Indonesia membangun institusi yang semakin modern, tetapi integritas dan kebajikan publik tertinggal. Mengapa paradoks ini terus terjadi?
Tabooo.id – Di atas kertas, Indonesia tampak semakin modern. Gedung-gedung pemerintahan berdiri megah. Regulasi terus bertambah. Pelayanan publik beralih ke layar digital. Berbagai lembaga pengawas lahir satu demi satu. Reformasi bahkan menghadirkan arsitektur negara yang jauh lebih lengkap dibanding tiga dekade silam.
Namun, setiap kali publik membaca berita tentang korupsi, konflik kepentingan, jual beli jabatan, atau penyalahgunaan kewenangan, pertanyaan yang sama kembali muncul.
Mengapa negara yang semakin rapi justru terus menghadapi krisis kepercayaan?
Jawabannya mungkin bukan terletak pada kurangnya aturan. Sebaliknya, persoalan utama berada pada manusia yang menjalankan aturan tersebut.
Indonesia berhasil membangun institusi. Sayangnya, pembangunan karakter belum bergerak secepat pembangunan birokrasi.
Bangunan Negara Berdiri, Fondasinya Masih Goyah
Reformasi 1998 membawa Indonesia memasuki fase baru. Pemerintah mengamandemen konstitusi, memperkuat sistem checks and balances, membentuk berbagai komisi independen, serta mempercepat digitalisasi pelayanan publik. Selain itu, demokrasi memperoleh ruang yang jauh lebih luas.
Seluruh perubahan itu menjadi investasi besar bagi pembangunan institusi formal.
Akan tetapi, institusi hanyalah kerangka.
Manusialah yang memberi kehidupan pada setiap aturan dan organisasi.
Ironisnya, di tengah institusi yang semakin kompleks, penyimpangan tetap berulang. Korupsi masih muncul. Pengadaan barang dan jasa terus menyisakan persoalan. Pelanggaran etika birokrasi menjadi berita rutin. Konflik kepentingan pun kerap bersembunyi di balik prosedur yang tampak sah.
Karena itu, situasi tersebut memperlihatkan satu paradoks besar.
Indonesia semakin lengkap sebagai negara, tetapi belum sepenuhnya matang sebagai ekosistem integritas.
Angka yang Menggambarkan Kepercayaan
Paradoks tersebut tercermin dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 yang dirilis Transparency International.
Indonesia memperoleh skor 34 dan berada di peringkat ke-109 dari 180 negara. Angka itu bahkan menurun dibanding tahun sebelumnya.
Memang, CPI tidak menghitung jumlah korupsi secara langsung. Sebaliknya, indeks tersebut mengukur persepsi terhadap integritas sektor publik. Selama bertahun-tahun, CPI menjadi salah satu indikator internasional untuk membaca kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus tingkat kepercayaan terhadap institusi publik.
Pesannya jauh lebih besar daripada sekadar naik atau turun peringkat.
Indonesia mungkin berhasil membangun banyak lembaga. Namun, pembangunan manusia yang menggerakkan lembaga-lembaga itu belum menghasilkan tingkat kepercayaan yang sebanding.
Negara Tidak Hanya Dibangun dengan Undang-Undang
Peraih Nobel Ekonomi Douglass C. North membedakan institusi ke dalam dua bentuk.
Pertama, institusi formal, yaitu konstitusi, undang-undang, organisasi negara, serta perangkat hukum.
Sementara itu, institusi informal mencakup budaya, norma, etika, nilai, dan kebiasaan yang hidup di masyarakat.
Keduanya saling melengkapi.
Hukum memang mampu mengatur perilaku. Namun, hukum tidak selalu mampu membentuk hati nurani.
Ketika pembangunan regulasi melaju lebih cepat daripada pembangunan budaya integritas, penyimpangan akan terus menemukan celah. Banyak orang mematuhi aturan hanya karena pengawasan. Begitu pengawasan melemah, penyimpangan kembali tumbuh.
Di sinilah banyak negara berkembang menghadapi tantangan yang sama.
Mereka berhasil membangun sistem. Akan tetapi, mereka belum sepenuhnya membangun karakter yang menopang sistem tersebut.
Mohammad Natsir: Negara Adalah Amanah
Pandangan tersebut memiliki irisan dengan pemikiran Mohammad Natsir.
