan barisan pengamanan, pesan yang sampai ke publik sangat sederhana: kami lebih kuat.
Di negara yang menyimpan trauma konflik horizontal, pesan semacam ini berbahaya jika dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.
Amarah Publik dan Alarm Sosial
Tak heran jika warganet bereaksi keras. Sebagian meluapkan kemarahan, sebagian menunjukkan empati, sementara yang lain mengingatkan agar ketidakadilan semacam ini tidak terus dipelihara. Mereka tidak sedang menakut-nakuti, melainkan mengingatkan satu hal penting luka sosial bisa menumpuk.
Dan ketika negara terlambat hadir, masyarakat perlahan kehilangan kepercayaan pada jalur hukum. Saat itulah, masalah kecil bisa berubah menjadi persoalan besar.
Meski begitu, adil rasanya jika kita membuka ruang untuk perspektif lain. Bisa saja ada dasar hukum, putusan pengadilan, atau sengketa panjang yang tidak sepenuhnya terlihat dalam video viral. Bisa pula pihak pembongkar merasa menjalankan hak atau kewajiban.
Namun, di sinilah pertanyaan kuncinya muncul. Bahkan jika semua dokumen legal itu ada, apakah caranya sudah manusiawi? Haruskah seorang lansia menjadi pihak pertama yang merasakan kerasnya eksekusi?
Sebab, hukum yang baik bukan hanya sah di atas kertas, tetapi juga terasa adil di lapangan.
Sikap Tabooo: Kritis, Tapi Tetap Waras
Di Tabooo, kami memegang satu prinsip sederhana negara dan hukum tidak boleh kalah cepat dari alat berat dan tekanan massa. Kasus Nenek Elina bukan cuma soal satu rumah yang hancur, melainkan soal standar moral kita sebagai masyarakat.
Cara kita memperlakukan yang paling rentan akan selalu menjadi cermin paling jujur dari sistem yang kita banggakan.
Pada saat yang sama, kami juga percaya bahwa kemarahan publik itu wajar. Namun, kemarahan tersebut harus mengarah pada tuntutan yang tepat: transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas bukan pembenaran kekerasan atau stigmatisasi kelompok.
Jadi, Kamu di Kubu Mana?
Apakah kamu di kubu “asal legal, jalan terus”?
Atau di kubu “tanpa empati, hukum kehilangan rohnya”?
Atau mungkin kamu berada di tengah bingung, marah, tapi tetap ingin mendengar fakta secara utuh?
Yang jelas, puing rumah Nenek Elina meninggalkan satu pertanyaan besar yang tak bisa kita skip begitu saja kalau hari ini rumah seorang nenek bisa diratakan tanpa ruang aman, besok siapa yang harus viral dulu supaya didengar?
Lalu, kamu di kubu mana? (Penulis redaksi Tabooo.id)
