Tabooo.id: Regional – Senin (19/1/2026) pagi, Kabupaten Pati kembali jadi sorotan nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pati, Sudewo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di wilayah tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan “Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam OTT di Pati adalah Saudara SDW.” Kini, tim KPK memeriksa Sudewo secara intensif di Polres Kudus.

Roda Pemerintahan Terhenti Sementara

Meski KPK belum merinci dugaan perkara yang menjerat Sudewo, warga Pati langsung merasakan dampaknya. Kepala daerah mengendalikan pelayanan publik, mulai dari perizinan, pajak, hingga pembangunan infrastruktur. Penangkapan Sudewo membuat birokrasi terganggu sementara, sehingga layanan warga berpotensi tertunda.

Kontroversi Lama yang Membayangi

Nama Sudewo bukan baru muncul di publik. Pada 2025, ia memicu kontroversi setelah menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga 250 persen, yang langsung menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Puluhan ribu warga menuntut Sudewo mundur melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Meski begitu, DPRD Pati menolak wacana pemakzulan lewat voting terbuka, dengan mayoritas anggota menentang pemberhentian Sudewo.
Jika dugaan korupsi ini terbukti, elite politik dan kontraktor yang bermain di balik proyek pemerintah akan mendapat keuntungan besar. Sebaliknya, masyarakat sebagai pembayar pajak menanggung dampaknya: layanan publik tertunda, pembangunan terhambat, dan kepercayaan terhadap pemerintah lokal menipis.

Karier Politik Sudewo

Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Ia menempuh pendidikan teknik sipil di UNS dan Undip, memulai karier di sektor konstruksi, lalu beralih ke pemerintahan. Ia pernah menjadi anggota DPR RI dua periode, aktif di Partai Gerindra, dan akhirnya terpilih sebagai Bupati Pati periode 2025–2030. Karier panjangnya membuat kasus ini mendapat sorotan publik karena Sudewo bukan pejabat baru, melainkan elite lokal dengan pengaruh besar.

Alarm Keras untuk Uang Publik

OTT ini kembali mengingatkan satu hal keras uang publik bukan arena kompromi. Ketika elite bermain di belakang meja, hukum runtuh, dan harapan warga ikut tercabik. Pati mendunia, tapi kali ini bukan karena prestasi melainkan karena drama korupsi yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari warganya. (red)