Tabooo.id: Nasional – Sindiran Presiden Prabowo Subianto soal pantai Bali yang kotor langsung mengguncang pemerintah pusat. Karena itu, Kementerian Pariwisata segera bergerak. Lembaga ini menyatakan akan menggandeng lintas kementerian, pemerintah daerah, serta TNI dan Polri untuk membersihkan destinasi wisata dari tumpukan sampah.
Langkah tersebut sekaligus menandai tindak lanjut atas peluncuran Gerakan Indonesia Asri yang Prabowo tetapkan sebagai program prioritas nasional. Melalui gerakan ini, pemerintah ingin menggeser kebersihan destinasi wisata dari sekadar jargon menjadi kerja nyata di lapangan.
Untuk mewujudkannya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen kolaborasi. Kementerian Pariwisata, menurut dia, akan bekerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, serta aparat keamanan.
“Pak Presiden sudah melaunching Gerakan Indonesia Asri. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pariwisata akan berkolaborasi dengan pemda serta TNI-Polri untuk membersihkan destinasi, bukan hanya di Bali, tetapi juga di destinasi lain,” ujar Widiyanti usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (4/2/2026).
Dengan pola kolaborasi ini, pemerintah berharap penanganan sampah berlangsung lebih cepat dan lebih merata. Selain itu, pemerintah ingin memastikan wajah Indonesia di mata dunia tidak lagi identik dengan pantai kotor.
Dari Inisiatif Sektoral ke Agenda Nasional
Sebelumnya, Kementerian Pariwisata telah menjalankan Gerakan Wisata Bersih sejak tahun lalu. Namun kini, Gerakan Indonesia Asri mengangkat inisiatif tersebut menjadi agenda nasional.
Widiyanti menjelaskan, perubahan status itu membawa konsekuensi pada skala dan kecepatan kerja. Program yang semula berjalan sektoral kini harus bergerak lintas sektor dan lintas wilayah.
“Kami tahun lalu sudah punya Gerakan Wisata Bersih. Sekarang, program ini masuk sebagai prioritas Presiden dan harus dilakukan secepat-cepatnya,” jelas Widiyanti.
Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk tidak lagi menunda penanganan sampah. Pemerintah juga menargetkan pembentukan kebiasaan baru serta sistem pengelolaan sampah yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Teguran Terbuka dari Presiden
Sorotan Presiden Prabowo mencuat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Senin (2/2/2026). Dalam forum tersebut, Prabowo secara langsung mempertanyakan kondisi pantai-pantai di Bali.
Ia menilai kondisi itu ironis, mengingat Bali selama ini menjadi ikon pariwisata Indonesia.
“Ini maaf ya, gubernur, bupati dari Bali. Ini real. Bulan Desember 2025 pantai Bali bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah?” ujar Prabowo.
Selain menyampaikan kritik, Prabowo menekankan peran kepala daerah. Menurutnya, kepala daerah memiliki kewenangan penuh untuk menggerakkan masyarakat, termasuk pelajar, dalam menjaga kebersihan.
Bahkan, ia mendorong gotong royong rutin.
“Entah hari Sabtu atau Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai. Ini pantai kita, halaman kita, ayo kita bersihkan ramai-ramai,” tambahnya.
Presiden Siap Turun Tangan
Lebih jauh, Prabowo menyampaikan peringatan keras. Jika pemerintah daerah tidak mampu bertindak cepat, ia siap melibatkan TNI dan Polri.
“Apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, dandim dan danrem saya perintah. Gerakkan anak buahmu. Korve tiap hari atau beberapa hari. Kepolisian juga gerakkan,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah pusat memandang persoalan sampah sebagai isu serius yang menyentuh kepentingan nasional.
Alarm dari Luar Negeri
Prabowo juga mengungkap keluhan seorang jenderal asal Korea Selatan yang baru kembali dari Bali. Jenderal tersebut menilai Bali kini semakin kotor dan tidak seindah dulu.
“Dia bilang ke saya, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now, Bali not nice’,” pungkasnya.
Presiden mengaku menerima keluhan itu sebagai koreksi. Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan menjadikannya sebagai alarm perbaikan.
Dampak Langsung ke Rakyat
Masalah sampah di destinasi wisata tidak hanya merusak pemandangan. Persoalan ini langsung memukul pekerja pariwisata, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal.
Ketika wisatawan enggan datang, hotel kehilangan tamu, restoran sepi, pemandu wisata kehilangan order, dan pedagang kecil kehilangan penghasilan.
Sementara itu, sektor pariwisata menyerap jutaan tenaga kerja. Dengan demikian, setiap pantai yang kotor berpotensi menggerus sumber penghidupan banyak keluarga.
Ujian Konsistensi
Rencana operasi bersih-bersih nasional memunculkan harapan. Namun, publik juga menyimpan kewaspadaan.
Tanpa sistem pengelolaan sampah yang kuat, edukasi berkelanjutan, serta penegakan aturan yang tegas, aksi bersih-bersih mudah berubah menjadi seremoni.
Prabowo sudah menyentil. Menteri sudah merespons. Kini tinggal satu pertanyaan apakah pantai-pantai Indonesia benar-benar akan bersih, atau hanya tampak bersih saat kamera menyala? @dimas
