Pemerintah mendorong bank membiayai rumah rakyat, koperasi desa, dan program makan bergizi. Pada saat yang sama, bank digital memilih jalur yang lebih aman mendanai pelaku usaha yang rapi datanya dan jelas cuannya. Ketika negara bicara keadilan, pasar menghitung margin. Jadi, siapa yang paling didengar di negeri ini?
Tabooo.id: Edge – PT Super Bank Indonesia Tbk menyatakan siap mendukung program pemerintah. Namun perusahaan hanya masuk ke program yang sesuai model bisnis mereka.
Presiden Direktur Superbank, Tigor M. Siahaan, menegaskan bahwa program seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan fokus utama mereka.
“Banyak sekali program-program pemerintah yang spesifik seperti Kopdes dan itu memang bukan digital, jadi memang bukan ranahnya kami.”
Ucapan itu terdengar wajar di ruang rapat. Tetapi di lapangan, maknanya lebih tajam jika untungnya samar, minat ikut mengecil.
Negara mengejar pemerataan. Pasar mengejar efisiensi. Saat dua arah itu saling bertabrakan, rakyat kecil sering terpental lebih dulu.
Ekonom Karl Polanyi pernah mengingatkan bahwa pasar tanpa kendali akan memaksa masyarakat tunduk pada logika uang.
Diskriminasi Baru: Bukan Soal Kenalan, Tapi Soal Data
Superbank menaruh fokus pada UMKM digital. Merchant di Grab, OVI, dan platform lain mendapat peluang lebih besar karena sistem merekam transaksi mereka dengan rapi.
Lalu bagaimana nasib pedagang sayur pasar, warung kampung, tukang jahit rumahan, atau penjual gorengan depan sekolah?
Mereka bekerja setiap hari. Mereka memutar uang setiap hari. Namun sistem melihat jejak mereka terlalu tipis.
Dulu orang tersisih karena tak punya jaminan. Kini orang bisa tersisih karena tak punya data.
Sosiolog Manuel Castells menyebut zaman ini sebagai masyarakat jaringan. Mereka yang masuk jaringan menikmati akses lebih cepat. Mereka yang berada di luar harus menunggu pintu terbuka.
UMKM Tradisional Dipuji di Podium, Ditinggal di Lapangan
Setiap pidato ekonomi hampir selalu memuji UMKM sebagai tulang punggung bangsa. Namun pujian itu sering berhenti di mikrofon.
Saat kredit mulai mengalir, prioritas justru bergerak ke pelaku usaha yang sudah masuk ekosistem digital. Pedagang tradisional harus belajar aplikasi, mengurus verifikasi, lalu berharap lolos penilaian.
Padahal jutaan usaha kecil menjaga dapur keluarga tetap menyala. Mereka juga menggaji tetangga dan menjaga ekonomi lokal terus berputar.
Budayawan Emha Ainun Nadjib pernah berkata, rakyat kecil sering diminta paham keadaan, tetapi penguasa jarang mau paham keadaan rakyat kecil. Kalimat itu masih terasa relevan hari ini.
Saat Algoritma Menjadi Penjaga Pintu Kredit
Dulu petugas bank menilai peminjam lewat percakapan dan survei. Sekarang mesin membaca omzet, pola transaksi, lokasi usaha, hingga kebiasaan membayar.
Jika skor terlihat bagus, sistem membuka pintu. Jika skor jatuh, sistem menutup pintu. Namun mesin tidak memahami cerita manusia.
Ia tak tahu omzet turun karena pasar kebanjiran. Sistem tak paham toko sepi karena jalan rusak. Mesin juga tak membaca pedagang yang libur karena anaknya sakit.
Pakar ekonomi Joseph Stiglitz menilai ketimpangan informasi sering melahirkan pasar yang tidak adil. Ketika data menjadi raja, orang tanpa data kalah sebelum bertanding.
Siapa yang Ditolong Sistem Ekonomi Baru?
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, pada 7 Juni 2026 menjelaskan bahwa regulator mendorong bank masuk ke program prioritas pemerintah. Namun tiap bank tetap menentukan keputusan sesuai manajemen risiko masing-masing. Secara aturan, langkah itu masuk akal. Tetapi secara sosial, pertanyaan besar muncul.
Jika program rakyat hanya bersifat ajakan, sedangkan sektor menguntungkan selalu mendapat modal, maka sistem sedang memihak siapa?
Kelompok yang cepat mendapat akses:
- Pelaku usaha dengan data lengkap
- Merchant dalam platform digital
- Bisnis yang mudah tumbuh cepat
- Nasabah dengan risiko rendah
Kelompok yang tertahan di antrean:
- Pedagang tradisional
- Koperasi kecil
- Desa minim digitalisasi
- Usaha mikro tanpa jejak sistem
Negara Ini Sebenarnya Berdiri di Mana?
Negara sering mengaku membela rakyat kecil. Tetapi kebijakan kerap memberi kenyamanan lebih dulu kepada pasar.
Negara berbicara soal inklusi. Sementara praktik di lapangan membiarkan eksklusi model baru tumbuh pelan-pelan.
Jika pemerintah sungguh berpihak kepada rakyat, sistem keuangan harus berani masuk ke sektor sulit, bukan hanya mengejar sektor manis.
Karena keberpihakan tidak hidup di baliho. Keberpihakan terlihat jelas dari arah kredit bergerak.
Tabooo Point
Ini bukan sekadar kisah satu bank memilih strategi bisnis. Ini potret zaman ketika kemiskinan tak lagi hanya soal isi dompet, tetapi juga soal terbaca atau tidak oleh sistem.
Jika negara menyerahkan nasib rakyat kepada algoritma, publik berhak bertanya, Negeri ini masih milik warga, atau sudah dikelola logika pasar?. @teguh