Dalam berbagai pidato dan tulisannya pada 1954-1973, Natsir menempatkan negara bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk menghadirkan kemaslahatan.
Menurutnya, negara hanya memperoleh legitimasi ketika mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.
Dengan demikian, jabatan publik bukan sekadar posisi administratif.
Jabatan merupakan amanah.
Seorang pejabat tidak hanya bertanggung jawab kepada konstitusi, tetapi juga kepada rakyat dan nilai moral yang lebih tinggi.
Pandangan tersebut terasa semakin relevan ketika masyarakat mulai mempertanyakan bukan hanya kualitas kebijakan, melainkan juga kualitas manusia yang melahirkannya.
Integritas Tidak Lahir Saat Dilantik
Sering kali publik berharap seseorang berubah menjadi jujur setelah memperoleh jabatan.
Padahal, integritas tidak pernah lahir pada hari pelantikan.
Karakter justru terbentuk jauh sebelumnya.
Keluarga menanamkan kejujuran. Sekolah mengajarkan tanggung jawab. Kampus menjaga integritas akademik. Lingkungan sosial menghargai etika. Organisasi masyarakat membiasakan kepedulian.
Selanjutnya, seluruh proses panjang tersebut membentuk karakter sebelum seseorang memasuki ruang kekuasaan.
Tanpa fondasi itu, jabatan hanya memperbesar kelemahan yang sejak awal sudah dimiliki seseorang.
Infrastruktur yang Tidak Pernah Masuk APBN
Pembangunan nasional hampir selalu diukur melalui angka.
Pertumbuhan ekonomi.
Panjang jalan tol.
Investasi.
Hilirisasi.
Digitalisasi.
Namun, ada satu fondasi yang hampir tidak pernah muncul dalam laporan statistik.
Kebajikan publik.
Fondasi itu memang tidak tampak seperti jembatan atau gedung pemerintahan. Meski demikian, justru kebajikan publik menopang seluruh bangunan negara.
Keluarga menanamkan kejujuran. Guru menolak manipulasi nilai. Media menjaga akuntabilitas. Pelaku usaha memilih etika dibanding keuntungan sesaat. Birokrasi memandang pelayanan sebagai bentuk pengabdian, bukan kesempatan mencari keuntungan.
Tanpa itu semua, pembangunan fisik hanya melahirkan bangunan yang kehilangan ruh.
Kepercayaan Adalah Modal yang Paling Mahal
Kajian Bank Dunia (2017) dan OECD (2024) menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Kepercayaan bukan sekadar persoalan citra.
Ia memengaruhi investasi.
Ia menentukan efektivitas kebijakan.
Ia memperkuat kohesi sosial.
Bahkan, kepercayaan menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Ketika masyarakat percaya kepada institusi, biaya pengawasan menurun, kepatuhan meningkat, dan konflik sosial lebih mudah dikelola.
Sebaliknya, ketika kepercayaan runtuh, setiap kebijakan akan selalu dicurigai, meskipun memiliki tujuan yang baik.
Ini Bukan Sekadar Soal Korupsi
Melihat persoalan hanya sebagai urusan korupsi berarti menyederhanakan masalah.
Sesungguhnya, yang sedang diuji adalah hubungan antara negara dan warganya.
Bangsa ini telah memiliki konstitusi yang lebih matang.
Lembaga negara terus berkembang.
Pengawasan semakin kuat.
Regulasi semakin lengkap.
Namun, seluruh bangunan itu hanya menjadi kerangka kosong apabila manusia yang mengelolanya tidak memandang kejujuran sebagai kehormatan, amanah sebagai panggilan, dan pelayanan publik sebagai bentuk pengabdian.
Negara tidak runtuh karena kekurangan aturan. Negara kehilangan kepercayaan ketika manusia berhenti menghidupkan aturan melalui perilakunya sendiri.
Pada akhirnya, pekerjaan terbesar Indonesia hari ini mungkin bukan lagi membangun institusi baru.
Sebaliknya, bangsa ini perlu memastikan setiap institusi diisi oleh manusia yang layak dipercaya.
Sebab sebuah negara bisa tampak lengkap dari luar. Akan tetapi, tanpa kebajikan yang menopangnya, negara tetap rapuh dari dalam. @dimas
