Tabooo.id: Regional – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai salah satu wajah kepedulian negara terhadap generasi muda, mendadak tersendat di Kabupaten Ngawi. Bukan karena kekurangan bahan pangan, melainkan karena satu hal klasik tagihan belum dibayar.
Sejak Senin (15/12/2025), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dahlia di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi Kota, menghentikan seluruh operasional dapurnya. Alasannya tegas dan sederhana tidak ada modal untuk belanja bahan makanan, sementara anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) tak kunjung cair.
Akibatnya, sebanyak 2.463 siswa dari 16 sekolah mendadak kehilangan jatah makan bergizi gratis yang selama ini mereka terima setiap hari.
Dapur Sunyi, Operasional Terhenti
Di balik pintu dapur SPPG Dahlia yang kini tertutup, roda pelayanan gizi benar-benar berhenti. Kepala SPPG Dahlia, Erfanto Hari Setyo, menjelaskan bahwa keputusan menutup dapur bukanlah pilihan ringan. Namun, tanpa dana operasional, ia tak memiliki alternatif lain.
Menurut Erfanto, kebutuhan operasional dapur mencapai sekitar Rp25 juta per hari. Angka itu mencakup pembelian bahan pangan, logistik, hingga upah tenaga kerja. Sayangnya, hingga pertengahan Desember, dana dari BGN yang telah diajukan belum juga diterima.
“Dana dari pusat belum turun, sementara dapur harus jalan tiap hari. Kalau dipaksakan, kami justru menanggung utang lebih besar,” ujarnya kepada tim Tabooo.id.
Ia menambahkan, penutupan dapur dilakukan mengikuti arahan dari pusat: ketika dana belum cair, operasional harus dihentikan sementara agar tidak menimbulkan kerugian lebih luas.
Puluhan Pekerja Dirumahkan
Penutupan dapur bukan hanya berdampak pada siswa, tetapi juga pada para pekerja. Sebanyak 47 karyawan SPPG Dahlia terpaksa dirumahkan sementara. Mereka tidak diberhentikan, tetapi juga tidak bisa bekerja tanpa kepastian kapan dapur kembali beroperasi.
Di titik ini, MBG tidak lagi sekadar soal gizi anak-anak. Ia menjelma menjadi persoalan ekonomi lokal tentang pekerja yang menggantungkan hidup pada program negara, namun ikut terseret ketika sistem keuangan tersendat.
Sekolah Kembali ke Bekal Rumah
Dampak langsung paling terasa terjadi di sekolah-sekolah penerima MBG. Salah satunya SMPN 6 Ngawi, yang selama beberapa bulan terakhir rutin menerima distribusi makanan dari SPPG Dahlia.
Kepala sekolah SMPN 6 Ngawi, Purwanto, mengatakan pihaknya menerima pemberitahuan mendadak bahwa layanan MBG berhenti karena kendala administrasi. Tanpa kejelasan kapan program kembali berjalan, sekolah pun mengambil langkah darurat.
“Kami sampaikan ke siswa agar kembali membawa bekal dari rumah. Informasinya berhenti sementara, tapi sampai kapan belum ada kepastian,” ujarnya.
Bagi sebagian keluarga, kebijakan ini mungkin tidak menjadi soal besar. Namun, bagi siswa dari keluarga rentan, MBG selama ini menjadi penopang penting asupan gizi harian.
Program Manfaat Besar, Tapi Rentan Tersendat
Pihak sekolah menilai MBG sebagai program yang nyata manfaatnya. Sejak mulai diterima pada 17 September 2025, para guru melihat perubahan positif pada konsentrasi dan semangat belajar siswa.
Karena itu, mereka berharap program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bisa segera kembali berjalan di Ngawi.
“Program ini membantu anak-anak, terutama yang memang membutuhkan. Harapannya bisa segera normal lagi,” ujar Purwanto.
Namun, harapan itu kini bergantung pada satu simpul krusial kelancaran birokrasi dan pembayaran dari pusat.
Siapa Diuntungkan, Siapa Dirugikan?
Di atas kertas, MBG menguntungkan siswa, sekolah, pekerja dapur, hingga petani dan pemasok lokal. Namun ketika tagihan mencapai sekitar Rp 400 juta tak kunjung dibayar, justru semua pihak di hilir yang menanggung dampaknya.
Anak-anak kehilangan hak makan bergizi. Pekerja kehilangan penghasilan sementara. Sekolah kembali ke skema darurat. Sementara itu, persoalan administrasi tetap menggantung di level pusat.
Catatan Tabooo: Gizi Tak Bisa Menunggu Administrasi
Program makan bergizi seharusnya berjalan seirama dengan kecepatan kebutuhan anak-anak. Gizi tidak bisa menunggu tanda tangan, verifikasi berlapis, atau transfer yang tertunda.
Jika negara ingin hadir di piring makan siswa, maka negara juga harus hadir tepat waktu di meja pembayaran. Sebab ketika dapur berhenti mengepul, yang lapar bukan hanya perut melainkan juga kepercayaan publik pada janji kebijakan.
Dan di Ngawi hari ini, janji itu masih menunggu dicairkan. @Esa Putra/Koresponden Ngawi
