Tabooo.id: Nasional – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat mendukung penuh program Tiga Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Ruang Sidang Utama Kemendagri, Rabu (25/2/2026), Tito mendorong kepala daerah untuk aktif memanfaatkan peluang yang tersedia agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah sendiri.
Peluang Kepala Daerah
Menurut Tito, program ini tidak hanya bermanfaat bagi rakyat, tetapi juga memudahkan kepala daerah menjalankan tugas utama mereka, yaitu meningkatkan derajat dan kesejahteraan masyarakat.
“Program ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Salah satu tugas mereka adalah mengangkat harkat martabat rakyat masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, Tito menekankan pentingnya Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai alat percepatan layanan.
“Jika daerah memiliki MPP, pengurusan PBG dan BPHTB bisa selesai dalam hitungan menit. Bahkan ada yang hanya butuh beberapa menit,” tegasnya.
Sebaliknya, daerah yang belum memaksimalkan MPP akan menghadapi hambatan sehingga masyarakat harus melalui prosedur panjang.
Rumah Terjangkau, Dukungan Nyata untuk MBR
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah telah menetapkan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar harga rumah lebih terjangkau. Tito menekankan bahwa kebijakan ini harus diatur melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan pemerintah pusat telah mengecek kesiapan Perkada tersebut.
“Pengembang dapat menjual lebih murah dengan bebas PBG dan BPHTB, tetapi aturan itu harus ada di Perkada. Kami sudah pastikan semua Perkada siap,” tambahnya.
Kolaborasi Pusat dan Daerah
Rapat koordinasi itu menghadirkan jajaran penting, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta gubernur dan wakil gubernur dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Aceh.
Dengan kolaborasi pusat-daerah yang kuat, Tito yakin program akan berjalan efektif. Ia mendorong daerah melakukan sosialisasi masif dan memaksimalkan keberadaan MPP agar masyarakat dapat segera memanfaatkan program.
“Ini peluang bagi kepala daerah untuk menyelesaikan persoalan perumahan, baik renovasi maupun pembangunan baru,” pungaksnya.
Dampak Bagi Masyarakat
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program ini berarti akses cepat ke rumah yang terjangkau. Secara politik, program memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, sekaligus memperkuat legitimasi kepala daerah yang mampu menuntaskan persoalan perumahan. Selain itu, pembangunan rumah juga mendorong sektor konstruksi dan menciptakan lapangan kerja lokal.
Namun, Tito mengingatkan bahwa daerah yang lambat menindaklanjuti kebijakan ini berpotensi membuat masyarakat kehilangan manfaat. Ia menegaskan bahwa efektivitas program tidak hanya soal anggaran, tetapi juga disiplin dan kecepatan birokrasi.
Menutup Hari dengan Catatan
Program Tiga Juta Rumah bisa menjadi simbol keberpihakan pemerintah, atau sekadar slogan jika pelaksanaannya lambat. Tito menekankan, kunci keberhasilan terletak pada kedisiplinan kepala daerah dan kesiapan mereka mengeksekusi kebijakan.
Di dunia nyata, rumah murah memang bisa dibangun. Namun tanpa birokrasi yang cepat dan efisien, rakyat tetap menunggu dan menunggu itu, ironisnya, selalu mahal. @dimas
