Konflik di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menyisakan tujuh perempuan yang hingga kini belum kembali kepada keluarga.
Tabooo.id – Sembilan perempuan sebelumnya dibawa kelompok bersenjata setelah rangkaian serangan di wilayah tersebut. Dua korban berhasil melarikan diri, sedangkan tujuh perempuan lainnya masih bersama kelompok pimpinan Jhon Lokbere, menurut keterangan yang muncul dalam sebuah video berdurasi 17 menit 7 detik yang diterima Kompas.com.
“Tujuh perempuan ini masih tinggal sama kami.”
Rekaman itu memperlihatkan tujuh perempuan mengenakan pakaian berwarna hitam, abu-abu, merah muda, biru, dan kuning. Sejumlah anggota kelompok bersenjata tampak mendampingi mereka sambil membawa senjata laras panjang.
Kondisi tersebut menghadirkan persoalan ganda. Aparat harus memastikan keselamatan korban, sementara publik membutuhkan kejelasan mengenai siapa aktor yang membawa mereka dan bagaimana struktur kelompok itu bekerja.
Yang Hilang Bukan Cuma Sembilan Orang
Pihak yang mengaku sebagai pelaku menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga sembilan perempuan.
“Kami dari pihak pelaku mohon maaf kepada orangtua sembilan perempuan yang ikut kami dan mengaku bahwa kami salah dan berdosa terhadap orangtua.”
Pada saat yang sama, mereka menolak anggapan bahwa tindakan tersebut merupakan perintah organisasi. Menurut pengakuan itu, pasukan lapangan mengambil tindakan sendiri dalam situasi pertempuran.
Mereka juga meminta masyarakat tidak mengubah kasus tersebut menjadi konflik antara suku Nduga dan Amungme.
“Jadi jangan buat masalah antara suku Nduga dan suku Amungme. Jangan perang suku di Timika.”
Pernyataan tersebut tetap harus dibaca sebagai klaim pihak yang terlibat dalam konflik. Redaksi tidak dapat menjadikannya sebagai fakta final tanpa verifikasi independen.
“Di Luar Komando” Membuka Masalah Baru
Juru Bicara TPNPB OPM Sebby Sambom memberikan keterangan berbeda mengenai posisi kelompok Jhon Lokbere.
Kepada Kompas.com pada Sabtu, 12/09/2026, Sebby mengatakan kelompok tersebut tidak memiliki garis komando dengan Komnas TPNPB OPM di bawah pimpinan Goliath Naaman Tabuni.
“Komnas TPNPB tidak ada garis komando dengan kelompok itu.”
Sebby juga menyebut kelompok Jhon Lokbere bukan anggota TPNPB yang mereka pimpin. Ia menempatkan kelompok tersebut di luar komando Kodap III Darakma Ndigama.
Keterangan itu justru membuka pertanyaan baru. Jika kelompok tersebut berada di luar struktur yang disebutkan, bagaimana mereka mengambil keputusan, membangun jaringan, dan mengendalikan anggota di lapangan?
Pertanyaan itu bukan tuduhan. Proses tersebut penting untuk menguji klaim mengenai identitas, struktur, hubungan komando, serta tanggung jawab.
Komando Boleh Dibantah, Keselamatan Tidak
Kasus Jila memperlihatkan problem yang sering muncul dalam konflik bersenjata ketika aktor saling membantah hubungan organisasi, korban justru berisiko hilang dari pusat perhatian.
Identitas pelaku membutuhkan bukti. Hubungan komando memerlukan penelusuran. Kronologi harus melalui pemeriksaan waktu, lokasi, dan kesaksian. Kondisi korban juga membutuhkan informasi yang dapat diverifikasi.
Karena itu, kalimat “bukan perintah kami” tidak boleh langsung menjadi kesimpulan. Sebaliknya, publik juga tidak boleh menghubungkan sebuah kelompok dengan organisasi tertentu tanpa bukti.
Di antara dua jebakan tersebut, pekerjaan jurnalistik harus berdiri memeriksa fakta tanpa mengorbankan keselamatan manusia.
Negara Masih Mencari Kepastian
Kaops Damai Cartenz Irjen Faisal Ramdani mengatakan aparat masih mendalami keberadaan tujuh perempuan tersebut ketika dikonfirmasi pada Senin, 14/09/2026.
“Sedang didalami.”
Jawaban itu menunjukkan bahwa aparat belum memberikan kepastian mengenai lokasi tujuh korban.
Bagi keluarga, situasi tersebut berarti penantian masih berlangsung. Bagi aparat, kondisi itu menuntut informasi lapangan yang lebih akurat. Publik pun membutuhkan komunikasi yang jelas agar kasus ini tidak berubah menjadi rumor atau bahan provokasi.
Bukan Sekadar Soal Istilah
Kelompok Jhon Lokbere menyebut para perempuan tersebut “ikut bersama” mereka. Sebaliknya, pemberitaan sebelumnya menggunakan istilah yang mengarah pada dugaan penyanderaan.
Perbedaan istilah tersebut bukan sekadar persoalan bahasa.
Ukuran paling penting justru sederhana apakah tujuh perempuan itu dapat pergi secara bebas tanpa ancaman atau tekanan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membantu publik memahami kondisi korban secara lebih utuh.
Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey sebelumnya mendesak semua pihak memastikan keselamatan sembilan perempuan. Sikap itu menempatkan warga sipil sebagai titik utama dalam membaca konflik Jila.
Korban Tidak Bisa Menunggu Perang Klaim
Kelompok bersenjata dapat membantah hubungan organisasi. Struktur lain dapat menolak klaim tersebut. Aparat masih mengumpulkan informasi mengenai keberadaan korban.
Keluarga tidak memiliki ruang untuk menunggu pertarungan narasi tanpa batas. Mereka membutuhkan kepastian.
Karena itu, penyelidikan harus menjawab dua lapisan persoalan. Pertama, siapa yang membawa dan menguasai korban? Kedua, apakah pelaku benar-benar berdiri sendiri atau memiliki hubungan tertentu yang dapat dibuktikan?
Keduanya harus berjalan bersamaan tanpa mencampurkan dugaan dengan fakta.
Tujuh Perempuan, Satu Prioritas
Kasus Jila akhirnya kembali pada angka yang paling penting yaitu, tujuh. Kareba tujuh perempuan masih belum kembali.
Kelompok yang mengaku bersama mereka mengatakan korban dalam kondisi hidup. Aparat masih mencari kepastian.
Di tengah perang klaim tersebut, keselamatan harus menjadi titik pertama.
Temukan mereka. Pastikan mereka selamat. Pulangkan kepada keluarga. Setelah itu, bongkar seluruh rantai pertanggungjawabannya.
Sebab konflik boleh memiliki banyak kelompok, banyak klaim, bahkan banyak versi. Namun, korban hanya memiliki satu kebutuhan yaitu, pulang dengan selamat. @teguh
