Tabooo.id: Nasional – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, akhirnya angkat langkah. Ia melaporkan peneliti forensik digital Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri, Rabu (8/4/2026).
Laporan itu tercatat dengan nomor STTL/135/V/2026/BARESKRIM. Langkah ini bukan sekadar formalitas ini respons atas tudingan serius yang menyeret namanya ke polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
“Seperti yang Anda ketahui, saya datang untuk membuat laporan polisi. Ternyata prosesnya juga cukup panjang,” kata JK usai pelaporan.
Masalahnya sederhana tapi sensitif: nama JK disebut sebagai pihak yang mendanai isu dugaan ijazah palsu Jokowi.
Tuduhan Rp5 Miliar Jadi Pemicu
JK melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan merugikan reputasinya.
“Karena mengatakan saya mendanai kawan-kawan untuk mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Dan itu jelas tidak saya lakukan,” tegasnya.
Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talauho, menjelaskan duduk perkara. Menurutnya, Rismon menyebut JK sebagai sosok elite yang mendanai sejumlah pihak, termasuk mantan Menpora Roy Suryo, dengan nilai mencapai Rp5 miliar.
Pernyataan itu disebut muncul setelah Rismon mengajukan restorative justice dalam kasus lain yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya.
“Beliau menyebutkan bahwa Pak JK memberikan uang sekitar Rp5 miliar dan mengaku menyaksikan. Itu yang jadi dasar laporan ini,” ujar Abdul.
Dari Narasi ke Proses Hukum
Kasus ini menunjukkan bagaimana sebuah pernyataan terutama di ruang publik digital bisa berujung ke meja hukum.
Di era viral, satu klaim bisa langsung menyebar luas. Tapi ketika menyentuh nama besar dan reputasi, konsekuensinya tidak lagi sekadar debat publik.
Langkah JK menempuh jalur hukum juga menjadi sinyal: tuduhan tanpa dasar bisa berbalik menjadi masalah serius.
Kenapa Ini Penting Buat Kamu?
Kasus ini bukan cuma soal elite. Ini tentang batas antara opini, dugaan, dan fakta.
Di tengah banjir informasi, publik sering terjebak antara percaya dan ragu. Tapi satu hal jelas: setiap klaim butuh bukti.
Lalu, di era di mana semua orang bisa bicara, siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kata-katanya? @esp
